PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI “CIVIC EDUCATION” DAN “CITIZENSHIP EDUCATION”

Dengan lahirnya Undang-Undang mengenai Sistem Pendidikan Nasional, menandakan bahwa Indonesia telah saatnya untuk memiliki konsepsi yang bersifat komprehensif mengenai pendidikan kewarganegaraan yang demokratis dalam konteks kehidupan demokrasi konstitusional sesuai dengan UUD 1945. Kehidupan berdemokrasi konstitusional yang dimaksud adalah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia di dalam tataran ideal. Dengan konteks itulah sistem pendidikan kewarganegaraan perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga benar-benar mampu berfungsi dan berperan sebagai suatu wahana sosial guna mewujudkan pendidikan untuk kewarganegaraan Indonesia yang demokratis.

Saat ini pendidikan kewarganegaraan disama-artikan sebagai “civic education” serta “citizenship education”, namun masih sangat minim jumlah masyarakat yang mampu membedakan kedua istilah tersebut. “Civic education” diterjemahkan menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (memakai huruf besar di awal --- P dan K), dan “Citizenship education” diterjemahkan sebagai pendidikan kewarganegaraan (semuanya dengan huruf kecil). Istilah Pendidikan Kewarganegaraan menunjuk pada suatu mata pelajaran, sedangkan pendidikan kewarganegaraan menunjuk pada kerangka konseptual sistemik program pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia saat ini merupakan gabungan antara “civic education” dengan “citizenship education”. Dengan kata lain bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan perpaduan suatu mata kuliah dengan kerangka konseptual sistemik program pendidikan untuk kewarganegaraan yang demokratis.

Secara substantif, pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian “citizenship education” berfungsi sebagai wahana pendidikan yang didesain untuk membina dan mengembangkan warganegara yang cerdas dan baik dalam latar subsistem pendidikan formal maupun non formal serta informal. Dalam pengertian “citizenship education” terkandung lima status penting, yaitu : Pertama, sebagai mata pelajaran dalam kurikulum sekolah (TK s/d SMU)

Kedua, sebagai mata kuliah umum (MKU) dalam kurikulum pendidikan tinggi negeri dan swasta.

Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru yang dibina di (dulu) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk (dulu) Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan kelompok pakar terkait yang dikembangkan sebagai landasan dan kerangka berfikir mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam status pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Konferensi 9 (sembilan) Menteri Pendidikan dari Negara-negara berpenduduk terbesar di dunia (termasuk Indonesia) di New Delhi pada tahun 1996, menyepakati suatu pandangan dan berpendapat bahwa Pendidikan Abad XXI, harus berperan efektif antara lain dalam hal : (1). Mempersiapkan pribadi, sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

(2). Menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan (sustainable development) bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Dan (3). Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, tehnologi dan seni demi kepentingan kemanusian.

Pendidikan abad XXI diharapkan berkonsentrasi mempersiapkan seseorang sebagai warga negara yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pembangunan yang menuju keberlangsungan hidup (sustainable life), kelestarian lingkungan hidup dan kepentingan manusia melalui penguasaan, pengembangan dan penyebaran iptek dan seni bagi kemanusiaan.

Konferensi dunia tentang Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Paris pada tahun 1998 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 140 negara (termasuk Indonesia) menyepakati pula antara lain bahwa perubahan pendidikan tinggi masa depan bertolak dari pandangan bahwa tanggung jawab pendidikan tinggi adalah :

1.     Tidak hanya meneruskan nilai-nilai,mentransfer ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan seni, tetapi juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan.

2.     Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis

3.     Mengubah cara berpikir, sikap hidup dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang diperlukan serta mendorong perubahan kearah kemajuan yang adil dan bebas.

Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan sebagai kesepakatan dunia, seperti disebutkan diatas, Pendidikan Nasional Indonesia pun diberi peran membangun masyarakat Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara kuat berdaya saing secara internasional dan bersifat religius dengan memberi penghormatan tinggi kepada martabat manusia (human dignity). Hal itu secara ekplisit dituangkan dalam Ketetapan MPR No.VII Tahun 2001 bahwa Visi Indonesia 2020, bertujuan ” Terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius,manusiawi,bersatu,demokratis,adil,sejahtera,maju,mandiri,serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara”.

Sesuai dengan isi dari Visi Pendidikan Tinggi 2020 (Higher Education Long Term Strategy 2020 ), muatan substansi kajian dan materi instruksional Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat mencapai indikator keberhasilan perwujudan masyarakat Indonesia 2020 yang relevan sebagai berikut :

1.     Tumbuhnya penghormatan terhadap martabat manusia;

2.     Berkembangnya budaya dan perilaku sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan ;

3.     Meningkatnya : (a) semangat persatuan dan kerukunan bangsa,(b) Toleransi, kepedulian dan tanggung jawab sosial ;

4.     Menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan kontrol sosial masyarakat;

5.     Berkembangnya organisasi sosial kemasyarakatan dan politik yang bersifat terbuka dan martabat;dan

6.               Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah-tengah pergaulan antar bangsa,dengan meningkatkan daya saing bangsa agar sejajar dengan bangsa-bangsa lain.

