PENCEGAHAN KEKERASAN DI SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS PANCASILA DAN KEARIFAN LOKAL DI PROVINSI JAWA BARAT

Oleh IDRIS APANDI

(Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2019-2024)

Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Barat (Jabar) masih tinggi. Tahun 2021, tercatat sekitar 1.088 anak menjadi korban kekerasan. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar menyebutkan berdasarkan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kemen PPA, jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jabar mencapai 1.677 kasus pada tahun lalu. (Media Indonesia, 26/07/2022).

Tahun 2023, kasus kekerasan juga masih terjadi dan semakin memprihatinkan. Misalnya,  Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya mencatat, setidaknya ada sekitar 24 kejadian kasus perundungan atau bullying selama kurun waktu tahun 2023. Kasus perundungan atau bullying tersebut, didominasi usia pelajar Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Lokasi perundungan atau bullying itu, juga kebanyakan terjadi di lingkungan sekolah.

Mei 2023, di Kabupaten Sukabumi, seorang siswa SD tewas karena dikeroyok oleh teman-temannya dan kakak kelasnya. Tanggal 5 September 2023 di Baleendah Kabupaten Bandung, seorang santri korban bullying membunuh seorang pedagang. Sebelumnya, santri tersebut dibully oleh teman-temannya. Kemudian untuk melepas penat, dia keluar dari pesantren sambil membawa pisau hingga sampai di sebuah warung. Karena merasa tersinggung oleh pedagang warung, santri tersebut menusukkan pisau ke pedagang hingga meninggal.

21 September 2023 viral video di sebuah SMP di Babelan Kabupaten Bekasi sekelompok senior atas perintah alumni melakukan bully terhadap peserta didik baru. Tindakan itu dianggap sebagai sebuah tradisi pembinaan. Di kota Cimahi, aksi bullying berujung pada peristiwa seorang siswa SMP menusuk temannya sendiri lantaran pelaku sering menerima ejekan. Peristiwa ini terjadi tanggal 29 September 2023.

Di luar provinsi Jawa Barat, salah satu contoh kasus yaitu perundungan (bullying) yang dilakukan oleh sekelompok siswa di sebuah SMP di Cilacap Jawa Tengah bulan September 2023. Setelah kasus ini viral di media sosial, pejabat negara, pemerintah daerah, dan Polri pun memberikan respon. Bahkan badan PBB UNESCO pun turut memberikan perhatian terhadap kasus tersebut.

Hal yang membuat semakin prihatin adalah tindakan kekerasan atau perundungan (bullying) dilakukan dengan “suka cita”, tertawa, ditonton oleh teman-teman, direkam, lalu disebarkan di media sosial. Dalam kondisi korban mengerang kesakitan dan terluka, pelaku tertawa seolah puas dengan tindakan yang dilakukan. Orang yang berada di sekelilingnya atau orang yang melihatnya justru ikut tertawa.  Sama sekali tidak memiliki empati terhadap korban.

Tindakan kekerasan dan perundungan (bullying) bukan hanya dilakukan atau terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya (cyber bullying). Jika kita perhatikan media sosial, cukup mudah kita temukan komentar-komentar yang isinya mem-bully seseorang. Tidak hanya dalam lingkup dunia pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan secara umum. Para pembenci (hater) menuliskan komentar dengan menggunakan tulisan yang kasar, menyinggung SARA, mengkritik bentuk atau kondisi fisik seseorang dengan kata-kata yang menghina atau merendahkan (body shaming), atau menggunakan simbol/ meme yang bertujuan menghina atau merendahkan orang lain.

Menyikapi semakin maraknya kasus kekerasan di satuan pendidikan, Mendikbudristek telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) yang tujuannya sebagai dasar bagi berbagai pihak terkait untuk mencegah dan menagani kekerasan di satuan pendidikan. Permendikbud ini bertujuan untuk melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Permendikbudristek ini juga mengamanatkan dibentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan  (TPPK) untuk melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan.

Walau demikian, pasca-Permendikbudristrek ini diterbitkan, tidak otomatis menurunkan atau bahkan menghilangkan tindak kekerasan dan perundungan (bullying) di satuan pendidikan. Kasus kekerasan atau perundungan (bullying) yang dilakukan murid terhadap murid, guru terhadap murid, dan murid terhadap guru masih saja terjadi.

