PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (CIVIC GOVERNANCE) DI KABUPATEN BANDUNG

Oleh Dr. Rahman Mulyawan

(Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad dan anggota Komunitas Cinta Indonesia/KACI)

Aspek kehidupan politik termasuk kepada salah satu bagian dalam pemerintahan umum, yang pembiayaannya di Daerah menjadi beban tugas Kepala Daerah, dan hal ini sesuai dengan asas dekonsentrasi yang secara otomatis pembinaan dalam peningkatan kualitas pemberdayaan politik di Kabupaten Bandung ini menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati di mana pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Melihat kenyataan di atas, dapat diketahui bahwa hal tersebut membawa akibat terhadap pembinaan dan perkembangan serta dinamika kehidupan politik yang harus ditumbuhkan di Kabupaten Bandung, di samping harus mengacu kepada terwujudnya stabilitas politik di Kabupaten Bandung yang mantap, juga harus mengacu kepada terwujudnya kehidupan politik nasional serta ketahanan nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mantap pula.

Terlebih lagi Kabupaten Bandung sebagai salah satu daerah yang menjadi tolok ukur atau barometer bagi daerah-daerah lainnya, maka upaya pembinaan dan dinamika kehidupan politiknya akan senantiasa membawa pengaruh tersendiri terhadap kehidupan politik nasional.

Penguatan civic governance di Kabupaten Bandung melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik selalu berlandaskan kepada UU bidang Politik dengan tujuan mewujudkan sikap, persepsi dan perilaku politik yang hanya bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu pemberdayaan politik di Kabupaten Bandung diarahkan kepada dua dimensi pokok, yaitu dimensi budaya atau kultur politik dan dimensi struktur atau lembaga politik. Selain itu kebijaksanaan pemberdayaan politik di Kabupaten Bandung juga berpedoman kepada program pembangunan politik di tingkat Nasional. Program pembangunan politik di tingkat Nasional inilah yang kemudian diturunkan menjadi tujuan, arah dan kebijaksanaan penguatan civic governance di Kabupaten Bandung yang isinya di antaranya adalah sebagai berikut:

1.         Semakin mantapnya penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi nasional, sehingga Pancasila benar-benar menjadi titik tolak dan tolok ukur dari sikap dan perilaku masyarakat sehari-hari dan lestari sepanjang masa.

2.         Semakin mantapnya kesadaran masyarakat akan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945, sehingga memiliki daya penangkal yang tangguh terhadap setiap ancaman yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

3.         Meningkatnya kemampuan aparatur Pemerintah agar terwujud aparatur yang bersih, kuat, berdisiplin dan berwibawa sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

4.         Meningkatnya kemampuan lembaga-lembaga penyalur aspirasi masyarakat (infra struktur politik), agar benar-benar peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan mampu menyalurkannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme demokrasi Pancasila.

5.         Meningkatnya kehidupan sosial politik yang mantap dan dinamis untuk terlaksananya dan suksesnya setiap kegiatan Pemilihan Umum, Sidang Umum MPR, Pilkada serta kontinuitas pembangunan untuk terciptanya kerangka landasan yang kuat dan untuk mencapai lepas landas menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

6.         Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan umat beragama serta semakin tumbuh dan berkembangnya motivasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap setiap aspek pembangunan.

7.         Meningkatnya fungsi, pemahaman dan kemampuan pers dan mass media lainnya yang bebas dan bertanggung jawab sebagai sarana pendidikan, penerangan dan sosial kontrol yang efektif berdasarkan demokrasi Pancasila.

8.         Meningkatnya kesadaran seluruh lapisan masyarakat dalam memiliki sikap dan kewaspadaan nasional agar peka dan mampu mendeteksi sedini mungkin terhadap usaha-usaha yang bersifat provokasi, intimidasi, subversi dan lain sebagainya yang dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

9.         Meningkatnya kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya mentaati hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warganegara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

Selanjutnya kebijaksanaan tersebut di atas dijabarkan kedalam pokok-pokok program pembangunan bidang politik di Kabupaten Bandung sebagai berikut :

1)         Program Peningkatan Pemahaman, Pengamalan, dan Kerukunan Hidup Umat Beragama

2)         Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

3)         Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan

4)         Program Peningkatan Partisipasi Politik

Pola dan jenis pembinaan lainnya dalam rangka pembangunan national charracter building masyarakat selain yang telah dijelaskan di atas, diantaranya adalah sebagai berikut :

a.         Pelatihan Pemantapan Bela Negara

b.         Pelatihan Kewaspadaan Nasional

c.         Sosialisasi UU Politik dan HAM

d.         Pelatihan Monitoring Kegiatan Masyarakat Yang Berpotensi Konflik

e.         Inventarisasi Daftar Ulang Ormas, LSM dan Yayasan

f.          Pengendalian Kegiatan Penduduk Warga Negara Asing

g.         Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang Partai Politik

h.         Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Politik bagi Masyarakat

i.          Kegiatan Komuniti Intel Daerah

j.          Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Kerukunan Hidup Umat Beragama

k.         Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Perlindungan Masyarakat

l.          Penegakan dan Penertiban Terhadap Pelanggar Perda

m.        Lomba Ketertiban dan Keamanan Wilayah

n.         Pemantapan Fungsi Linmas dalam rangka Pelaksanaan Kamtibmas, dsb

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri terdapat indikasi hampir sebagian besar di setiap lapisan masyarakat di dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi degradasi nilai-nilai juang, patriotisme, dan nasionalisme. Bahkan ada kecendrungan fenomena yang terjadi nampak lebih kearah skeptisme. Sedangkan dalam kehidupan politik di Kabupaten Bandung relatif baik walaupun masih adanya jumlah pelanggar perda yang dilakukan masyarakat.

Upaya yang dilakukan ke depan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah perlu adannya kualitas Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) baik pada tingkat pendidikan formal maupun informal. Sedangkan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan politik perlu terus ditingkatkan bobot pendidikan politik (melek hukum, melek hak dan kewenangan serta melek kewajiban) melalui sosialisasi kepada seluruh komponen warga masyarakat.

-o-