Pendidikan Khusus, Pendidikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus, Perlu Diperjuangkan Secara Khusus

Oleh Dedy K Ardhita (LSE/KACI)

Di balik geliat pembangunan dunia pendidikan, masih ada kelompok yang belum sepenuhnya mendapat perhatian yang layak: peserta didik berkebutuhan khusus. Mereka yang seharusnya dilindungi dan difasilitasi justru kerap berada di pinggir perhatian. Masih banyak yang belum membuka hati secara utuh, bahkan menganggap pendidikan bagi anak-anak ini sebagai sesuatu yang sekunder, bukan prioritas.

Padahal, negara telah lama mengamanatkan pentingnya pendidikan bagi semua warga negara, tanpa terkecuali. Tiga undang-undang utama menjadi fondasinya:

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Ketiganya secara tegas menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai subjek utama yang harus dijamin hak-haknya dalam sistem pendidikan nasional.

Namun, realitas di lapangan sering kali berkata lain. Banyak sekolah yang belum siap secara infrastruktur, guru yang belum terlatih untuk mendampingi, kurikulum yang masih terlalu seragam, hingga sistem manajemen pendidikan yang belum mengakomodasi kebutuhan khusus. Ini bukan sekadar soal teknis, ini soal komitmen.

Pendidikan khusus harus diperjuangkan secara khusus. Dibutuhkan alokasi anggaran yang jelas dan berkelanjutan, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, pengadaan sarana-prasarana yang aksesibel, dan  kurikulum yang fleksibel. Tanpa semua ini, kita hanya akan melanggengkan ketimpangan dan mengabaikan potensi istimewa dari anak-anak istimewa ini.

Pendidikan bukan hanya soal mengajar, tapi juga soal keadilan. Saat kita memperjuangkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, kita sedang membangun peradaban yang lebih ramah, lebih berempati, dan lebih manusiawi. Ini bukan semata urusan kebijakan, tapi juga urusan hati.

Begitu pula ketika pentingnya guru pendidkan khusus yang ditugaskan pada ULD sebagai satuan administrasi pangkal untuk mendukung penyelenggaraan pendidkan inklusif amanat peraturan perundang-undangan tersebut  perlu segera direaliasikan dalam sistem pendataan yang mengakomodasi keberadaan guru pendidikan khusus di ULD/Daerah.

Karena pada akhirnya, amanah adalah jalan terbaik, dan hati adalah kunci ruang yang ramah bagi semua anak. Sudah saatnya kita memperjuangkan pendidikan khusus baik yang diselenggarakan pada satuan pendidikan khusus atau secara inklusif bukan sebagai beban tambahan, tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari cita-cita pendidikan yang mencerdaskan dan memanusiakan.

Bandung, 18 Mei 2025