Sebagai sebuah regulasi yang relatif baru diterbitkan, perlu sosialisasi yang masif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah/ Dinas Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak, satuan pendidikan, Komite Sekolah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aparat kepolisian, dan pihak lainnya. Bentuk sosialisasi pun menggunakan berbagai media dan menggunakan berbagai kanal informasi baik secara daring maupun luring.

Regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan sudah ada, tetapi masih ada tantangan. Misalnya, lingkungan keluarga yang masih terjadi tindakan kekerasan, (fisik, psikis, seksual), tayangan kekerasan media massa/TV, game yang bertema kekerasan, lingkungan pergaulan, komunitas, atau lingkungan masyarakat yang terbiasa dengan tindakan kekerasan dan menolerir tindakan kekerasan. Dengan kata lain, berbagai regulasi anti kekerasan dan perundungan (bullying) tidak akan berjalan dengan efektif tanpa ada komitmen dan dukungan dari  berbagai pihak terkait.

Kampanye anti kekerasan dan perundungan harus dilakukan dengan prinsip kolaborasi dan gotong royong antarberbagai pihak terkait. Tidak hanya mengandalkan salah satu pihak saja. Tantangan saat ini adalah belum sama dan belum kuatnya komitmen berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perlu ada upaya membangun kesadaran bersama bahwa tindakan kekerasan dan perundungan (bullying) khususnya di dunia pendidikan sudah masuk tahap sangat mengkhawatirkan dan perlu segera dicegah serta ditangani.

Pancasila

Pancasila sebagai falsafah bangsa bisa menjadi fondasi untuk mencegah tindakan kekerasan dan perundungan (bullying). Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan pesan bahwa setiap manusia sebagai makhluk Tuhan pada dasarnya sama. Apapun dan bagaimana pun kondisinya, apapun agama dan kepercayaannya, pada dasarnya setiap orang harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Menyakiti, menghina, mengejek, atau merendahkan sesama makhluk ciptaan Tuhan adalah sebuah perbuatan tercela dilarang. Orang yang beriman, bertakwa, dan melaksanakan ajaran agama atau kepercayaannya akan menghindari perbuatan tersebut.

Ajaran agama apapun pada dasarnya memerintahkan untuk hidup damai dan berdampingan dengan orang lain. Ajaran agama melarang dan mengutuk tindakan kekerasan. Tuhan memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk Tuhan harus bisa atau berupaya menerapkan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sikap welas asih harus tanamkan sejak dini. Mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan pesan bahwa setiap manusia harus menjunjung tinggal nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati hak asasi manusia. Tindakan kekerasan dan perundungan (bullying) bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang menjunjung nilai kemanusiaan akan menggunakan nuraninya, mampu mengendalikan diri, tidak main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah.

Orang yang memiliki dan menerapkan nilai kemanusiaan akan pandai merasakan perasaan orang lain. Jika kekerasan adalah hal yang menyakitkan, maka dia tidak akan mau melakukan tindakan kekerasan. Kepekaan dan karakter pandai merasa (empati) harus ditanamkan sejak dini. Melalui proses pendidikan, anak-anak diarahkan dan ajarkan untuk peka, peduli, dan membantu orang lain. Sikap lemah lembut, sopan, dan santun akan menjauhkan mereka dari keinginan melakukan tindakan kekerasan.

Pendidikan adalah sebuah proses untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, ketika terjadi tindakan kekerasan atau perundungan (bullying) di satuan pendidikan, berarti proses pendidikan belum mencapai tujuannya tersebut. Hal ini harus menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kepentingan pendidikan. Apa yang belum optimal dengan implementasi pendidikan karakter di satuan pendidikan? Dan bagaimana cara untuk memperbaikinya.