Masyarakat Indonesia seperti wujud Visi Indonesia 2020 tersebut, juga sebagai ”Masyarakat Madani”, yaitu suatu masyarakat yang memiliki ”keadaban demokratis” atau masyarakat yang berkarakter sebagai berikut (Malik Fajar et.al.1999) :

1.     Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Pancasila;

2.     Demokratik, berkeadaban, menghargai perbedaan, keragaman, pendapat maupun pandangan;

3.     Mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia ( HAM), kesetaraan, dan tidak diskriminatif;

4.     Sadar, tunduk pada hukum dan ketertiban;

5.     Mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik, memiliki keahlian, keterampilan kompetitif dengan solidaritas universal;

6.     Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang mengakar pada masyarakat beradab dan demokratis;

7.                 Belajar dan berlangsung sepanjang hayat, membangun warga negara beradab dan demokratis ; dan

8.     Belajar dan berlangsung sepanjang hayat, membangun warga negara berkeadaban.

Dari  pandangan  tentang  peran  pendidikan  (UNESCO),  Visi  Indonesia  2020,  dan Masyarakat Madani yang hendak diwujudkan dengan karakter tertentu, diakomodasikan oleh UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Tujuan Pendidikan Nasional sebagai berikut ; ” Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

UU Sisdiknas 2003 menetapkan bahwa; kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat; (1) Pendidikan agama ;(2) Pendidikan Kewarganegaraan ; dan (3) Bahasa. Sedangkan PP tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menegaskan bahwa , ” Kurikulum tingkat satuan Pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris”. PP tentang SNP menegaskan PKn dasuhkan sebagai mata kuliah tersendiri.Dalam desain KBK ditempatkan dalam kajian yang menunjang elemen kompetensi : ”landasan kepribadian”. Sebagai mata kuliah berdiri sendiri dan rancangan materi ajar yang diperhitungkan dengan cermat untuk mencapai kompetensi lulusan selaku warga negara (intelektual) yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, demokratis berkeadaban dan bertanggung jawab (responsible citizens), maka proses pembelajarannya tidak mungkin diintegrasikan ke dalam mata kuliah program studi secara parsial (sub pokok bahasan PKn dipecah-pecah dan dipercayakan pengasuhanya kepada dosen mata kuliah program studi yang konstektual.

Mata kuliah PKn harus diasuh secara utuh oleh Dosen PKn yang kompeten dan dirancang dalam Kurikulum Inti Program studi dengan status mata kuliah wajib (nasional). Bila PKn diasuhkan oleh dosen mata kuliah program studi dan diproses pembelajarannya secara ”embedded” maka;

1.     Tujuan pembelajaran PKn akan kehilangan makna; dan

2.     Sasaran khusus setiap sub pokok bahan kajian PKn akan dipengaruhi oleh bahan kajian program studi terkait.

Keputusan menteri Pendidikan Nasional tentang Pedoman  Penyusunan  Kurikulum Pendidikan tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Kepmen tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi terdiri atas:

1.   Kurikulum Inti, dan

2.   Kurikulum Institusional.

Kurikulum Inti berbobot dalam rentangan 40 % sampai 80 % beban studi program Sarjana dan Diploma terdiri atas kelompok mata kuliah:

1.   Pengembangan Kepribadian (MPK);

2.   Keilmuan dan Keterampilan (MKK);

3.   Keahlian Berkarya (MKB);

4.   Perilaku Berkarya (MPB);

5.   Berkehudupan Bermasyarakat (MBB).

Pendidikan Kewarganegaraan berada dalam kelompok MPK bersama Pendidikan Agama dan Bahasa (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 ; Pasal 37 ayat 2).Tim Pengembang PKn Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, menyepakati ’Filsafat Pancasila sebagai core philosophy dari body of knowledge PKn dan menjadikan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam arti luas sebagai karakter keindonesiaan studi kewarganegaraan dalam PKn”. Kelompok MPK merupakan ”bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan potensi manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri serta mempunayai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, sebagai unsur kelompok MPK dalam kurikulum pendidikan tinggi, diharapkan dapat memegang peran untuk ”mengembangkan potensi mahasiswa warga negara Indonesia berkepribadian mantap, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Melalui pengasuhan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratik berkeadaban, diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan/profesional, warga negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan mencintai tanah airnya.

Pendidikan Kewarganegaran, seperti yang dilakukan hampir oleh seluruh bangsa di dunia, dengan berbagai nama seperti: ”civic education”,”citizenship education” dan ”democracy education”, mempunyai peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab dan berkeadaban. Rumusan Civics Internasional (1995) menyepakati bahwa” pendidikan demokrasi penting bagi pertumbuhan ”civic culture” untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi (Azyumardi Azra,2002).”Civic Culture” inilah satu tujuan penting pendidikan ”civic maupun citizenship” untuk mengatasi” political illiteracy’ dan political apatism”.

