PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2021 Tentang HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN BERLAKU TAHUN 2022

OLEH LINA NURLAELA., S.E., M.SI

(Dosen Fakultas Ekonomi/Pendamping Program SMK Pusat Keunggulan Universitas Garut)

Email: [email protected]

Abstrak

Penyusunan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 ini untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak

Pendahuluan

Pada tanggal 7 Oktober 2021 UU HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disahkan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden Joko Widodo resmi meng-Undangkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-undang ini akan berlaku pada tahun pajak 2022.

Masyarakat Indonesia ikut berperan dalam pembangunan ekonomi setiap tahunnya karena membayar pajak kepada Negara. Pajak dari masyarakat Indonesia tersebut ditarik oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Pajak.

Pajak terkumpul dalam APBN sebagai sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk biaya pembangunan. Hampir 80% APBN Indonesia setiap tahunnya dibantu dari penerimaan perpajakan. APBN 2022 ditujukan untuk meneruskan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang tetap responsif, antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian serta memiliki peran sentral dalam proses konsolidasi menuju defisit di bawah 4,8% terhadap PDB pada tahun 2023.

APBN Indonesia tahun 2022 sebesar 2714,2 triliun, dimana penerimaan APBN sebesar 1846,1 triliun yang berasal dari perpajakan 1510 triliun, peneriaam negara bukan pajak sebesar 335,6 triliun, hibah sebesar 0,6 triliun, seshingga adanya deficit sebesar 868 triiliun atau sama dengan 4,8% dari PDB

Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya

Pembahasan

 Untuk mencapai target penerimaan perjakan yang digunakan sebagai sumber utama dalam APBN maka pemerintah terus melakukan usaha dan tindakan dengan gerakan perpajakan dan mengeluarkan regulasi serta harmonisasi perpajakan.

Harapan adanya harmonisasi perpajakan dari pemerintah target peneriaan pajak tercapai karena adanya kesadaran masyarakat wajib pajak membayar pajak karena paham teknis perhitungan kewajiban besaran membayar pajak kepada Negara.

Secara garis besar, UU HPP terdiri dari sembilan bab yang memiliki 6 cakupan pengaturan, di antaranya:

1.         Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Pada cakupan KUP dan tata cara perpajakan, terdapat pasal baru yang mengatur NIK sebagai NPWP (Pasal 2).

Pemerintah memutuskan untuk menambah fungsi nomor induk kependudukan (NIK) menjadi nomor pokok wajib pajak (NPWP) orang pribadi. Dengan sistem baru ini, dapat mempermudah pemerintah dalam memantau administrasi wajib pajak orang pribadi.

Namun dengan adanya integrasi ini, tidak menjadikan setiap orang pribadi membayar pajak. Pembayaran pajak dilakukan jika penghasilan setahun di atas batasan PTKP yang berlaku, atau peredaran bruto di atas Rp500 juta/tahun bagi pengusaha yang membayar PPh Final PP 23/2018.

2.         Pajak Penghasilan (PPh)

Ada beberapa poin penting mengenai pajak penghasilan dalam UU HPP, mulai dari PPh orang pribadi hingga penyusutan dan amortisasi.

a.         Tarif PPh orang pribadi

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), serta pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) mengalami perubahan di UU HPP. Keduanya berisikan pembahasan mengenai tarif dan bracket pajak penghasilan orang pribadi. Lihat pada tabel berikut untuk tarif PPh orang pribadi terbaru:

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP. Besaran PTKP ini masih sama dalam UU HPP, yaitu Rp54 juta untuk orang pribadi belum menikah, tambahan Rp4,5 juta untuk wajib pajak kawin, dan tambahan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.

b.         Pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan

Pada undang-undang PPh, natura/kenikmatan bukan objek pajak penghasilan dan tidak dapat dibiayakan. Melalui UU HPP, terdapat penyesuaian bahwa natura dan/atau kenikmatan merupakan objek PPh (taxable) bagi penerima/karyawan, kecuali berupa:

1.         Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai.

2.         Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.

3.         Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.

4.         Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber/dibiayai APBN/APBD/Desa.

5.         Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan /atau batasan tertentu.

6.         Natura dan/atau kenikmatan bagi pemberi kerja menjadi dapat dibiayakan (deductible).

Pasal yang terdampak dari perubahan ini adalah pasal 4 ayat (1) huruf a, pasal 4 ayat (3) huruf d, pasal 6 ayat (1) huruf n. Ada pun pasal 9 ayat (1) huruf e dihapus.

Batas peredaran bruto tidak dikenai pajak bagi wajib pajak orang pribadi

c.         Tarif PPh Badan

Tarif PPh Badan ditetapkan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya. Namun bagi pelaku UMKM berbentuk badan dalam negeri, tetap diberikan insentif penurunan tarif sebesar 50% sebagaimana yang diatur dalam pasal 31E.

Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu, diberikan pengecualian pengenaan pajak terhadap peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta.

Pasal terdampak atas perubahan ini adalah Pasal 17 ayat (1) huruf b.

d.         Penambahan Objek PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Pada UU PPh, belum ada pasal yang mengatur perlakuan PPh atas penghasilan berupa bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang diperdagangkan di pasar uang secara tegas. Oleh karena itu, terdapat perubahan pada pasal 4 ayat (2) huruf a dalam UU HPP yang mengatur pajak atas penghasilan tersebut.

e.         Penyesuaian Ketentuan Penyusutan dan Amortisasi

Dalam UU HPP, mengatur memberikan pilihan bagi wajib pajak dapat membebankan biaya penyusutan bangunan permanen dan amortisasi harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak.

