PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI KAJIAN LINTAS BIDANG KEILMUAN

Oleh Dr. Rahman Mulyawan

Penulis menempatkan pendidikan kewarganegaraan atau sistem pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian lintas-bidang keilmuan, yang secara substantif ditopang terutama oleh ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial, serta humaniora, dan secara pedagogis diterapkan dalam dunia pendidikan persekolahan dan warga negara. Pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk kajian lintas-bidang keilmuan ini pada dasarnya telah memenuhi kriteria dasar-formal suatu disiplin yakni mempunyai community of scholars, a body of thinking, speaking, and writing; a method of approach to knowledge dan mewadahi tujuan warga negara dan warisan sistem nilai (Somantri:1994). Ia merupakan suatu disiplin terapan yang bersifat deskriptif-analitik, dan kebijakan-pedagogis. Jika dilihat dari pandangan Kuhn (1970) dalam Somantri (1999) secara paradigmatik, pendidikan kewarganegaraan baru memasuki pre-paradigmatic phase atau proto science. Untuk dapat menggapai statusnya sebagai normal science diperlukan berbagai penelitian dan pengembangan lebih lanjut oleh anggota komunitas ilmiah pendidikan kewarganegaraan sehingga dapat melewati proses artikulasi sosialisasi-pengakuan-falsifikasi-validasi-pengakuan sebagai disiplin ilmu yang kuat.

Secara konseptual pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education merupakan bidang kajian ilmiah pendidikan disiplin ilmu sosial yang bersifat lintas-bidang keilmuan dengan intinya ilmu politik, yang secara paradigmatik memiliki saling-keterpautan yang bersifat komplementatif dengan pendidikan ilmu sosial secara keseluruhan (Somantri:1994 dan Winataputra: 1999). Dalam hal ini, bahwa (a) social studies berpijak terutama pada konsep-konsep dan metode berpikir ilmu-ilmu sosial secara keseluruhan, sedang citizenship education berpijak terutama pada ilmu politik dan sejarah;

(b)           salah satu dimensi dari social studies adalah citizenship education (Winataputra, 2000), khususnya dalam upaya pengembangan intelligent social actor (Banks:1977 dalam Somantri, 1999). Dalam konteks proses reformasi menuju Indonesia baru dengan konsepsi warga negara madani sebagai tatanan ideal sosial-kulturalnya, maka pendidikan kewarganegaraan mengemban missi: sosio-pedagogis, sosio-kultural, dan substantif-akademis.

Missi sosio-pedagogis bertujuan untuk mengembangkan potensi individu sebagai insan Tuhan dan makluk sosial menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, demokratis, taat hukum, beradab, dan religius. Missi sosio-kultural adalah memfasilitasi perwujudan cita-cita, sistem kepercayaan/nilai, konsep, prinsip, dan praksis demokrasi dalam konteks pembangunan warga negara madani Indonesia melalui pengembangan partisipasi warganegara secara cerdas dan bertanggungjawab melalui berbagai kegiatan sosio-kultural secara kreatif yang bermuara pada tumbuh dan berkembangnya komitmen moral dan sosial kewarganegaraan.

Sedangkan missi substantif-akademis adalah mengembangkan struktur atau tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, termasuk di dalamnya konsep, prinsip, dan generalisasi mengenai dan yang berkenaan dengan civic virtue atau kebajikan kewarganegaraan dan civic culture atau budaya kewarganegaraan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (fungsi epistemologis) dan memfasilitasi praksis sosio-pedagogis dan sosio-kultural dengan hasil penelitian dan pengembangannya itu (fungsi aksiologis). Perwujudan ketiga missi tersebut akan memfasilitasi pengembangan pendidikan kewarganegaraan sebagai proto science menjadi disiplin baru dan dalam waktu bersamaan secara sinergistik akan dapat meningkatkan kualitas isi dan proses pendidikan kewarganegaraan sebagai program kurikuler pendidikan demokrasi dan kegiatan sosio-kultural dalam koteks makro pendidikan nasional.

Secara konseptual-paradigmatik citizenship education saat ini mengembangkan strategi dasar learning democracy, in democracy, and for democracy (Winataputra, 2000). Kemudian strategi dasar ini dikonsepsikan sebagai suatu kontinum education about citizenship education through citizenship education for citizenship yang secara kualitatif bergerak dari titik minimal (education about citizenship) ke titik maksimal (education for citizenship). Pendidikan kewargnegaraan di Indonesia yang dalam konteks internasional (Kerr:1999 dalam Sapriya, 2007) dikategorikan kedalam kelompok citizenship education Asia-Afrika yang masih berada pada titik minimal yakni education about citizenship sudah seharusnya menggunakan strategi progresif menuju titik maksimal, yakni education for citizenship melalui titik median education through citizenship. Untuk itu pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu academic endeavor (Winataputra, 2000) atau sebagai bidang kajian dan pengembangan pendidikan disiplin ilmu seyogyanya memusatkan perhatian pada kajian ilmiah tentang civic virtue dan civic culture (Quigley:1991 dalam Sapriya, 2007) atau keberadaban dan budaya kewarganegaraan dalam konteks pengembangan civic intelligence dan civic participation (Cogan:1998). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler di sekolah atau luar sekolah/di perguruan tinggi di Indonesia, kedudukannya sebagai mata pelajaran/mata kuliah yang berdiri sendiri perlu terus dimantapkan di semua jenjang pendidikan, agar proses education about citizenship terwadahi secara sistematik dan berbobot.

Pertimbangan tersebut juga dimaksudkan bahwa secara perlahan tetapi pasti, melalui pemantapan mata pelajaran/mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan penciptaan kehidupan sosila-kultural sekolah/ kampus yang demokratis, taat hukum, religius dan berkeadaban, dapat dijalanai koridor sosial-kultural menuju proses education for citizenship (konsep sekolah/kampus sebagai laboratory for democracy. Oleh karena itulah pendidikan kewarganegaraan dapat disikapi dan diterima sebagai suatu wahana sistemik atau integrated knowledge system atau synthetic discipline dalam tataran filosofik dan konseptual pendidikan disiplin ilmu.

Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya tidak hanya membimbing warga negara muda untuk pelatihan kader warga negara yang dapat menjadi kreatif, dan partisipatif. Tetapi juga penyajian ide-ide kritis untuk membimbing dan memacu strategi-strategi yang sesuai untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Artinya, bahwa para pendidik, orang tua atau pelatih sebaiknya dapat menularkan dan menumbuhkan kepercayaan dan nilai, perilaku kognitif dan non kognitif dari murid dalam hal sosial dan politik dan dengan dikembangakan oleh efek dari kurikulum yang nyata maupun tersembunyi.

Berdasarkan perkembangan terbaru dari beberapa negara berkembang, pendidikan kewarganegaraan telah dikembangkan secepat mungkin dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan nasional, khususnya perkembangan sumber daya manusia. Dengan pendekatan ini, murid dapat berpikir dan mendalaminya, dan juga agar dapat memecahkan masalah secara logis. Sebagai suatu karakteristik keahlian dan juga dengan menggunakan metode religi dan pendekatan-pendekatan kebudayaan. Guna mendapatkan dan menganalisa masalah-masalah krusial dengan cara mengimplementasikan teori-teori politik, ideologi, dan sosial.

Beberapa negara membuat ideologi, nilai religi, dan kebudayaan sebagai fondasi pendidikan nasional sehingga guru-guru dan pengembang kurikulum berpegangan dan memperkaya semua mata pelajaran dengan semangat ideologi nasional, nilai-nilai religi, dan karakter kebudayaan.

-o-

4