PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN EKONOMI PONDOK PESANTREN NURUL WASILAH KECAMATAN CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Dengan kata lain, pendidikan adalah kegiatan yang melibatkan setiap orang dan seluruh lapisan masyarakat. Setiap orang sejak awal sampai akhir sangat berurusan dengan pendidikan, baik pendidikan untuk diri sendiri, anak-anak (keluarga) maupun untuk anggota masyarakat. Pendidikan ini pada dasarnya adalah merupakan kewajiban untuk selalu menyempurnakan diri, membangun kualitas hidup, dan bertanggung jawab atas amanah sebagai khalifah, dengan terbinanya kepribadian seseorang diharapkan dapat secara bertahap mengatur kehidupannya, mengatasi persoalan-persoalan guna mencukupi kebutuhannya, dan dapat mengarahkan hidupnya kepada sesuatu yang lebih berguna secara mandiri (Muhtarom Zaini: 2018).

Pendidikan adalah proses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan seseorang secara terus menerus kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pendidikan merupakan perjalanan yang tak pernah terhenti sepanjang hidup manusia dan merupakan hal yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia (Hasan Basri: 2013).

Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Melalui pendidikan diharapkan bisa menghasilkan para generasi penerus yang mempunyai karakter yang kokoh untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa (M. Syaifuddien Zuhriy: 2011).

Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengandung makna keaslian Indonesia, posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang merupakan sub sistem pendidikan nasional. Karena itu pendidikan pesantren memiliki dasar yang cukup kuat, baik secara ideal, konsititusional maupun teologis. Dasar ideal pendidikan pesantren adalah falsafah Negara Pancasila, yakni sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau tegasnya harus beragama.

Dasar konstutisional pendidikan pesantren adalah Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisitem Pendidikan Nasional. Pada pasal 1 disebutkan bahwa “pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang menentukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”, selanjutnya pada pasal 2 dinyatakan, “satuan pendidikan formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat dan majlis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Dasar konstitusional lainnya bagi pondok pesantren adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-Undang tersebut tentunya menjadi sejarah baru bentuk rekognisi (pengakuan) Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada berabad-abad silam, jauh sebelum Tanah Air ini merdeka. Tidak hanya rekognisi, Undang-Undang tentang Pesantren juga bagian dari afirmasi dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. Lahirnya Undang-Undang yang berpihak pada kaum sarungan ini berawal dari sederet keresahan yang dialami oleh kalangan pesantren. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selama ini belum mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren sebagai lembaga pendidikan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, pesantren, sebagai lembaga pendidikan, dengan berbagai variannya “dipaksa” mengikuti pola dan takaran standar yang diterapkan pada satu jenis pendidikan pada sistem pendidikan nasional dengan argumen bahwa hanya ada satu sistem pendidikan nasional. Padahal seharusnya pendidikan pesantren adalah model tersendiri dalam sistem pendidikan nasional dengan pola dan takaran standar berbeda. Hal ini akhirnya berimbas kepada akses lulusan pesantren untuk melanjutkan pendidikan, pengakuan terhadap kesetingkatan lulusan pesantren, pengakuan atas profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu.

Pun juga ketika pesantren hanya dipandang sebagai urusan agama, ini berakibat pada akses terhadap sumber daya bagi pengembangan pesantren. Fakta sejarah mencatat sumbangsih pesantren terutama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak bisa ditakar dalam satu urusan saja. Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah dan pemerintah daerah.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren disusun bukan untuk menjadi “pengekang” terhadap independensi pesantren dan pendidikan keagamaan. Justru, undang-undang ini diharapkan dapat memberikan rekognisi yang sepatutnya terhadap kekhasan pesantren di Indonesia, serta untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi pengembangan pesantren dan pendidikan keagamaan, dengan porsi yang berkeadilan. Oleh sebab itu, UU tentang Pesantren memang hadir bukan saja untuk kebaikan dan kemajuan orang-orang pesantren, melainkan juga kemajuan bangsa Indonesia. Sehingga hasilnya pun nanti akan dinikmati oleh segenap masyarakat melalui produk-produk pesantren serta peran dan kiprahnya di berbagai sektor. Jika tanpa pengakuan saja para santri sudah bulat berpegang teguh hubbul wathan minal iman, lalu bagaimana kiprah pesantren setelah diakui oleh Negara melalui Undang-Undang?

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, maka banyak daerah yang melahirkan peraturan tentang pesantren dan program-program yang mendukung kemandirian dan entrepreuneur di pondok pesantren.

