Penulis: KAMAJAYA, M.Pd.

KAMAJAYA, M.Pd.
Oleh KAMAJAYA, M.Pd.
(Komunitas Cinta
Indonesia)
Seorang pemimpin suatu lembaga/instansi perlu sekali
mengetahui model dua pendekatan antara holistik vs kacamata kuda dalam
mengambil suatu keputusan/kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak
atau karier seseorang.
Pemimpin yang bijaksana tentu akan menilai seseorang
berdasarkan pendekatan holistik. Artinya ia akan melihat orang tersebut dari
berbagai aspek sehingga didapatkan informasi yang utuh bila akan memberikan reward atau sebaliknya berupa punishment.
Kamus besar Bahasa Indonesia membagi pengertian holistik
menjadi dua macam, yaitu sebagai sebuah cara pendekatan pada suatu masalah dan
gejala sebagai kesatuan yang utuh. Kemudian, memandang sebagai sebuah sifat, di
mana holistik saling berhubungan sebagai suatu kesatuan yang lebih dari sekadar
sekelompok bagian.
Melalui pendekatan holistik, maka suatu keputusan yang diambil
dalam menentukan suatu kebijakan akan lebih tepat sasaran bila dibandingkan dengan
pengambilan keputusan yang hanya berdasarkan informasi sepihak yang tidak
lengkap atau berdasarkan pendekatan kacamata kuda.
Kacamata kuda yang dimaksud bukanlah kacamata kuda
sesungguhnya, melainkan sifat dari penggunaan kacamata kuda tersebut yang hanya
melihat lurus ke depan tanpa bisa melihat sisi kiri maupun sisi kanan. Pendekatan
kacamata kuda dalam mengambil suatu keputusan sangat tidak sesuai dengan sila
kelima Pancasila sebagai dasar negara kita.
Pengambilan keputusan yang hanya didasarkan atas kacamata
kuda/sistem robotik yang tidak mengenal sifat-sifat manusia yang memiliki rasa
kemanusiaan, harkat, martabat, peran, tanggung jawab, dll akan menjadikan
manusia sebagai objek yang bisa diperlakukan/ dikendalikan oleh robot. Tentu
hal tersebut sangat bertentangan dengan niai-nilai luhur bangsa Indonesia yang
dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga oleh para pahlawan pendahulu kita.
Semoga pengambilan suatu keputusan/kebijakan seorang
pemimpin dapat memenuhi unsur kemanusiaan yang berkeadilan sesuai dengan Pancasila.