Pendampingan versus Pengawasan dengan Strategi 4C

Oleh Atin Kartinah

Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

Hiruk pikuk hadirnya Perdirjen baru Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan memberi aura geliat para pengawas sekolah untuk melakukan penyesuaian paradigma berpikir, bersikap dan juga melaksanakan tugas dengan tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah bina.

Dalam Perdirjen ini yang dimaksud Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada Satuan Pendidikan. Makna Pendampingan yang tercantum pada ayat 1 adalah kegiatan Pengawas Sekolah membersamai Kepala Sekolah dalam peningkatan kapasitas dan mutu layanan Satuan Pendidikan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menggunakan strategi serta metode yang relevan.

Kata pendampingan merupakan istilah baru yang tidak muncul di Permen sebelumnya. Hal ini mungkin yang menjadi salah satu unsur pemicu kegalauan dikalangan pengawas sekolah. Terlebih pemerintahpun tidak mencabut Permendiknas bersama kepala BKN no 11 tahun 2011 dimana dalam peraturan bersama ini yang dimaksud dengan jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Jika kita cermati lebih jauh kata Pendampingan yang terdapat di Perdirjen baru ini menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah cara, perbuatan mendampingi atau mendampingkan. Hal ini lebih dimaknai dengan kata membersamai sekolah dalam melaksanakan program-programnya yang beroritasi pada pemenuhan kebutuhah peserta didik. Disisi lain dalam Permendiknas bersama kepala BKN no 11 tahun 2011 terdapat kata melaksanakan Kepengawasan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kalimat melaksanakan Kepengawasan adalah aktipitas mengawasi dilakukan oleh pejabat terhadap bawahannya atas setiap tugas yang menjadi tanggung jawab bawahannya itu

Bisa kita telaah kata melakukan Pendampingan dan melaksanakan Kepegawasan merupakan dua diksi yang sedikit bertolak arah. Namun kita tidak perlu terlalu berpikir lebih jauh karena masih ada hal-hal yang bisa menjadi benang merah dari kedua poin penting tersebut. Misalnya kata Pendampingan yang lebih dominan disebut dalam Perdirjen Nomor 4831/B/HK.03.01/2023 tidak berarti pengawas tidak bisa memberikan materi berupa workshop atau pelatihan. Pada Perdirjen itu sendiri dijelaskan bagaimana pengawas melakukan pemetaan sekolah berdasar pada data hasil wawancara komitmen perubahan dengan kepala sekolah. Salah satunya pengawas sekolah masih perlu melakukan metode training dan mentoring dalam memberikan pendampingan sekolah sesuai kebututuhan sekolah itu sendiri misalnya untuk sekolah yang berada pada posisi Penyemai perubahan dan Perubahan Segera.

Ada Enam strategi pendampingan: Penyemai perubahan, perubahan segera, penguatan perubahan, perubahan berangsur, pemicu perubahan, dan perubahan berkelanjutan. Berdasar pada deskripsi dari keenam strategi itu maka munculah lima metode pendampingan yang bisa pengawas lakukan terhadap sekolah. Training, mentoring, consulting, coaching, dan facilitating adalah pilihan metode pendampingan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasar pada pilihan strategi pendampingan yang sekolah dapatkan sebagai tindak lanjut dari pemetaan komitmen dengan kepala sekolah.

Setelah mengamati isu penting dalam Perdirjen baru tersebut dan menemukan istilah Pendampingan yang seolah berbalik makna dengan istilah Pengawasan yang terdapat dalam Perdiknas sebelumnya padahal kedua peraturan itu sama-sama digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawas sekolah. Saya melihat benang merah dibagian mana unsur pengawasan dilaksanakan dalam hal membersamai sekolah pada saat ini. Pada Peraturan Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/B.B1/Hk.03/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru Dan Kepala Sekolah di bab V mengenai Penilaian Kinerja, pada pasal 25 ayat 3 menyatakan dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah, kepala dinas yang menangani urusan bidang pedidikan melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah. Kepala Dinas yang menangani urusan bidang pendidikan dapat mebentuk tim kerja yang membantu melakukan evaluasi kinerja kepala sekolah yang terdiri atas pengawas sekolah sesuai dengan penugasan pada masing-masing satuan Pendidikan. Pada poin ini saya melihat ada unsur menilai atau mengawasinya sebagaimana dinyatakan dalam Perdiknas bersama kepala BKN no 11 tahun 2011.

Setelah kita urai sumber-sumber kegalauan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawas pada implementasi Kurikulum Merdeka ini tentunya kita tidak terus larut dalam kebingungan namun kita senantiasa berupaya bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik mungkin. Strategi keterampilan abad 21 dengan 4 C nya bisa kita terapkan dalam melaksanakan semua amanah di Peratuan-peratuan ini.