Oleh 1. Ninuk Dyah Ekowati, M.Pd.

(SMAK ST. HENDRIKUS SURABAYA)

2. Drs. H. Priyono, M.Si.

(Dosen Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kolumnis Radar Solo Kolom Taklim)

Hutan bakau atau atau mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau yang dipengaruhi aktivitas rutin pasang surut air laut dan telah menghiasi pantai di Indonesia baik pantai utara maupun selatan. Hutan yang elok ini tumbuh khususnya di lokasi di mana terjadi akumulasi bahan organik dan biasanya di sekitar muara sungai, tempat mengendapkan lumpur yang dibawa aliran sungai air dari hulu. Hal ini juga terjadi di hutan bakau Wonorejo. Penumpukan sampah terjadi di daerah muara sungai yang dibawa oleh Kali Jagir Surabaya sebagai aliran sungai dari Sungai Brantas. Pada dasarnya tumpukan sampah disebabkan oleh perumahan disekitar bantaran Kali Jagir. Perumahan yang padat dan kumuh serta tidak dilengkapi pembuangan sampah sehingga sampah dibuang langsung ke Kali Jagir. Ternyata kondisi ini diperparah dengan adanya sampah akibat kiriman dari berbagai wilayah yang dilalui oleh Sungai Bengawan Solo dan Sungai  Brantas. Jadi walaupun kita berada jauh dari wilayah sungai maka setiap sikap dan perilaku kita terhadap lingkungan contohnya dalam pembuangan sampah yang kurang benar dapat memberikan pengaruh dampak buruk terhadap kondisi di wilayah di Wonorejo.

Surabaya sebagai salah satu lokasi tumbuhnya hutan mangrove tidak terhindar dari kondisi tersebut. Surabaya terletak di  7 ^o LS – 7 ^o 30’ LS dan 112 ^o 30’ BT – 113 ^o BT.  Di bagian utara dibatasi oleh selat Madura. Oleh karena itu, Surabaya merupakan wilayah yang strategis yang memungkinkan untuk didirikan pelabuhan Tanjung Perak. Pendirian pelabuhan memberikan kemungkinan dalam pengembangan wilayah Surabaya sehingga berpengaruh juga sebagai faktor pendorong untuk didirikankan Bandara Juanda. Kedua sarana transportasi tersebut memperlancar perdagangan  dan interaksi antarkota. Tingkat interaksi antar kota yang tinggi dan perdagangan yang lancar selanjutnya memberikan pengaruh perubahan perekonomian Surabaya mengacu pada industrialisasi.

Migrasi penduduk desa-kota di Indonesia termasuk fenomena migrasi menuju Surabaya tidak bisa terbentung karena daya tarik Surabaya sebagai kota yang memberikan lapangan kerja bagi penduduk sehingga menjadi magnit bagi mereka dan ini  menjadikan  ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas potensi lingkungan untuk menampung mereka. Kondisi lingkungan Surabaya yang tereksploitasi dari tahun-ke tahun  memberikan pengaruh terhadap kapasitas alam yang semakin minim. Sementara laju migrasi penduduk tidak dapat ditahan. Kedua kondisi inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan alam yang pada akhirnya menimbulkan masalah lingkungan.

Masalah lingkungan dari waktu ke waktu semakin mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang merosot dapat dibuktikan dengan adanya berbagai polusi; polusi air, polusi tanah, dan polusi udara. Berbagai polusi tersebut memberikan pengaruh lanjutan yaitu global warming dan berkurangnya habitat di permukaan bumi.

Pengaruh-pengaruh tersebut akan terus menggerogoti kapasitas lingkungan alam.  Salah satu kapasitas alam yang semakin merosot adalah keberadaan hutan bakau. Banyaknya perumahan yang tumbuh di daerah pesisir pantai membawa dampak yang sangat besar terhadap kondisi lingkungan hutan bakau. Pesatnya perkembangan pemukiman dan kota telah meningkatkan jumlah sampah baik padat maupun cair yang merupakan sumber pencemaran pesisir dan laut yang sulit dikontrol.