Pendidikan bukan hanya sekadar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter seperti karakter welas asih dan anti kekerasan. Pada beberapa kasus, tindakan kekerasan dan perundungan (bullying) dilakukan oleh kalangan terdidik, bahkan berpendidikan tinggi. Dan lingkungan kampus pun sebagai lembaga pencetak kaum cendekiawan dan kaum intelektual tidak lepas dari kasus kekerasan dan perundungan (bullying). Kaum intelektual yang dihasilkan kampus diharapkan bukan hanya yang pandai secara akademik, tetapi juga intelektual yang beradab dan berbudi pekerti luhur.

Sila ketiga, persatuan Indonesia memberikan pesan bahwa sesama manusia harus bersatu. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan adalah menghindari tindakan kekerasan dan perundungan (bullying). Tindakan kekerasan dan perundungan (bullying) bisa menyebabkan perpecahan, konflik, bahkan balas dendam. Pengendalian diri, saling menghormati, dan saling menghargai adalah upaya untuk tetap bisa menjaga persatuan dan kesatuan.  

Dampak kekerasan atau perundungan (bullying) bagi korban antara lain luka fisik, luka batin (psikologis), trauma, rasa takut, rendah diri, bahkan bisa menyebabkan bunuh diri. Dalam jangka panjang, kekerasan atau perundungan (bullying) yang pernah dialaminya bisa saja menjadi dasar baginya untuk melakukan hal yang sama kepada para juniornya atau kepada orang lain.

Upaya-upaya provokasi, fitnah, dan hoaks yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa harus dihindari dan dicegah. Kita hidup dalam masyarakat yang beragam. Setiap orang harus mau hidup secara berdampingan, mengormati perbedaan, hidup damai, dan hidup dalam harmoni. Berbagai pemangku kepentingan harus bersatu mencegah dan menolak terjadi kasus kekerasan dan perundungan (bullying) khususnya di satuan pendidikan. Di satuan pendidikan perlu ditanamkan menghormati kebhinekaan dan beragam latar belakang peserta didik.

Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan/perwakilan. Sila ini memberikan pesan bahwa setiap masalah harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat, tidak main hakim sendiri. Selesaikan masalah dalam kerangka mencari solusi yang solutif, win-win solution, dilandasi semangat kekeluargaan, saling menghormati, dan saling menghargai.

Dalam konteks satuan pendidikan, jika ada dugaan tindakan kekerasan atau perundungan (bullying), maka langkah yang perlu dilakukan adalah dialog atau musyawarah antara pihak terduga pelaku dan korban yang difasilitasi oleh sekolah. Semangat mencari solusi yang baik bagi semua pihak harus dikedepankan. Pihak jangan dulu melapor ke kepolisian, kecuali jika pada akhirnya menemui jalan buntu. Dan itu pun tetap mengedepankan pendekatan mediasi antara terduga pelaku dan korban.

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memberikan pesan bahwa tindakan kekerasan dan perundungan (bullying) akan merusak rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya murid. Bisa menimbulkan trauma bagi korban atau juga menimbulkan aksi balas dendam yang akan melahirkan tindakan kekerasan yang baru.

Sejalan dengan implementasi kurikulum merdeka, saat ini pun di satuan pendidikan PAUD, pendidikan dasar, dan menengah dilaksanakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Tujuannya agar peserta didik bisa memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari sehingga nilai-nilai Pancasila tersebut bisa menjadi sebuah profil atau gambaran dari pribadinya. P5 meliputi 6 elemen, yaitu (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, (2) kebinekan global, (3) gotong royong, (4) mandiri, (5) kreatif, dan (6) bernalar kritis.

Selain Pancasila, nilai kearifan lokal juga bisa menjadi sumber inspirasi pencegahan tindakan dan perundungan (bullying) di satuan pendidikan. Misalnya, di masyarakat Sunda di Provinsi Jawa Barat dikenal filosofi “silih asah, silih asih, dan silih asuh.” Silih asah berkaitan dengan semua pihak saling memberi tahu terkait dengan bentuk dan dampak dari tindakan kekerasan dan perundungan (bullying). Silih asih berkaitan dengan pentingnya sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi antarsesama manusia. Sedangkan silih asuh berkaitan dengan pentingnya saling mengayomi antarsesama manusia.

