PENGELOLA MAKAN BERGIZI GRATIS, BERACUN, SANKSI PIDANA

Oleh Paser Jiwa

Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, usai mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya insiden biasa. Ini adalah kegagalan sistemik yang menyangkut nyawa anak-anak dan kredibilitas program pemerintah.

Program MBG seharusnya menjadi wujud kepedulian negara dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan bebas dari stunting. Namun ketika pelaksanaannya ceroboh, penuh celah, dan minim pengawasan, maka program yang mulia ini justru menjadi ancaman.

1. Niat Baik Tidak Membenarkan Kelalaian

Sebagus apapun niatnya, kelalaian tetaplah kesalahan. Makanan yang disiapkan untuk anak sekolah harus memenuhi standar tertinggi dari segi gizi, kebersihan, dan keamanan pangan. Ketika ada makanan yang basi, tercemar, atau tidak layak konsumsi, maka itu bukan sekadar “kesalahan teknis”, tetapi potensi kejahatan.

> Memberi makan anak-anak dengan makanan berbahaya sama saja dengan membunuh harapan bangsa secara perlahan.

2. Kelalaian Bukan Sekadar Teguran—Tapi Pidana

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan jelas menyatakan bahwa setiap pihak yang mengedarkan makanan berbahaya dapat dikenai sanksi hukum, termasuk pidana penjara. Apalagi jika jumlah korban massal dan menyangkut program pemerintah yang dibiayai oleh uang rakyat.

> Ini bukan saatnya saling lempar tanggung jawab. Jika terbukti ada kelalaian atau korupsi, maka pelaku harus dihukum—tanpa pandang jabatan.

3.Pengawasan Lemah = Bom Waktu

Program sebesar MBG tidak bisa dijalankan dengan asal tunjuk vendor. Diperlukan sistem pengawasan ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses masak, pengemasan, distribusi, hingga pengawasan saat makanan diterima anak-anak. Lemahnya kontrol kualitas dan tidak transparannya anggaran adalah resep kegagalan.

> Jangan tunggu korban lebih banyak untuk bertindak. 

> Setiap makanan yang salah kelola bisa berujung bencana.

4. Korban Harus Diperhatikan, Pelaku Harus Diproses

Ratusan siswa adalah korban nyata. Mereka layak mendapat perawatan, perhatian, dan pemulihan. Tapi perhatian tidak cukup hanya kepada korban. Proses hukum terhadap pihak yang lalai juga harus menjadi prioritas. Ini penting sebagai efek jera agar hal serupa tidak terulang di tempat lain.

Kepedulian bukan hanya soal memberi makan, tapi juga melindungi keselamatan penerimanya.

5. Jangan Main-main dengan Program untuk Anak Bangsa

Program makan gratis tidak boleh dijadikan ajang proyek untuk keuntungan pribadi. Jika vendor dipilih karena kedekatan politik atau karena “bagi-bagi kue”, maka itu adalah pengkhianatan terhadap masa depan bangsa.

> Makanan anak sekolah harus bersih dari racun dan bersih dari kepentingan busuk.

Negara Harus Hadir dengan Tindakan Tegas

MBG adalah simbol kehadiran negara di meja makan anak-anak. Tapi jika simbol itu dikotori oleh kelalaian, maka negara wajib membersihkannya dengan tangan hukum yang tegas.

Audit menyeluruh, transparansi anggaran, pemutusan kontrak vendor yang lalai, hingga proses pidana bagi pihak yang terlibat harus dilakukan. Jangan menunggu korban lebih banyak.

> Karena ketika makanan untuk anak-anak berubah menjadi racun, 

> maka diam adalah kejahatan berikutnya.

“Anak-anak tidak boleh menjadi korban proyek. 

Mereka adalah pewaris negeri, bukan kelinci percobaan.”

Agar tidak terjadi lagi korban MBG beracun perlu dilakukan tes makan bergizi gratis oleh pihak sekolah sebelum di konsumsi oleh pelajar.