Polutan/pencemar padat maupun cair dapat mempengaruhi kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup ini ditunjukkan dengan berkurangna populasi hutan bakau. Bibit hutan bakau tidak mempunyai kesempatan untuk tumbuh dengan baik karena terkena sampah padat maupun cair. Sementara, kebutuhan manusia akan kayu juga mengancam keberadaan hutan bakau di wilayah Wonorejo. Hal ini terbukti dengan berkurang populasi hutan bakau seluas 2.5 ha. Berdasar kondisi ini tentu sangat mempengaruhi habitat sungai yang terdapat di Wonorejo. Secara tidak langsung kondisi ini akan mengurangi penghasilan para nelayan karena semakin berkurangnya populasi ikan di daerah Wonorejo. Kerusakan hutan bakau yang terjadi di Wonorejo perlu dihindari sebelum bencana alam terjadi di permukaan bumi khususnya di Surabaya. Langkah pengelolaan secepat mungkin harus diambil demi penyelamatan lingkungan.

Berdasarkan ketetapan Pemerintah Indonesia pada tanggal 7 Mei 1999 berupa UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan motivasi bagi penduduk di kelurahan Wonorejo yang peduli terhadap lingkungan untuk dapat mengelola wilayah hutan bakau dengan benar.   UU no. 22 tahun 1999 merupakan pendorong dan dasar berdirinya Ekowisata Mangrove Wonorejo. Ekowisata Mangrove Wonorejo mencoba merangkak untuk melalukan pengelolaan wilayah bantaran Kali Jagir sampai wilayah Wonorejo secara terpadu. Setiap sistem dalam masyarakat dikerahkan dalam upaya penyelamatan lingkungan dan kelestarian hutan mangrove.

Pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo pada mulanya mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan pemerintah harus melakukan sosialisasi pada penduduk yang tinggal di bantaran kali Jagir sampai sepanjang wilayah Wonorejo untuk pindah dari pemukiman di sepanjang bantaran tersebut. Tentu saja hal ini mengalami hambatan yang cukup berat. Namun, langkah pemindahan pemukiman liar di wilayah tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan kesinambungan Surabaya untuk waktu yang akan datang.    Tawaran yang diberikan oleh pemerintah setempat adalah para penduduk yang dapat menunjukkan sebagai penduduk asli Surabaya maka diberikan jalan keluar dengan menyediakan rumah susun yang letaknya di wilayah Wonorejo. Sementara itu, mereka yang menjadi migran diminta untuk kembali ke daerah masing-masing atau menyewa rusun di daerah Wonorejo.

Proses ini tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang, melalui tahap sosialisasi dan penyadaran. Pada akhirnya sampai ditempuh langkah dengan cara  impartial mediator network yaitu sebuah langkah memaksakan kepada penduduk untuk pindah dari pemukiman tersebut. Nampaknya hal ini kurang manusiawi, namun langkah ini harus ditempuh sebelum secara keseluruhan potensi alam dan keadaan lingkungan Surabaya mengalami proses ketidakmampuan dalam mendukung kehidupan seluruh penduduk di Surabaya. Setelah melalui proses impartial mediator network, maka perlu diinventaris aegala permasalahan lingkungan yang muncul agar dapat dilakukan langkah strategis.

Inventarisasi permasalahan yang terjadi di wilayah ini adalah:

1.         Sampah yang mengalir disepanjang Kali Jagir

2.         Hutan bakau yang jumlahnya semakin menipis. Sepanjang sejarah lima tahun terakhir, ternyata telah terjadi pengurangan luas hutan bakau karena pembalakan sebesar 2.5 ha.