Sebagai provinsi dengan data statistik pondok pesantren terbanyak, Jawa Barat tentu tidak mau ketinggalan untuk melahirkan peraturan tentang pondok pesantren. Untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren di Jawa Barat, pada tanggal 10 Februari 2021, lahirlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Gubernur menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah Provinsi. Kemudian dalam ayat (3) dijelaskan juga bahwa pemberdayaan pesantren di Jawa Barat dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kemandirian ekonomi oesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan pesantren.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah tersebut, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 183 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Program One Pesantren One Product (OPOP) merupakan program unggulan Provinsi Jawa Barat, yaitu Pesantren Juara. Kegiatan ini merupakan pendorong kemandirian pesantren sehingga pesantren dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan dapat berkontribusi mengembangkan perekonomian umat di Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, di mana secara operasional dilakukan melalui pembinaan, pembentukan dan pengembangan Usaha Kecil Menengah dan atau Koperasi yang berada di lingkungan pesantren, melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat No 24 tahun 2019 tentang penyelenggaraan One Pesantren One Product (OPOP) dan Petunjuk Teknis (Juknis) No 893 8/Kep. 124/P3W Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan One Pesantren One Product (OPOP). Pada bagian kedua pasal 2 Pergub Nomor 24 Tahun 2019 disebutkan bahwa maksud dan tujuan penyelenggaraan program OPOP di Daerah Provinsi dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian Pesantren melalui penumbuhkembangan usaha Pesantren, melalui usaha kecil menengah dan atau koperasi, dalam menggerakan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam pasal 3 disebutkan bahwa Penyelenggaraan program OPOP bertujuan untuk:

a.         Mewujudkan Pesantren yang mempunyai usaha yang mandiri, berkelanjutan dalam jangka panjang, menghasilkan manfaat ekonomi bagi Pesantren dan lingkungan masyarakat;

b.         Menumbuh kembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;

c.         Mengembangkan kolaborasi melalui kemitraan antar usaha Pesantren dan antara usaha Pesantren dengan badan usaha lainnya.

Salah satu pesantren di Kabupaten Bandung yang mengikuti program One Pesantren One Product tersebut adalah Pondok Pesantren Nurul Wasilah, yang beralamat di Kp. Kebon Kapas Rt. 02 Rw.17 Desa Waluya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.

BAB II OBSERVASI PENGEMBANGAN KEMANDIRIAN PESANTREN NURUL FALAH CILILIN

Data pendidik yang mukim di pondok:

Kiai : 1 orang

Ustadz : 4 orang

Ustadzah : 4 orang

Data guru dan karyawan

SLTA sederajat : 7 orang

SLTA sdg kuliah : 2 orang

D2/D3 : 1 orang

Sarjana S1 : 5 orang

Setelah melakukan observasi lapangan ke Pondok Pesantren Nurul Wasilah ini, saya menemukan beberapa usaha yang sudah berkembang di pesantren ini, di antaranya:

1.         Catering Pondok Pesantren

Bisnis Catering ini sudah berlangsung sejak tahun 2010 sampai sekarang. Para santri di Pondok Pesantren ini makan setiap pagi pukul 07.00 dan sore pukul 17.00 dengan bantuan catering Ponpes ini. Bisnis ini dikelola oleh Pengurus Pondok Pesantren yang dipimpin oleh Hj. Masfiatun beserta tim yang bekerja sama dalam menyediakan sajian-sajian menarik tiap harinya.

2.         Laundry Seragam Santri

3.         Percetakan

Usaha yang didirikan berupa percetakan yang menyediakan berbagai cetakan yang berkualitas, tepat waktu, dan harga terjangkau.

Nama usaha     : CV. Nugraha Putra

Jenis usaha      : Percetakan

Lokasi             : Sekitar wilayah Cicalengka

Status usaha    : Usaha ini merupakan kerjasama antara Pondok Pesantren Nurul Wasilah dan CV. Nugraha Putra

Jenis Produk yang diajukan : Nota Kosong

2.5 STRUKTUR ORGANISASI

1.         Manajer

            Nama  : Mufti Ismail

            NIK     : 3204250901920001

            Alamat : Jl. Babakan Peuteuy Ds. Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung

2.         Keuangan

            Nama  : Iis Fatimah, S.Pd.

