PENGAWAS SEKOLAH AJUKAN REVISI PP 57 TAHUN 2021 (Edisi Pertama)

Oleh Apar Rustam Ependi

(Dewan Pakar Perhimpunan Pendidik dan Guru, juga sebagai Ketua Serikat Guru Indonesia (SEGI) Garut)

Pengawas sekolah semula memiliki tempat khusus di peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan yakni sebagai pengawas satuan pendidikan dengan tugas mengawasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tertera di Pasal 39 PP No 19 Tahun 2005, Ayat (1) menyebutkan bahwa Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. Meskipun telah mengalami dua kali perubahan, yakni Perubahan pertama pada PP No 32 tahun 2013 dan perubahan kedua pada PP 13 tahun 2015 , namun pada kedua perubahan tersebut, masih dengan jelas pasal 39 tersebut masih ada.

Kegaduhan tercipta pasca terbitnya PP 57 Tahun 2021, yang secara jelas tidak melibatkan kembali pengawas sekolah untuk ambil bagian dalam pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan. Pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Ayat (2) menyebutkan bahwa Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Ayat (3) menyebutkan bahwa Pengawasan kegiatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. kepala Satuan Pendidikan; b. pemimpin perguruan tinggi; c. komite sekolah/madrasah; d. Pemerintah Pusat; dan/atau e. Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 30 ayat 3 secara jelas menghilangkan fungsi pengawas dan penilik sekolah.

Keberadaan pengawas dan penilik sekolah dijamin oleh Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kedudukannya merupakan bagian dari tenaga kependidikan, hal ini diatur pada lembar tambahan bagian penjelasan Undang-undang No 20 tahun 2003 Pasal 39 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar”. Tugas dan fungsi tenaga kependidikan diatur Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (1) menjelaskan bahwa Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan Pendidikan. Jelaaslah bahwa keberadaan pengawas dan penilik sekolah adalah amanat Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertugas melaksanakan pengawasan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Sebagai penyelenggara Pendidikan sesuai dengan kewenangannya bahwa kepala Satuan Pendidikan; pemimpin perguruan tinggi; komite sekolah/madrasah; Pemerintah Pusat; dan/atau e. Pemerintah Daerah, tentu harus melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari tugas pengelolaan. Ppengelolaan oleh penyelenggara Pendidikan yang dimaksud tertuang pada pasal 50 Undang-undang No 20 tahun 2003, ayat 2 menjelaskan bahwa Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Pasal (3) menjelaskan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Pasal (6) menjelaskan bahwa Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

Secara operasional pengawasan mutu pada tingkat satuan Pendidikan dilaksanakan oleh pengawas dan penilik sekolah. Pengawas dan penilik sekolah berfungsi memastiikan bahwa satuan Pendidikan memiliki, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh rencana kerja satuan Pendidikan. Dalam kiprahnya, pengawas dan penilik juga berfungsi memberikan pembinaan, memberikan arahan, serta menilai dan mengevaluasi kinerja satuan Pendidikan. Jelaslah bahwa fungsi pengawasan sebagaimana tertuang pada PP 57 pasal 27 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar penyelenggaraan Pendidikan efisien dan efektif, merujuk pada pengawas satuan Pendidikan.

Dari sisi yuridis, hilangnya fungsi dan peran pengawas sekolah pada PP 57 diduga kuat melawan amanat Undang-undang no 20 tahun 2003 pasal 39 ayat (1) dan penjelasan ayat tersebut. Bahwa secara tegas, tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada satuan Pendidikan dialamatkan pada pengawas satuan Pendidikan. Sedang dari sisi praktis hilangnya fungsi pengawasan oleh pengawas sekolah di satuan Pendidikan akan melemahkan akuntabilitas penyelenggaran Pendidikan oleh satuan Pendidikan.

Adalah suatu keharusan untuk mempertanyakan, meluruskan dan memberikan masukan kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional dalam merevisi PP 57 tahun 2021 sehingga memasukan kembali pasal pasal tentang pengawas dan penilik satuan Pendidikan. Saya menyerukan dan mengajak kepada segenap pengawas dan penilik sekolah, Organisasi profesi guru, asosiasi pengawas satuan Pendidikan dan Lembaga-lembaga pemerhati Pendidikan lainnya untuk sama sama membuat kajian untuk memberikan masukan kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional untuk segera merevisi PP 57 dengan mencantumkan kembali peran dan fungsi pengawas satuan pendidikan sebagaima tertuang pada PP 19 Tahun 2005 Pasal 39, bahwa pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan Pendidikan.