Di negara-negara demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memuat substansi kajian demokrasi, ”rule of law”,HAM, dan perdamaian, serta selalu mengaitkannya dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi bertujuan membantu mahasiswa :

1.      Mengembangkan potensinya untuk menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan dan nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka penerapan ilmu, profesi dan keahliannya serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dari komuniti setempat, bangsa dan dunia.

2.      Menjadi warga negara yang cerdas, demokratik berkeadaban, dan bertanggung jawab, menggalang kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Rumusan Civics Internasional tentang ”Civic Education” (Azyumardi Azra, 2002) yang efektif mencakup :

(1)    Pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya

(2)    Pemahaman tentang ”rule of law” dan HAM seperti tercermin dalam rumusan-rumusan perjanjian dan kesepakatan internasional dan local.

(3)    Penguatan keterampilan partisipatif yang akan memperdayakan peserta didik untuk merespons dan memecahkan masalah-masalah masyarakat secara demokratis.

(4)               Pengembangan budaya demokrasi dan perdamaian pada lembaga-lembaga pendidikan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat (Hamdan Mansoer, 2007).

Seperti dikemukakan terdahulu “ Civics Internasional” yang dibentuk pada tahun 1995 di Praha oleh 52 negara menyimpulkan pentingnya pendidikan demokrasi bagi pernumbuhan “Civic Culture” untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah demokratis, dan pengembangan”Civic Education” merupakan pilar bagi pembentukan “Civic Society” (masyarakat madani).

Dalam konteks Indonesia dalam mewujudkan masyarakat madani generasi muda cendekiawan, ilmuwan,professional, perlu penyadaran akan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjaga, memelihara dan melestarikan demokrasi.

Sebagian ahli mengidentikkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai “democracy education”(meliputi kajian dan pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga demokrasi,”Rule of law”, serta hak dan kewajiban warga Negara atau identik dengan “Civic Education”). Sebagian ahli yang lain menyamakan arti Pendidikan Kewarganegaraan dengan “Citizenship education” (yang muatannya memberikan penekanan pada proses-proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga Negara dalam “Civic Society”).Banyak ahli mengidentikkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan “Civic Education”, yang identik pula dengan “democracy education”.

Sekadar sebagai bahan banding (Azyumardi Azra, 2002), dikutipkan kompetensi “Civic” (Kewargaan) di Perguruan Tinggi sebagai berikut:

1.   Menjadi warga Negara yang komited terhadap nilai-nilai HAM dan demokrasi serta kemampuan berpikir kritis terhadap permasalahan HAM dan demokrasi

2.   Mampu berpartisipasi dalam upaya menghentikan budaya kekerasan dengan cara damai

3.   Mampu berpatisipasi dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat yang dilandasi sistem nilai universal

4.   Memiliki pengertian internasional , menjadi warga negara kosmopolit

5.    Berkonstribusi terhadap berbagai persoalan kebijakan publik

Agaknya Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Indonesia lebih pas bila diartikan sebagai gabungan pengertian ”civic education”/”democracy education” dengan” citizenship education” berlandaskan Filsafat Pancasila, mengandung identitas Nasional Indonesia serta muatan makna Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) untuk Perguruan Tinggi secara parsial.Dengan demikina, melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi, mahasiswa menguasai masalah-masalah konstitusi, pemerintah, lembaga-lembaga demokrasi ”rule of law”, hak dan kewajiban warga negara serta pemahaman tentang proses demokrasi, partisipasi aktif dan keterlibatan warga negara intelektual dalam mewujudkan masyarakat madani.Dengan menambahkan ajaran bela negara berupa wawasan kebangsaan (geopolitik Indonesia) dan konsep ketahanan nasional dalam arti luas (geostrategi Indonesia) diyakini bahwa mahasiswa akan lebih dapat menghayati rasa kebangsaan dan menumbuhkan kecintaannya terhadap tanah airnya Indonesia. PKn seperti diuraikan diatas hanya dipersiapkan untuk Perguruan Tinggi Umum dan tidak untuk Perguruan Tinggi keagamaan dan Perguruan Tinggi kedinasan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Perguruan Tinggi memiliki misi untuk mendidik dan membina civitas academikanya agar mampu menjadi warganegara yang baik. Salah satu upaya untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan Pelatihan bagi Calon Dosen Pendidikan Kewarganegaraan dengan tujuan agar para “alumninya” mampu mentransfer wawasan positif dari pendidikan kewarganegaraan yang dimilikinya kepada para kolega, keluarga, mahasiswa dan masyarakat yang ada disekitarnya.

Oleh karena itulah pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi perlu disikapi dan diterima sebagai suatu wahana sistemik atau integrated knowledge system dalam tataran filosofis dan konseptual pendidikan disiplin ilmu. Jiwa dari paradigma ini diharapkan lebih menitik beratkan pada kearifan intuitif yang bersifat responsif, konsolidatif dan kooperatif daripada menjadi kekuatan rasionalitas yang bersifat agresif, ekspansif dan kompetitif yang tidak sehat.