            NIK     : 3203316608930002

            Alamat : Jl. Babakan Peuteuy Ds. Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung

3.         Editing

            Nama  : Moch. Ridwan

            NIK     : 3204250911880002

            Alamat : Jl. Babakan Peuteuy Ds. Babakan Peuteuy Kec. Cicalengka Kab. Bandung

4.         Marketing

            Nama  : Abdul Hafid, S.Pd.I.

            NIK     : 3204250403890003

            Alamat : Kp. Kebon Kapas Ds. Waluya Kec. Cicalengka Kab. Bandung

Kompetensi Sumber Daya Manusia

a.         Manager, bertanggung jawab antara lain:

?         Bertanggungjawab atas kelangsungan usaha

?         Mengarahkan dan memberi motivasi pada anggota

?         Menjalin hubungan kerja dengan mitra bisnis

?         Bertanggung jawab untuk mengembangkan usaha

b.         Manejer  dan staf Produksi/designer, bertanggung jawab antara lain:

?         Bertanggungjawab terhadap kegiatan produksi

?         Mendesain sesuai permintaan pelanggan

?         Mencatat semua order yang masuk

?         Memberikan pertimbangan berkaitan dengan pengembangan usaha

?         Bertanggung jawab atas kelangsungan usaha

c.         Manejer dan Staff Keuangan, bertanggung jawab antara lain:

?         Mengatur Buku kas masuk dan keluar

?         Mengatur pemberian honor kepada setiap anggota

?         Memberikan pertimbangan berkaitan dengan kondisi usaha, terutama mengenai keuangan

?         Mengatur grafik Pemasukan dan pengeluaran tiap bulan

?         Bertanggung jawab atas kelangsungan usaha

d.         Manejer dan Staff Marketing atau finishing, bertanggung jawab antara lain :

?         Bertanggung jawab terhadap kegiatan pemasaran

?         Memberikan pertimbangan berkaitan dengan kondisi usaha, terutama mengenai pemasaran

?         Bertanggung jawab atas kelangsungan usaha.

4.         Program One Pesantren One Product

OPOP dilaksanakan dengan konsep pentahelix yang melibatkan peran pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Dalam implementasinya, OPOP dilaksanakan melalui kompetisi rencana usaha yang memperhatikan pemerataan dan masif, komprehensif dan sistematis, integratif, serta berkelanjutan. Pemilahan peserta, dimulai saat pendaftaran melalui metode self-assessment, dengan kategori start-up dan scale-up. Seleksi perencanaan usaha tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni seleksi administrasi, audisi tahap I (tingkat kecamatan), tahap II (tingkat kabupaten/kota), dan tahap III (tingkat provinsi).

BAB III

KESIMPULAN

1.         Program kemandirian pesantren telah berkembang pesat sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

2.         Pengembangan kemandirian pesantren di Jawa Barat dilaksanakan dengan meluncurkan program One Pesantren One Product (OPOP)

3.         Pondok Pesantren Nurul Wasilah mengembangkan kemandirian pesantren dengan beberapa bidang usaha yaitu :

a.         Catering Pesantren

b.         Laundry Pesantren

c.         Percetakan

*) Tulisan ini merupakan resensi dari materi Kuliah Part 6 Pengawasan dan Evaluasi Pendidikan SM II Manajemen Pendidikan Islam PPs UIN SGD Bandung.

Penulis:                                        

ABDUL HAFID. Lahir di Cicalengka, tanggal 4 Maret 1989, merupakan anak ketujuh pasangan Bapak Endang Hamzah (Alm) dengan Ibu Masfiatun.  Alamat Tempat Tinggal di Kampung Kebon kapas Rt.02 Rw.17 Desa Waluya kecamatan Cicalengka kabupaten Bandung provinsi Jawa barat HP. 082240787765  E-Mail: [email protected] Pendidikan: Sekolah Dasar/SDN XVI Cicalengka lulus Tahun 2001, Sekolah Mengah Pertama/SMPN 1 Cicalengka lulus tahun 2004, Sekolah Mengah Atas Negeri 1 Cicalengka lulus tahun 2007,  Kuliah S-1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jurusan PAI, Lulus Tahun 2014 dan sekarang Kuliah di S-2 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung melalui Tes Masuk melalui Jalur Mandiri.

Motivasi masuk ke S2 MPI UIN SGD:  Ingin Mengembangkan Ilmu Manajemen Pendidikan Islam sebagai ilmu terapan yang bisa digunakan di lembaga sendiri ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan aplikasi manajemen pendidikan.