Pasal terdampak atas perubahan ini adalah penambahan pada pasal 11 ayat (6a) dan pasal 11A ayat (2a), perubahan pasal 11 ayat (7) dan pasal 11A ayat (1a). Serta, penghapusan pasal 11 ayat (11)

1.         Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Secara garis besar, pengaturan kembali PPN terdapat pada objek dan fasilitas PPN, kenaikan tarif, serta kemudahan dan kesederhanaan pemungutan PPN.

a.         Objek dan Fasilitas PPN

Untuk memperluas basis pemajakan, non BKP (barang kena pajak) dan non JKP (jasa kena pajak) menjadi BKP dan JKP. Namun, masih terdapat barang dan jasa yang tidak dikenakan atau mendapatkan fasilitas PPN.

Barang tidak dikenakan PPN di antaranya:

1.         Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, dan sebagainya.

2.         Uang, emas batangan untuk kepentingan devisa negara

3.         Jasa keagamaan

4.         Jasa kesenian dan hiburan

5.         Jasa perhotelan

6.         Jasa yang disediakan oleh pemerintah

7.         Jasa penyediaan tempat parkir

8.         Jasa boga atau katering.

Sedangkan untuk barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak dan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (tidak termasuk hasil pertambangan batu bara), diberikan fasilitas dibebaskan pengenaan PPN secara selektif dan terbatas.

Di sisi lain, jasa non-JKP, seperti jasa pelayanan kesehatan medik dan jasa pelayanan sosial, dikenakan fasilitas tidak dipungut pengenaan PPN, yang diberikan secara selektif dan terbatas,

b.         Kenaikan Tarif

Tarif PPN yang semula 10% akan naik menjadi 11% pada 1 April 2022, dan akan menjadi 12% yang paling lambat akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025.

PPN dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean. Karena itu, atas ekspor BKP dan/atau JKP untuk konsumsi di luar Daerah Pabean dikenai PPN dengan tarif 0%.

c.         Kemudahan dan Kesederhanaan

Dalam UU HPP cakupan PPN, terdapat perubahan peraturan mengenai perhitungan, pemungutan, dan penyetoran PPN. Pada perhitungan PPN, pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau lainnya.

Lalu, untuk kemudahan dalam pemungutan PPN, atas jenis barang/jasa tertentu atau sektor usaha tertentu diterapkan tarif PPN ‘final’, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha, yang diatur dengan PMK.

2.         Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

UU HPP turut  memuat program pengungkapan sukarela (PPS), sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan diselenggarakan berdasarkan asa kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan.

PPS merupakan program pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum secara sukarela melalui:

a.         Kebijakan 1, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengampunan pajak. Subjek dari kebijakan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Basis aset dalam kebijakan ini adalah aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti tax amnesty. Tarif PPh Final yang dikenakan sebesar 11% untuk deklarasi luar negeri, 8% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, dan 6% untuk aset luar negeri dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy.

b.         Kebijakan 2, pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi tahun pajak 2020. Subjek kebijakan ini adalah wajib pajak orang pribadi, dengan basis aset perolehan tahun 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Tarif PPh Final yang dikenakan sebesar 11% untuk deklarasi luar negeri, 14% untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri, dan 12% untuk aset luar negeri dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/renewable energy.

3.         Pajak Karbon

Pemerintah menyepakati untuk menerapkan pajak karbon sebesar Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara. Pajak karbon sendiri dikenakan atas emisi karbon, dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Pengenaan pajak ini dilakukan dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon dan/atau peta jalan pasar karbon. Pemerintah sendiri menetapkan kebijakan peta jalan karbon, yaitu strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan, dan/atau keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya.

Pengenaan pajak karbon dilaksanakan secara bertahap:

1.         Pengembangan mekanisme perdagangan karbon pada tahun 2021.

2.         Penerapan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax) untuk sektor pembangkit listrik terbatas pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara pada tahun 2022 – 2024.

3.         Implementasi perdagangnan karbon secara penuh dan perluasa sektor pemajakan pajak karbon dengan penahapan sesuai kesiapan sektor terkait dengan memerhatikan kondisi ekonomi, kesiapan pelaku, dampak dan/atau skala pada tahun 2025 dan seterusnya.

4.         Cukai

Secara garis besar, poin penting pengaturan cukai dalam UU HPP adalah sebagai berikut:

1.         Penegasan dan penambahan jenis Barang Kena Cukai hasil tembakau berupa rokok elektronik.

2.         Mengubah prosedur penambahan dan/atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai.

3.         Penegakan hukum pidana cukai dengan mengedepankan pemulihan kerugian pada pendapatan negara.

Penutup

Keuntungan yang diperoleh setelah disahkannya  UU HPP yaitu dari sisi administrasi, menutup berbagai celah aturan (loopholes) yang masih ada dan mengadaptasi perkembangan baru aktivitas bisnis terkini. Hal ini berkaitan dengan maraknya bisnis yang berbasis digital mengikuti pesatnya kemajuan teknologi informasi. Sedangkan dari sisi kebijakan perpajakan, memperkuat aspek keadilan dalam hal beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak, serta keberpihakan untuk mendukung penguatan sektor UMKM yang merupakan pelaku utama ekonomi nasional

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan no 7 Tahun 2021 mencerminkan besarnya komitmen Pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan fiskal secara menyeluruh. Perbaikan terus-menerus di sisi belanja melalui berbagai upaya penguatan efisiensi dan efektivitas anggaran harus dibarengi dengan penguatan di sisi pendapatan.

Daftar Pustaka

•           UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

•           PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

•           UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

•           UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

•           UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

•           UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

•           UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

•           UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan