Pengawas Kok Hilang?

Oleh Riswan Safari

(Pengurus PGRI Kecamatan Citamiang Sukabumi)

Pengurus Besar PGRI Republik Indonesia dalam siaran pers tentang pernyataan sikap terhadap keberadaan Pengawas Sekolah yang dihapus oleh pemerintah melalui revisi Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 telah mendorong Pemerintah untuk meninjau ulang revisi tersebut. Artinya pemerintah mengembalikan pengawas sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses pengawasan sekolah. Jangan sampai pemerintah seolah menutup mata dengan peran dan tugas yang selama ini dilaksanakan oleh para pengawas. Para pengawas inilah yang selama ini memegang peran penting dalam membina dan membimbing sekolah menuju kearah peningkatan kualitas lembaga pendidikan sirna seperti api yang tebilas oleh air.

Pada tataran praktis peran pengawas sangat penting, pengelolaan manajemen sekolah sampai pada proses pembelajaran yang dilakukan di kelas tidak lepas dari pengamatan, arahan, dan bimbingan pengawas, sehingga capaian target pendidikan yang terdapat dalam standardisasi pendidikan dapat terlampaui dengan baik. Apakah kemudian Pemerintah akan menapikan peran pengawas selama ini? Tentu tidak, malah keberadaan pengawas harus ditingkatkan sebagai bagian pelaksana teknis di lapangan yang mengarahkan lembaga pendidikan untuk mencapai standar pendidikan.

Kita pahami bahwa peran pengawas tertumpu pada dua hal pengawasan akademik dan pengawasan manajerial. Pengawasan akademik artinya pengawas memiliki peran untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran sehingga target kurikulum dalam meningkatkan kualitas pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Sementara pengawasan manajerial lebih cenderung melakukan penilaian terhadap tata kelola manajemen sekolah sebagai saran peningkatan kualitas lembaga pendidikan itu sendiri.

Dua peran inilah yang dimainkan oleh para pengawas selama ini, dan capaian-capaian pendidikan secara data faktual tercapai dengan sendirinya. Kalau memang pemerintah melihat bahwa terjadi tumpang tindih tugas pengawas dengan kepala sekolah, sebenarnya bukan lantas menghilangkan salah satu bagian, tetapi berilah acuan tugas yang jelas di antara kedua belah pihak supaya berjalan beriringan. Penulis sepakat bahwa pengawas jangan dihilangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, malah harus semakin ditingkatkan fungsi dan kedudukannnya.

Pengawas yang selama ini terus memantau perkembangan pendidikan pada tataran praktis  seharusnya diberikan ruang untuk secara kreatif dan inovatif memberikan masukan kepada kepala sekolah dan guru dalam kerangka meningkatkan kecakapan manajerial dan kecakapan profesional.

Peran startegis pengawas sebagai trainer, coach, dan mentor bagi kepala sekolah dan guru di sekolah binaannya, mutlak diperlukan, sebab pengawas ini yang akan mengamati dan memberikan masukan kepada kepala sekolah ataupun guru ketika capai-capaian target pendidikan yang disesuaikan dengan standardisasi kualitas pendidikan belum terlampaui.

Penulis mengamati bahwa di awal tahun pemelajaran pengawas berjibaku untuk memberikan pelatihan-pelatihan manajerial ataupun kecakapan akademik kepada kepala sekolah dan guru melalui kegitan IHT, dan secara rutin pengawas selalu mendatangi sekolah binaan untuk mengawasi dan mengamati sejauhmana pelatihan yang mereka berikan kepada guru telah terlaksana secara baik. Kemudian di akhir tahun pembelajaran mereka selalu memberikan evaluasi dalam kerangka memberikan masukan kepada sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan standardisasi pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.