PENGADAAN PENGAWAS SEKOLAH DI JABAR ZERO GROWTH

Oleh Drs. KAMAJAYA, M.Pd

(Kabid. Pengembangan dan Inovasi Kurikulum Industri PP IGVI-Maju)

Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di Jawa Barat, salah satu di antaranya adalah dengan melakukan pemenuhan kebutuhan pengawas sekolah yang dipandang sangat kurang dan sudah dalam taraf keadaan darurat.

Sedianya pemenuhan kebutuhan pengawas sekolah di Jawa Barat Tahun 2019 yang direncanakan melalui surat nomor: 887.2/15705-Set.Disdik, perihal seleksi bakal calon pengawas SMA, SMK dan SLB adalah untuk menjawab analisis kebutuhan pengawas sekolah di Jawa Barat. Artinya beban kerja pengawas sekolah minimal sebanyak 37,5 jam @ 60 menit per minggu, di dalamnya termasuk penyusunan program pengawasan, pelaksanaan program pengawasan, melaksanakan evaluasi program pengawasan, serta pelatihan profesional guru dan/atau kepala sekolah yang dapat dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan nontatap muka sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada saat ini.

Pengadaan pengawas sekolah di Jabar akan dapat mengatasi permasalahan mutu pendidikan di Jabar lebih baik, seperti apa yang dikehendaki dalam visi misinya Jawa Barat dalam Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif,  dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millenial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara;

Di mana dalam peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari tugas dan fungsi pengawas sekolah menyangkut masalah pengawasan akademik merupakan tugas pengawas sekolah yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru, dan pengawasan manajerial merupakan tugas pengawas sekolah yang meliputi kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, serta pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dan tenaga kependidikan lain pada aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah dalam mendukung terlaksananya proses pembelajaran.

Sementara kondisi jumlah pengawas sekolah di Jawa Barat saat ini, memiliki beban kerja lebih atau overload, karena di setiap kabupaten kota di Jawa Barat rata-rata pengawas sekolah melakukan pembinaan antara 20-30 sekolah binaan bahkan ada yang lebih daripada itu, di mana tugas dan tanggung jawabnya sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang ada seperti yang dipersyaratkan dalam:

1.         Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah

2.         Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

3.         Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas Sekolah

4.         Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya

5.         Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

6.         Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

7.         Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor I/56/XII/2016 tentang Penjelasan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016.

Di mana rekrutmen pengawas sekolah Tahun 2019 yang didasarkan atas analisis jabatan yang dilakukan oleh GTK Disdik Jawa Barat, diperlukan pemenuhan pengawas sekolah SMA, SMK, dan SLB sebanyak 127 orang, namun dalam proses pelantikan pertama pada tanggal 18 September 2020 sebanyak 33 orang dan kedua sebanyak 28 orang pada tanggal 18 Februari 2021 tidak menjawab atas analisis  kebutuhan pengawas sekolah yang dibuat sebelumnya. Mengapa demikian? Karena proses pelantikan yang pertama dan kedua sebanyak 61 orang sifatnya menggantikan mereka yang pensiun dan meninggal dunia, bukan didasarkan atas formasi kebutuhan pengawas yang dirancang dalam analisis jabatan, karena jumlah pengawas sekolah tidak bertambah dari sebelumnya alias Zero Growth.

Apakah Dinas Pendidikan akan mendukung Visi Misi Jawa Barat di bidang pendidikan dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan?