PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, KOLABORASI DISDIK DAN KEJATI JABAR, BUKAN DOKTRINASI

Oleh Mustar, S.Pd., M.M.

(Guru SMA Negeri 5 Bandung)

Belum lama ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mencanangkan gerakan pendidikan anti korupsi. Bagaimanapun skemanya program ini memberikan pencerahan luar biasa bagi generasi Z yang saat ini tengah menempuh pendidikan menengah. Hal ini penting, karena sejatinya korupsi selalu dimulai dengan sikap kompromistis, sikap yang mengabaikan integritas.

Pendidikan anti korupsi, sebagaimana apa yang disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, akan mengimplementasikan pembiasaan. Hal ini juga merupakan cara terbaik untuk saat ini. Pembiasaan untuk berlaku jujur, berintegritas, tidak bisa diterapkan dengan doktrinasi. Sebuah konsep yang implementatif, tentu saja dengan syarat bahwa program dapat berjalan secara berkesinambungan, tidak putus nyambung.

Lebih kekinian lagi, Kepala Dinas Pendidikan Jabar mengungkapkan bahwa program ini sejalan dengan isu yang dikembangkan negara-negara G-20, yang Indonesia berperan aktif di dalamnya.

Berdasarkan data Transparency International Indonesia, tahun 2021 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia baru mencapai skor 38, masih di bawah rata-rata dunia dengan skor 43. Namun demikian skor tersebut terdapat peningkatan 1 poin, dibanding tahun 2020 yang hanya 37. Dari 180 negara, Indonesia berada pada peringkat ke 96. IPK merupakan penilaian terhadap penanganan korupsi di dunia, jika angkanya mendekati 100 maka penanganan korupsi disebut sangat baik, sebaliknya jika mendekati angka 0 maka penanganan korupsi disebut buruk.

Penanganan korupsi bukan semata-mata tanggung jawab KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, namun merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa, terlebih generasi muda yang di kemudian hari akan memimpin bangsa ini.

Masih menurut Kadisdik Jabar, implementasi pendidikan anti korupsi akan ditempelkan pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), bisa jadi karena kesesuaian muatan kurikulum. Namun demikian, ketika menjadi pembiasaan maka bukan hanya pada mata pelajaran PKn saja, tetapi dapat dimunculkan sebagai skala sikap pada mata pelajaran lain, bahkan dapat diterapkan sebagai literasi yang juga dipersiapkan untuk Asesmen Kompetensi Minimal (AKM).

Pada dasarnya pendidikan anti korupsi bukan sekedar memberikan pemahaman bagaimana caranya supaya tidak korupsi, tetapi lebih jauh dari itu adalah membentuk generasi yang memiliki integritas tinggi. Oleh karena itu gagasan program ini untuk mewujudkan Siswa Duta Integritas perlu didukung oleh semua pemangku kebijakan pendidikan di provinsi Jawa Barat, jika memungkinkan dapat dikembangkan pada kegiatan perluasan kampanye anti korupsi yang dimulai dari satuan pendidikan, bisa jadi dalam bentuk lomba-lomba, pemanfaatan media sosial, dan sebagainya.

Pada setiap satuan pendidikan terdapat beberapa wahana ekstrakurikuler yang menungkinkan untuk mengimplementasikan program ini. Sebagai contoh, ekstrakurikuler seni musik misalnya, mereka dapat menciptakan harmonisasi musik yang bermuatan lirik-lirik anti korupsi. Atau ekstrakurikuler kabaret, bisa saja mereka membuat drama yang bertema anti korupsi. Berbagai inovasi dapat saja dilakukan oleh satuan pendidikan selama memiliki dukungan sumberdaya dan pendampingan yang tidak terputus.

Sebagai tenaga pendidik, tentu saja penulis berharap program ini tidak sekadar dibentuk, tetapi senantiasa dilakukan berbagai inovasi yang terkontrol. Semoga.