Kurikulum Jabar MASAGI

Di Provinsi Jawa Barat ada kurikulum MASAGI yang dikembangkan dan diimplementasikan sejak tahun 2020 pada jenjang SMA, SMK, dan SLB. Kurikulum Jabar MASAGI bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan/kabagjaan (student wellbeing) bagi peserta didik di satuan pendidikan. Kabagjaan yang diharapkan tumbuh baik di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat didasarkan pada kearifan lokal masyarakat Jawa Barat yang ditumbuhkan melalui filosofi manusia Masagi, atau manusia utuh dari segi Rasa, Karsa, Raga dan Cipta (Ki Hajar Dewantara) , atau manusia yang Surti, Harti, Bukti dan Bakti.

Dalimunthe dkk (2019), kesejahteraan/kabagjaan siswa yang dimaksud ialah “kondisi mental dan emosi yang relatif konsisten yang dicirikan oleh perasaan dan sikap positif, hubungan positif dengan orang lain di lingkungan sekolah, daya lenting, pengembangan potensi diri secara optimal, dan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar.” Sikap positif yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila yang berbasis pada keimanan, ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebhinekaan global, gotong royong, berpikir kritis, kreatif dan mandiri.

Kabagjaan atau wellbeing sebagai capaian kurikulum merupakan capaian pembelajaran dalam kurikulum Masagi didasarkan pada siklus pembelajaran Panca Niti; Niti Surti (olah hati, rasa, peduli, empati dll.), Niti Harti (olah pikir, pemahaman), Niti Bukti (karya, raga) dan Niti Bakti (karsa), yang pada akhirnya dicapai Niti Sajati (jadi), harmoni atau utuh. (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2020).

Salah satu hal yang bisa menjadi indikator kesejahteraan/kabagjaan peserta didik (student wellbeing) di satuan pendidikan adalah tidak adanya kekerasan dan perundungan (bullying). Setiap peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman secara fisik dan psikis, tidak mengalami diskiriminasi, intimidasi, dan intoleransi. Selain itu, satuan pendidikan tempat mereka belajar bisa menjadi lingkungan yang kondusif untuk menanamkan dan merawat nilai-nilai kebhinekaan.

Berdasarkan hal tersebut, kurikulum Jabar MASAGI harus benar-benar difungsikan dan dioperasionalkan dalam kurikulum di satuan pendidikan baik melalui pembiasaan, proses pembelajaran, maupun kegiatan ekstrakurikuler. Kurikulum MASAGI bukan berperan sebagai pelengkap kurikulum nasional, tetapi sebagai salah satu sumber untuk mengintegrasikan kurikulum berbasis kearifan lokal di provinsi Jawa Barat.

Peran guru sangat strategis dalam mengintegrasikan kurikulum Jabar MASAGI pada kurikulum satuan pendidikan. Komite sekolah dan orang tua pun perlu dilibatkan agar memiliki visi yang sama dalam upaya mendidik anak. Menurut saya, implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pun bisa dielaborasi dengan nilai-nilai yang tercantum pada nilai-nilai kurikulum Jabar MASAGI karena pada dasarnya, substansi keduanya adalah pendidikan karakter dan membangun kecakapan hidup (life skill).

Dengan demikian, Pancasila, nilai kearifan lokal, dan kurikulum Jabar MASAGI penting untuk jadi sumber nilai dan inspirasi yang ditanamkan kepada setiap peserta didik dan dielaborasikan melalui pembiasaan, proses pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler, serta Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Pencegahan dan penanganan kekerasan dalam satuan pendidikan bukan hanya dilakukan melalui pendekatan struktural dan pendekatan regulasi yang terkesan birokratis, tetapi juga melalui pendekatan psikologis, sosiologis, dan budaya. Kasus kekerasan atau perundungan (bullying) yang melibatkan pelaku yang masih di bawah umur harus ditangani dengan mengedepankan pendekatan edukasi dan humanistis.

Pendekatan hukum diupayakan semaksimal mungkin dihindari dalam penanganan kasus kekerasan dan perundungan (bullying) di satuan pendidikan. Khusus pelaku, masih ada harapan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Pembinaan, dialog, komunikasi dengan anak dan orang tua, serta disiplin positif bisa menjadi alternatif untuk mencegah terjadinya kekerasan dan perundungan (bullying) di satuan pendidikan.