Pengelolaan Dana Sumbangan Pendidikan SMA/SMK/SLB dari Masyarakat/Orang tua Siswa

Oleh Iwan Hermawan 

(Ketua Forum Aksi Guru Indonesia/FAGI Jawa Barat)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tanggug jawab Pendanaan Pendidikan untuk satuan pendidikan yang tidak menyelengarakan wajib belajar 9 tahun (SMA/SMK) menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat/Orang Tua Siswa   sehingga satuan pendidikan diperbolehkan untuk memungut pendanaan kepada orang tua siswa baik untuk biaya investasi maupun biaya operasi.

Namun aturan tersebut dapat dilakukan diskresi berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 ayat (9) Diskresi adalah Keputusan dan/atau  Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal  peraturan perundang-undanganyang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12, tercantum bahwa pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah  Daerah Provinsi.

Atas kewenangannya Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai UU No. 23 Tahun 2014  tersebut mengeluarkan Pergub Jabar No. 43 Tahun 2020 Tentang Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah pada SMA, SMK, dan SLB Negeri  di daerah Provinsi Jawa Barat sehingga Biaya Operasi (Iuran Bulanan Peserta Didik/SPP) diganti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat  melalui Biaya Operasional Pendidikan Daerah  (BOPD), maka siswa/orangtua siswa tidak lagi dipungut Iuran Bulanan Peserta Didik/SPP bulanan, begitu juga dengan iuran wajib peserta didik baru sebagaimana yang dilakukan provisi lainnya seperti Prov. Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut maka semua iuran pada SMA/SMK/SLB di seluruh Jawa Barat dihilangkan. Namun demikian, masyarakat yang berkemampuan dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih optimal (lampiran Pergub No. 43 Tahun 2020), baik untuk menutupi kekurangan biaya investasi maupun operasi dalam bentuk Sumbangan Investasi Peserta Didik Baru dan Sumbangan Operasi Peningkatan Mutu.

Berdasarkan penjelasan dari  Dian Wahyuni, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (https://www.beritasatu.com/nasional/785367) dan Kepala Bidang Data dan Informasi Satgas Saber Pungli Jabar M. Yudi Ahadiat (7/9) berkaitan dengan sumbangan pendidikan SMA/SMK Negeri bahwa:

Permendikbud  Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, mengizinkan komite sekolah untuk melakukan penggalangan dana untuk sejumlah keperluan. Namun, penggalangan dana tersebut bersifat sukarela, berbeda dari pungutan yang sifatnya wajib.

“Penggalangan dana oleh komite sekolah itu berbentuk bantuan dan sumbangan, bukan pungutan, Mengutip Pasal 10 ayat 2 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 menyebutkan bahwa “penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan”. Sumbangan tidak ditentukan waktunya, tidak rutin, bantuan dan sumbangan berbeda dengan pungutan. Pungutan artinya jumlah uang sudah ditentukan termasuk waktu pembayarannya.

Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 mengatur bahwa komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Selain itu, hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah.

Berdasarkan Permendikbud tersebut, hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, pengembangan sarana/prasarana, dan pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dana yang bersumber dari masyakat tersebut tidak dialokasikan langsung atau tidak langsung untuk kesejahteraan komite sekolah.

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 juga menyebut penggunanaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, dipertanggungjawabkan secara transparan, dan dilaporkan kepada komite sekolah.

Pengurus komite sekolah dalam Permendikbud tersebut terdiri dari orang tua/wali siswa yang masih aktif di sekolah, tokoh masyarakat, anggota/pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan, dan pakar pendidikan.

Adapun persyaratan sumbangan tersebut tidak ditentukan besaran dan waktu pembayaranya,

1.         disimpan dalam rekening bersama atas nama satuan pendidikan dan Komite Sekolah,

2.         tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis,

3.         tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; dan

4.         tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah.

Dengan tulisan ini maka semoga akan memberikan pencerahan kepada para kepala sekolah dan komite khususnya pada SMA/SMK/SLB di Jawa Barat. ***