PENGAWAS SEKOLAH DIHAPUS: FAKTA ATAU HOAKS

Oleh Tatang Sunendar

Itulah kabar yang diterima melalui WAG dari sahabat seorang pengawas disertai dengan link dari sebuah media yang menginformasikan dengan judul yang bombastis bahwa jabatan pegawas dihapus, dan sahabat itupun meminta pendapat saya. Secara spontan dijawab tidak mungkin jabatan pengawas dihapus yang mungkin hanya peran dan fungsinya saja yang berubah. Jawaban spontan tersebut Alhamdulilah menenangkan gundah gulana  sahabat dengan rekan rekanya

Keriuhan dijagat medsos dari kalangan pengawas sekolah dipantik dengan terbitnya Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 10 Desember 2024 dan diundangkan pada tanggal 23 Desember 2024. Masih sangat baru setelah menelisik Permenpan RB ini secara subjektif memperkuat jawaban spontan saya terhadap sahabat pengawas yang bertanya. Peraturan ini mengatur terkait jabatan guru dari proses rekrutmen sampai organisasi profesinya. Lantas apakah jabatan pengawas itu dihapus?

Pengawas sekolah dihapus? Menurut pendapat saya nampaknya sebuah narasi yang berlebihan karena di Bab X aturan peralihan pasal 23 dinyatakan bahwa jabatan fungsional guru yang menduduki jabaran jabatan fungsional pengawas, bisa diartikan adalah guru yang menduduki jabatan pengawas. Artinya eksistensi tetap pengawas namun jabatannya termasuk rumppun jabaran fungsional guru sama artinya dengan guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, mereka tetap rumpun jabatannya guru walau menduduki jabatan sebagai kepala sekolah.  

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional membawa perubahan signifikan terhadap sistem jabatan fungsional, termasuk yang berkaitan dengan guru dan pengawas sekolah. Pasal 23 peraturan ini secara khusus mengatur tentang pengawas sekolah, yang menjadi perhatian besar di kalangan pendidik dan pemerhati pendidikan.

Pasal ini menjelaskan tentang pengaturan ulang tugas, tanggung jawab, dan mekanisme pelaksanaan jabatan pengawas sekolah. Fokus utamanya adalah menyederhanakan birokrasi dan menyesuaikan peran pengawas agar lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan. Beberapa poin utama yang dapat disoroti dari pasal ini mencakup: 1) Penyelarasan peran pengawas sekolah dengan standar pelayanan pendidikan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan lapangan. 2) Penguatan fungsi supervisi dan pendampingan, dibandingkan dengan tugas administratif yang selama ini menjadi beban utama pengawas. Pasal ini memberikan harapan bahwa pengawas sekolah tidak lagi terjebak pada tugas administratif yang membatasi efektivitas mereka. Dengan berfokus pada pendampingan dan supervisi, pengawas dapat lebih optimal dalam membantu guru dan kepala sekolah menghadapi tantangan pendidikan, seperti implementasi Kurikulum Merdeka. Namun, untuk memastikan implementasi ini sukses, perlu ada pedoman teknis yang jelas terkait mekanisme supervisi dan pendampingan ini. Selain itu, perlu pelatihan bagi pengawas agar mereka siap menjalankan peran baru yang lebih dinamis.

Penguatan Perdirjen 4831 Tahun 2022

Terbitnya Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2024 ini merupakan sebuah reformasi ini yang berpotensi membawa dampak positif signifikan terhadap sistem pendidikan nasional karena Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2024 memberikan perhatian besar terhadap penyelarasan peran pengawas sekolah melalui Pasal 23. Ketentuan ini hemat saya sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) GTK Nomor 4831 Tahun 2022, yang menekankan pentingnya pengawas sekolah sebagai fasilitator peningkatan mutu pendidikan. Keterkaitan antara kedua regulasi ini menjadi pondasi untuk memperjelas dan memperkuat peran strategis pengawas sekolah di era pendidikan modern.

Keuntungan Perubahan pada Pasal 23 dan Keterkaitannya dengan Perdirjen 4831 adalah

Pertama penguatan fungsi pendampingan dalam Perdirjen 4831, pengawas berperan sebagai fasilitator yang mendukung pengembangan profesional guru melalui supervisi akademik dan manajerial. Pasal 23 Permenpan RB 21/2024 memperkuat hal ini dengan menekankan pendampingan berbasis hasil, sehingga peran pengawas lebih terarah untuk mendorong perbaikan nyata di sekolah.

Kedua efisiensi dalam pelaksanaan tugas Perdirjen 4831 memberikan panduan tugas pengawas secara terperinci, termasuk analisis kebutuhan sekolah dan pelaporan kinerja berbasis data. Hal ini sejalan dengan penyederhanaan birokrasi dalam Pasal 23, yang memungkinkan pengawas lebih fokus pada tugas substansial tanpa terbebani administrasi berlebih.

Ketiga kolaborasi untuk peningkatan mutu, Perdirjen 4831 mendorong pengawas untuk memfasilitasi kolaborasi antara guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini selaras dengan Pasal 23 yang mengedepankan supervisi berbasis partisipasi dan pemberdayaan komunitas sekolah.

