Pendidikan “Sebaiknya” Bukan Obyek Kampaye

Oleh H. Agus Prasmono, M.Pd.

(Pemerhati Pendidikan di Magetan)

Kampanye dan debat publik Pilkada baik calon gubernur maupun bupati dan wali kota saat ini sedang ramainya berlangsung. Dinamikanyapun ada yang cukup menarik, misalkan sampai ada yang dibubarkan karena para kandidat dan pendukungnya saling berseteru diarena debat, karena pola kampenyenya yang dianggab tidak adil dan tidak obyektif dan berbagai alasan sehinga debat banyak yang bermasalah. Di Bojonegoro sampai dibubarkan oleh pihak keamanan, di Ciamis gaduh karena membawa atribut partai, di sebuah kota kecil di Jawa Tmur antar calon tak mau beralaman dan berbagai permasalahan lain.

Pemaparan program melalui kampanye dan debat publik memang dibutuhkan agar calon pemilih memahami program apa yang akan ditawarkan kepada publik dimasa kepemimpinannya yang akan datang. Pemaparan melalui debat publik memang yang sangat ideal untuk pemaparan program mengingat dalam debat itu terjadi dialog dan tawar menawar gagasan, sehingga pera pemilih dapat menilai kapabilitas masing-masing kandidat. Namun seberapa jauh dampaknya terhadap elektabilitas dari debat publik ini perlu peneliatian lebih lanjut yang independen.

Namun dunia pendidikan rasanya tidak elok kalau dipakai sebagai obyek kampanye saat Pilkada baik propinsi maupun kabupaten/Kota. Pertama pengaturan kebijakan pendidikan mulai dari kurikulum, tenaga kependidikan, pengaturan kesiswaan dan sarana-prasaranan sudah diatur melalui kebijakan pemerintah pusat muai dari UU Sisdiknas dengan segala peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri yang memayungi semua kegiatan tersebut. Sehinga kalau pemerintah kabupatan dan propinsi membuat program kebijakan tentang kependidikan, sangat mungkin program itu tidak berjalan efektif ketika tidak disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kalau ada aturan sifatnya mungkin hanya breakdown dari aturan yang ada di atasnya dan cenderung sama hanya aplikasinya saja tidak mungkin berbeda apalagi kontradiksi.

Kecuali masalah ketenagaan yang susah menjadi kewenangnya seperti TK dan SD menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota sementara SMA/SMK/SLB menjadi wewenang Pemerintah Provinsi. Untuk masalah ketenagaan ini sangat mungkin pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menambah kesejahteraan sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Misalkan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah konon sudah cukup lama menambah penghasilan para guru setiap bulan. Namun pemerintah daerah lain sama sekali tidak terfikit untuk itu. Pemerintah Propinsi Jawa Timur juga telah menambah HR GTT/PTT sebesar Rp. 900.000,- setiap bulan bagi mereka yang sudah tercatat dan masuk Dapodik. Namun tidak sedikit daerah lain yang tidak memperhatikan nasib guru.

Presiden Prabowo dalam sebuah kampanyanya dulu pernah berjanji akan memberi tambahan gaji guru sebesar Rp. 2.000.000,- per guru per bulan. Namun sampai tulisan ini diketik juga belum ada implementasinya di lapangan walaupun para guru mulai TK, SD sd SMA juga saling menunggu dengan penuh kecemasan. Semoga ditengah kesibukan beliau masih ingat akan janji itu sehingga para guru tidak menanunggu di “halte” saja.

Pernah juga seorang calon gubernur membuat janji sekolah Gratis. Namun diksi itu tidak dijelaskan dengan rinci apa yang dimaksud sekolah gratis. Memang biaya penyelenggaraan pendidikan pemerintah sudah mengalokasikan dana BOS. Tetapi yang menjadi pertanyaan akankah dengan dana BOS itu sudah bisa menutup semua biaya  pendidikan? Ternyata belum. Pemerintah Propinsi Jawa Timur misalkan masih menambah biaya lagi dengan apa yang dinamakan BPOPP (Bantuan Penyelenggaraan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan). Namun apakah juga sudah mencukupi? Ternyata setiap daerah bahkan setiap sekolah mempunyai kebutuhan biaya penyelenggaraan yang berbeda-beda. Ada mungkin yang cukup dengan dana itu karena sekolahnya sedikit kegiatan dan tidak banyak program yang memakan biaya, namun tidak sedikit sekolah ang masih merasa sangat kurang dan harus minta bantuan dana Komite sekolah yang akirnya Komite minta bantuan ke Orang tua murid. Inipun masih banyak yang mempermasalahkan, bukankah pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua murid. Berarti orang tua juga harus ikut membantu biaya penyelenggaraan pendidikan. Mestinya pembiayaan dari orang tua juga tidak perlu dipermasalahkan ketika melalui rosedur dengan benar. Akirnya kalimat sekolah gratis tersebit justru menjdi boomerang di imlementasinya.

Karena pendidikan memang komplek permasalahnnya, maka janji terhadap dunia pendidikan sebaiknya dihindari oleh calon kepala daerah dari pada menjadi bumerang yang akan memangsa dirinya sendiri. Pendidikan permasalahnnya sangat komlek. Sehingga harus diurus oleh yang paham tentang dunia pendidikan bukan sekedar ahli aplikasi namun lemah dipemahaman dunia pendidikan. Pengalaman mengurus dunia pendidikan setidaknya menjadi modal awak dalam mengelola dunia pendidikan ini. Carut-marut dunia pendidikan belakangan tidak bisa lepas dari menegerail dari pusat sampai satuan pendidikan. Belum lagi anggaran biaya pendidikan yang ternyata belakangan digeser ke dana Desa, yang membuat mantan Menteri Pendidikan Prof. Dr. Muh. Nuh, DEA. sempat geram dan mengajak pertobatan kepada semua yang terlibat didalamnya.

Semua mengakui bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan dunia pendidikannnya. Semakin maju dunia pendidikan semakin maju pula sektor lain termasuk ekonomi dan kegiatan lain. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia pada tahun 2023 adalah 8,77 tahun. Angka ini meningkat 0,08 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 8,69 tahun. (BPS). Angka ini tentunya masih jauh dari harapan yaitu 12 tahun. Beum lagi kualitas pendidikan yang masih terjadi disparitas yang tinggi antara perkotaan dengan daerah pinggiran terlebih daerah 3 T. Program zonasi yang diharapkan menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan ternyata belum sesuai dengan harapan. Masyarakat masih terus berusaha agara anaknya bisa sekolah di sekolah vaforit yang ada dikota dengan segala cara. Kasus beberapa sekolah pinggiran kurang murid menunjukkan gagalnya sistem zonasi. Kalau kurang murid, adalah suatu kemustahilan akan meningkatkan prestasi. Maka penataan PPDB perlu ditataulang agar sekolah pinggiran masih dapat murid sementara sekolah perkotaan harus berani mengurangi jatah pagunya. Selama pagi sekolah perkotaan dibiarkan bertambah, maka program pemerintah peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan jauh api dari panggang.

Terlalu komplek masalah pendidikan, maka akan lebih nyaman kalau calon kepala daerah tidak usah berani berjanji terhadap dunia pendidikan selain sulit merealisasikannya juga susah akan hasilnya. Pendidikan dalah masalah komplek, harus direncanakan dengan matang oleh semua komponen, dan jangan dijadikan komoditas politik sesaat kalau tidak ingin kuwalat. Angkat saja martabat guru, biar nasibmu mulia. Bukankah semua pejabat juga berkat jasa guru?