PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI LANDASAN KONSEP CIVIC GOVERNANCE

Oleh Dr. Rahman Mulyawan

Pendidikan Kewarganegaraan yang kita kenal sekarang telah mengalami perjalanan panjang dan melalui kajian kritis sejak tahun 1960-an yang dikenal dengan Mata Pelajaran Civic di Sekolah Dasar dan merupakan embrio dari civic education sebagai the body of knowledge. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen pengetahuan (the body of knowledge) diarahkan untuk membangun warga negara demokrasi berkeadaban. Secara normatif, Pendidikan Kewarganegaraan memperoleh dasar legalitasnya dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatakan : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan Nasional sangat memprioritaskan kepada pendidikan karakter yang berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai the golden rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar tersebut adalah: cinta kepada Allah dan ciptaan-Nya (alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan. Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri atas : dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas.

Ketentuan di atas harus dipahami sebagai pendidikan yang akan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa yang didasarkan pada nilai-nilai yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional menurut Pasal 3 Undang-undang tentang Sisdiknas yang berbunyi, yaitu: ”...berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab”.

Dalam ketentuan tersebut di atas dapat dilihat bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari pendidikan nasional. Secara kontekstual dewasa ini pendidikan kewarganegaraan sangat memerlukan adanya pemahaman bersama tentang perlunya perubahan dan penegasan kembali mengenai visi, misi, dan strategi psiko-pedagogis dan sosio andragogis pendidikan kewarganegaraan, dimana pendidikan karakter bangsa menjadi bagian substansinya.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang mempunyai obyek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan yang secara koheren diorganisasikan dalam bentuk program kurikuler kewarganegaraan, aktivitas sosial-kultural, dan kajian ilmiah kewarganegaraan. Demikian pula pendidikan demokrasi merupakan suatu konsep pendidikan yang sistemik dan koheren yang mencakup pemahaman tentang cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip demokrasi melalui interaksi sosial kultural dan psiko-pedagogis yang demokratis, dan diorientasikan pada upaya sistimatis dan sistemik untuk membangun kehidupan demokrasi yang lebih baik. Oleh karena itu, rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi Indonesia sangatlah diperlukan, karena ternyata proses pendidikan politik, demokrasi, dan HAM selama ini belum memberikan hasil yang menggembirakan dan prospek yang menjanjikan. Indikator yang kasat mata dapat dilihat pada kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang cenderung anarkhis, pelanggaran HAM di mana-mana, komunikasi sosial-politik yang cenderung asal menang sendiri, hukum yang terkalahkan, dan kontrol sosial yang sering lepas dari tata krama, serta terdegradasinya kewibawaan para pejabat negara.

Kata “kewarganegaraan” masih sering dipakai untuk merujuk kepada suatu situasi dan konteks tertentu dan terbatas. Kewarganegaraan sering dianggap hanya sebatas status legal yang memungkinkan seseorang untuk tinggal dan beraktifitas dalam suatu wilayah tertentu. Oleh karena itu, tidak jarang kita menemukan bahwa orang menganggap warga negara yang baik hanya terbatas pada kewajibannya membayar pajak, mengibarkan bendera nasional dan menyanyikan lagu kebangsaan. Sebaliknya, warganegara memiliki hak untuk mendapat dokumen legal, antara lain akte lahir, kartu tanda penduduk dan paspor yang dikeluarkan instansi pemerintah. Pengertian ini jelas tidak memadai.

Sesungguhnya, terdapat tiga status yang mendefinisikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah status legal yang didefinisikan oleh hak sipil, politikal dan sosial. Dalam batasan status legal, seorang warga negara adalah makluk legal yang bertindak menurut hukum dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan negara. Yang kedua merujuk kepada warganegara sebagai agen politikal yang secara aktif berpartisipasi dalam pranata-pranata politikal warga negara. Yang ketiga bertalian dengan keanggotaan warga negara dalam komunitas politikal yang menghadirkan suatu sumber identitas yang jelas (Kalidjernih, 2007).

Sistematisasi pengertian kewarganegaraan ini berasal dari T.H. Marshall, seorang sosio-ekonom Inggris. Marshall membuat batasan kewarganegaran sebagai suatu status yang dilimpahkan kepada orang-orang yang merupakan anggota penuh dari sebuah komunitas. Model Kewarganegaraan Universalis yang dikemukakan T.H. Marshall dalam Kalidjernih (2007) adalah sebagai berikut :

Hak Sipil (civil rights): kebebasan dalam berpendapat, bergagasan dan berkeyakinan dan berhak atas properti, kontrak dan keadilan.

a.       Hak Politikal (political rights): hak untuk berpartisipasi dalam keputusan-keputusan dan pemilihan warga negara.

b.       Hak Sosial (social rights): hak untuk keamanan dan kesejahteraan dan untuk berbagi dalam warisan sosial, dan umtuk hidup dalam kellidupan yang lebih maju sesuai dengan standar-standar yang berlaku dalam warga negara. Marshall menekankan bahwa sejarah kewarganegaraan yang ditelurusinya mencakup sebuah bangsa alih-alih bagian lokal dari kota-kota di abad pertengahan. Pada abad pertengahan, tiga jenis dari kewarganegaraan ini dilebur menjadi satu dan tidak dapat dipisahkan. Dia menelusuri evolusi dari hak-hak sipil melalui suatu rangkaian legislasi yang ditetapkan antara tahum 1688 dan 1832, mengenai kebebasan individu. Ketika hak asasi politikal ada pada abad kedelapan belas, hal tersebut tidak merujuk kepada hak universal. Hak asasi politikal diperluas ke orang-orang yang menggunakan hak sipil mereka, yang telah membuat keuntungan ekonomi dan membeli properti. Contoh kasus Marshall adalah poor laws dan factory act dimana perlindungan negara hanya ketika seseorang melepaskan hak-hak sipil dan politiknya. Marshall berargumentasi bahwa kewarganegaraan beroperasi sebagai suatu instrumen dari startifikasi sosial.

-o-