Pengelolaan Secara Sistematis Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendidikan

Oleh Diko Acun Pratama

(Mahasiswa Program Pascasarjana Jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN SGD Bandung)

Pengelolaan anggaran pendidikan memerlukan sistem yang jelas antara penerimaan dan pengeluaran, keduanya saling berhubungan, keduanya harus Balanced sehingga hal ini membuktikan bahwa antara perencanaan, pemasukan, sampai dengan pengeluaran semuanya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Secara konsep, penerimaan Anggaran merupakan sumber dana yang diterima oleh lembaga yang bersumber dari pemerintah atau organisasi dalam satu periode yang didasarkan pada perencanaan yang realistis dan legalitas yang jelas, begitupun pengeluaran adalah penggunaan dana yang sudah disusun secara sistematis untuk membiayai kebutuhan operasional lembaga. Dalam pandangan Islam hal ini harus didasari dengan prinsip adil, proporsional, dan berorientasi pada kemashlahatan umat.

Pencatatan dalam proses penerimaan di aspek pendidikan memiliki peran yang sangat krusial mengingat ini adalah proses atau upaya dalam menjaga kesehatan keuangan dan operasional sekolah, beberapa fungsi pencatatan antara lain adalah Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga mampu membangun kepercayaan diantara seluruh elemen sekolah, pencatatan yang akurat juga memungkinkan pengelola lembaga pendidikan untuk melakukan pelacakan terkait progres keuangan sehingga mampu membuat keputusan yang tepat. Pencatatan yang akurat dalam pengelolaan pendidikan mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang efektif sehingga dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya yang dapat memperbaiki kualitas lembaga pendidikan untuk masa depan.

Konsep hubungan antara penerimaan dan pengeluaran bisa dilihat dari keseimbangan antara keduanya untuk tujuan kestabilan dan keberlanjutan program yang berkualitas, Anggaran berimbang bisa didefinisikan sebagai kondisi total penerimaan sama dengan total pengeluaran dalam satu periode sehingga dianggap ideal karena mencegah akumulasi hutang dan menjaga stabilitas fiscal sehingga tidak juga terjadi defisit anggaran yaitu ketika pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga perlu adanya biaya tambahan melalui pinjam atau biaya lain. Adapun apabila pembiayaan mengalam surplus anggaran atau penerimaan lebih besar daripada pengeluaran yang dianggap ini sebagai indikator menghadapi risiko di masa depan,

Mengelola anggaran pendidikan bukan hanya sekedar mencatat pengeluaran dan pemasukan, namun harus memahami siklus dan prinsip penganggaran yang menjadi sarana untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Dimulai dari persiapan anggaran yang menentukan arah lembaga dan penyusunan kerangka kerja, penetapan pedoman, sampai pengumpulan data awal disertai dengan analisis kondisi ekonomi organisasi. Lalu menyusun anggaran yang di dalamnya ada unsur merumuskan estimasi dan pengeluaran berdasarkan pedoman yang sudah ditetapkan sehingga seimbang antara kebutuhan dan kemampuan. Terakhir ada implementasi dan pengawasan yang dilakukan secara berurutan untuk memastikan keseuaian antara rencana dan realisasi guna digunakan sebagai dasar perbaikan yang berkelanjutan.

Transparansi dalam konteks pengelolaan anggaran pendidikan mempunyai peran mencegah penyimpangan dan korupsi mengutip dari laman Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan, transparansi meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dana atau korupsi karena dapat diawasi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang dapat langsung berimbas pada pelayanan publik yang merata. Strategi untuk memperkuat pengelolaan yang sistematis bisa dilakukan dengan cara penguatan kapasitas SDM seperti memberikan pendampingan, lalu ada pengembangan sistem informasi, dunia pendidikan pun perlu adanya pengembangan sistem infromasi, peningkatan partisipasi pemangku kepentingan sehingga mendorong unsur pengawasam, dan sudah ada standar pengelolaan yang terstruktur sesuai dengan permendikbudristek No. 47 Tahun 2023 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang teratur, yang dasarnya adalah kereangka kerja untuk menjamin transparansi.