3.         Pembalakan liar hutan bakau, karena kayu bakau merupakan kayu bakar yang kualitasnya baik.

4.         Kesadaran para nelayan untuk melakukan perubahan terhadap langkah kelestarian lingkungan.

5.         Keikutsertaan masyarakat Surabaya dalam upaya pertanggungjawaban kelestarian Surabaya. Keikutsetaan masyarakat Surabaya dalam upaya pertanggungjawaban kelestarian lingkungan masih sekitar 25%, bahwa dari sekitar 2500 Rukun Warga hanya berkisar 300 Rukun Warga yang peduli terhadap tindakan kelestarian lingkungan.

6.         Habitat Biota laut yang jumlahnya mengalami penurunan.

Selain permasalahan terdapat kendala untuk mensolusi wilayah ini. Kendala yang terdapat di bantaran Kali Jagir sampai wilayah Wonorejo adalah sebagai berikut:

1.         Kesadaran masyarakat secara umum khususnya masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo dalam upaya kedisplinan pembuangan sampah dan pelestarian lingkungan.

2.         Kesadaran masyarakat nelayan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.

3.         Adanya sekelompok masyarakat yang sering kali menggunakan wilayah ini untuk hal-hal yang kurang baik; contohnya mencoba membangun pemukiman di sekitar bantaran Kali Jagir sampai wilayah Wonorejo, membuka café untuk tujuan yang kurang benar yang pada akhirnya jika dibiarkan berkembang menjadi tempat prostitusi.

4.         Sumber daya manusia yang ditugaskan secara khusus untuk menangani konservasi hutan mangrove.

5.         Sarana dan biaya dalam pengelolaan wilayah Wonorejo.

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang ada maka para relawan yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup terutama hutan mangrove di Wonorejo melakukan upaya dengan membuat langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam Ecowisata Mongrove Wonorejo sebagai berikut:

Langkah pertama adalah langkah preservasi yaitu langkah pengembangan biota laut yang menjadi endemik wilayah tersebut. Langkah ini telah diambil oleh EMW (Ekowisata Mangrove Wonorejo) dengan mengikutsertakan lembaga pendidikan untuk berperan serta dalam peningkatan kesadaran anak didik dalam pelestarian lingkungan dengan melakukan penanaman hutan mangrove di wilayah tersebut. Langkah ini dinilai efektif karena penerus bumi ini adalah generasi muda, dengan mengajak para anak didik melihat fakta yang terjadi, memprediksikan akibat yang terjadi jika tidak terdapat tindakan penyelamatan terhadap lingkungan alam, melakukan penanaman hutan mangrove, maka anak didik akan lebih peka, peduli dan bertanggungjawab terhadap kondisi di sekitar.

Langkah kedua adalah langkah konservasi yaitu langkah diperuntukan bagi kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kawasan hutan mangrove dan habitat monyet untuk kegiatan wisata alam. Langkah konsevasi di Wonorejo dilakukan dengan melakukan penanaman hutan bakau di wilayah pasang-surut sebagai pengganti dari hutan bakau yang telah musnah. Pengembangan penanaman hutan bakau dengan menggunakan bambu yang didalamnya telah dimasuki bibit bakau selanjutnya ditancapkan atau ditanam di daerah pasang-surut.

Gambar 1. Pengembangan hutan mangrove di daerah pasang-surut oleh PT GIA sebagai komponen dalam masyarakat sekitar.

Pada gambar 1 ditunjukkan bambu-bambu yang menancap sebagai upaya rehabiltasi hutan mangrove di daerah pasang-surut. Kegiatan pembangunan ini juga dikembangkan sebagai wilayah pertambakan dan industri pariwisata pemancingan dan jet ski. Namun kegiatan tersebut masih membutuhkan pengelolaan lebih lanjut karena kondisi sekarang ini masih dalam taraf menuju pada langkah konservasi. Dibutuhkan uluran tangan bagi yang peduli dalam pelestarian lingkungan baik biaya, waktu dan tenaga. Usaha yang sedang dikembangkan mengangkat Wonorejo menjadi icon wisata bahari dari Kali Wonorejo sampai muara sungai dan pantai di Selat Madura. Tentu saja wisata bahari ini akan menyumbangkan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian kerakyatan, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah langkah perkembangan terhadap ekonomi kerakyatan yang dikembangkan melalui lingkungan alam sekitar. Budi daya hutan bakau dan pembedayaan perekonomian dilakukan secara bersamaan. Hutan bakau memberikan manfaat ekologis namun juga memberikan manfaat ekonomi. Hutan bakau oleh masyarakat sekitar dapat dikembangkan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui home industry. Home industry tersebut meliputi produk sabun mandi, sabun cuci, sirup, batik, bahan untuk kue, tempe. Sebagian keuntungan dari hasil home industry tersebut akan kembali ke alam yaitu dilakukan terus-menerus langkah reboisasi hutan bakau.