Namun di samping adanya keuntungan tidak sedikit adanya tantangan dalam implementasi seperti rasio pengawas terhadap sekolah. Baik Perdirjen 4831 maupun Permenpan RB menuntut pengawas untuk menjangkau banyak sekolah, tetapi rasio yang tidak ideal dapat menghambat pelaksanaan tugas secara efektif di antaranya 1) masih banyak pengawas sekolah mempunyai sekolah binaan yang tidak ideal sesuai ketentuan misalnya ada pengawas yang membina sampai 70 sekolah, 2) adaptasi terhadap pola kerja baru, 3) perubahan fokus dari administratif ke pendampingan berbasis hasil membutuhkan pelatihan berkelanjutan agar pengawas siap menghadapi tuntutan baru. 4) sinkronisasi antara kebijakan pusat (Perdirjen 4831) dan implementasi di daerah sesuai pasal 23 menjadi tantangan dalam memastikan bahwa kedua regulasi ini berjalan harmonis. Bagaimana dengan Standar Kompetensi pengawas sekolah?

Adapun terkait dengan standar kompetensi pengawas sekolah untuk mendukung implementasi Pasal 23 dan Perdirjen 4831, pengawas sekolah nampaknya perlu memiliki kompetensi sebagai berikut: 1) Kompetensi Supervisi Akademik, Kemampuan memberikan bimbingan kepada guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Menguasai prinsip-prinsip supervisi yang berorientasi pada hasil belajar siswa. Kompetensi Teknologi Informasi Menguasai aplikasi digital untuk supervisi, pelaporan, dan pengolahan data. Mendukung pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran di sekolah.

2) Kompetensi Manajerial yang meliputi kemampuan membantu kepala sekolah dalam perencanaan strategis dan evaluasi kinerja sekolah. Mendorong terciptanya budaya kerja kolaboratif di lingkungan sekolah. 3) Kompetensi Sosial dan Komunikasi. Membangun hubungan positif dengan guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya. Menyelesaikan konflik secara konstruktif dan komunikatif. Dampak bagi Pendidikan dan kompetensi lainnya sebagaimana diatur Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 dengan standar kompetensi pengawas sekolah.

Keterkaitan antara Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2024 Pasal 23 dan Perdirjen 4831 Tahun 2022 menunjukkan komitmen untuk memperkuat peran pengawas sekolah sebagai garda depan dalam peningkatan mutu pendidikan. Reformasi ini memberikan peluang besar untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efisien, relevan, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sekolah.

Namun, keberhasilan implementasi membutuhkan sinergi antara regulasi, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan sumber daya yang memadai agar pengawas dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal. Maka dari itu dukungan dari Pengurus APSI untuk mendukung agar reformasi dalam Pasal 23 ini dapat terlaksana dengan baik, beberapa hal perlu dipersiapkan: 1) Peningkatan Kompetensi: Pengawas harus mendapatkan pelatihan intensif, terutama dalam bidang supervisi berbasis teknologi dan pembelajaran. Sistem Evaluasi Berbasis Dampak:2) Evaluasi kinerja pengawas perlu berbasis dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan, bukan sekadar indikator administratif. Penguatan Sinergi 2 Kolaborasi antara pengawas, guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah harus ditingkatkan untuk memastikan keselarasan tujuan.

Sedangkan yang tidak kalah pentingnya dalam waktu yang singkat adalah menangkal risiko kesalahpahaman isu tentang penghapusan pengawas sekolah yang berkembang di masyarakat menjadi salah satu dampak dari kurangnya komunikasi yang efektif terkait reformasi ini. Pengurus APSI perlu memperjelas bahwa reformasi ini bertujuan untuk menguatkan peran pengawas, bukan menghapusnya. Kesalahpahaman tentang reformasi ini, seperti isu penghapusan pengawas sekolah, dapat menciptakan ketidakpercayaan di kalangan pendidik.

Posisi pengawas masuk rumpun jabatan guru merupakan sebuah keniscayaan, apakah sebagai pendmaping atau bukan tetapkan menjadi pengawas idaman. Terkait pengawas idaman penulis teringat apa yang disampaikan oleh Prof Dr Baedowi bahwa untuk menjadi pengawas idaman  syaratnya adalah 4 AS kepanjangan dari Kualitas, Cerdas, Tuntas dan ikhlas. Pengawas sebagai decision support otoritas pendidikan di kabupaten, provinsi bahkan nasional maka dalam melakukan Tupoksinya hendaknya berkualitas dari sisi program, cerdas dalam menyikapi kebijakan kebijakan yang dikeluarkan, dikerjakan tuntas saat diberi tugas dan terakhir ikhlas dalam menerima akibat yang kurang berkenan yang terkait penugasan.

Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2024, khususnya Pasal 23, menawarkan peluang besar untuk memperkuat peran pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Jika diimplementasikan dengan baik, perubahan ini dapat menciptakan dampak yang signifikan dalam memperbaiki kualitas pendidikan nasional, menjadikan sistem pendidikan lebih responsif terhadap kebutuhan zaman, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Karena tidak ada siswa yang tidak berhasil dididik, yang ada adalah guru yang tidak berhasil mendidik. Tidak ada guru yang tidak berhasil dibina, yang ada adalah kepala sekolah yang tidak berhasil memimpin, tidak ada kepala sekolah yang berhasil, yang ada pengawas yang tidak berhasil membina (Sergiovani).... Semoga.