Langkah tersebut akan memberikan pemberdayaan perekonomian secara berkesinambungan jika terdapat hubungan saling keterkaitan antara sistem dalam masyarakat. Hubungan saling berkaitan tersebut adalah:

Hubungan antarkomponen dalam sistem yang terdapat di wilayah Ekowisata Mangrove Wonorejo telah berjalan dengan baik, namun agar hubungan tersebut dapat berkesinambungan dan dapat memberikan konsistensi dalam perkembangan pemberdayaan masyarakat di sekitar dapat digambarkan dalam skema berikut:

Dalam daftar alur ditunjukkan bahwa untuk dapat memberikan pemberdayaan dan eksistensi bagi masyarakat di sekitar Wonorejo dan masyarakat yang tinggal di wilayah bantaran sungai, pantai maka langkah dalam gaftar alur perlu ditempuh. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat selain adanya kerjasama antar komponen secara menyuluruh, terpadu, dan terintegrasi dibutuhkan usaha untuk lebih mengeksplor. Usaha eksplorasi tersebut adalah:

1.         Pemberian modal

Pemberian modal dibutuhkan untuk melakukan pengembangan pemberdayaan perekonomian dengan memberikan kredit melalui Usaha Kecil Masyarakat. Setiap masyarakat dalam kelompok-kelompok dikoordinasi untuk dapat mengembangkan usaha yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam di lingkungan sekitar.

2.         Pemberian jaringan

Pemberian jaringan berkaitan dengan masalah pemasaran. Pemasaran produk menjadi sebuah masalah yang klise. Produksi akan terus berlanjut jika ternyata produk tersebut laku di pasaran. Produk akan dapat terus berjalan jika masyarakat secara terkoordianasi mempunyai jaringan pasar untuk melepaskan produknya. Dengan kata lain bahwa tidak terdapat monopoli dari sebuah kekuatan untuk mendominasi produk tersebut di pasaran. Lembaga/instansi/organisasi yang bertujuan dan selalu beraspirasi kepentingan masyarakat dibutuhkan untuk senantiasa memberikan jaringan pasar dalam pelepasan produk yang dihasilkan oleh masyarakat.

3.         Pemberian perlindungan

Pemberian perlindugan terhadap pengembangan home industry dibutuhkan agar tidak dicaplok “Bapak Perusahaan” yang bermodal besar dengan kapasitas alat produksi yang canggih dan pada akhirnya justru akan membunuh usaha pelestarian, pengelolaan, dan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan alam. Ini fungsi pengontrolan ekonomi kerakyatan

Hal yang menarik adalah menjadikan masyarakat nelayan untuk lebih berdaya dan terintegrasi dengan lingkugannya sehingga terjadi keseimbangan dan harmonisasi hubungan antara manusia dan lingkungannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka EMW telah berusaha mewujudkan pembangunan yang menjangkau bidang sosial, ekonomi dan ekologis secara keseluruhan dan terintegrasi dalam suatu sistem. Saya mengajak kepada masyarakat disekitar pantai, wisatawan dan seluruh sub sistem dalam masyarakat untuk mewujudkan wilayah lautan kita menjadi wilayah maritim yang strategis. Sebuah wilayah yang menjadi pertahanan dan ketahanan Indonesia secara ekonomi, ekologi, keamanan. Jalesveva Jaya Mahe.