PENGGAJIAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Oleh Rahman Mulyawan

(Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad)

Sistem Penggajian

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri khususnya PNS, Negara dan Pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya. Oleh karena itu gaji merupakan balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja PNS yang bersangkutan. Sistem penggajian dapat digolongkan ke dalam:

a.         Sistem Skala Tunggal yaitu sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada PNS yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang mem-perhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya;

b.         Sistem Skala Ganda yaitu sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai dan beratnya tang-gung jawab;

c.         Sistem Skala Gabungan yang merupakan perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi PNS yang berpangkat sama, disamping itu diberikan tunjangan kepada PNS yang memikul tanggung jawab lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus.

Pengaturan gaji PNS ditetapkan dalam PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2003. Adapun hal-hal yang diatur dalam PP adalah sebagai berikut: (a) Gaji Pokok CPNS dan PNS;

(b)       Kenaikan Gaji Berkala; (c) Tunjangan PNS disamping memperoleh gaji juga dapat diberikan berbagai tunjangan dengan tujuan: (a) meningkatkan daya tarik bagi CPNS; (b) meningkatkan moral pegawai; (c) meningkatkan motivasi pegawai. Adapun tunjangan tersebut antara lain terdiri atas: (a) Tunjangan keluarga, (b) Tunjangan jabatan; (c) Tunjangan pangan; (d) Tunjangan lain yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden.

Kesejahteraan

Dalam rangka meningkatkan kegairahan kerja, dilakukan usaha peningkatan kesejahteraan PNS secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara sehingga diharapkan PNS dapat memusatkan perhatian sepenuhnya untuk melaksanakan tugasnya. Kesejahteraan PNS meliputi kesejahteraan materiil dan spiritual, seperti jaminan hari tua, bantuan perawatan kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS, bantuan kematian dan ceramah-ceramah keagamaan serta cuti.

1.         Cuti

Cuti adalah hak setiap PNS, namun dalam konteks ini dapat dikategorikan ke dalam kesejahteraan dalam arti pengaruhnya pada kesehatan/kesejahteraan jasmani. Dalam rangka menjamin usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani, kepada PNS setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu dibe-rikan cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu cuti merupakan hak bagi PNS yang telah bekerja dalam jangka waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya cuti dapat ditunda apabila ada tugas atau dinas yang tidak dapat ditunda. Khusus CPNS dapat mengambil cuti apabila telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus.

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1976, cuti PNS terdiri dari: (a) Cuti Tahunan; (b) Cuti Besar; (c) Cuti Sakit; (d) Cuti Bersalin; (e) Cuti di Luar Tanggungan Negara;

(f)        Cuti karena Alasan Penting. PNS yang akan menggunakan hak cutinya mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui hirarki, kecuali cuti sakit cukup memberitahukan kepada atasannya langsung. Cuti hendaknya diberikan tepat pada waktunya, untuk mewujudkan hal ini wewenang memberikan cuti kepada PNS dalam lingkungan kekuasaan masing-masing hendaknya didelegasikan sejauh mungkin kepada pejabat-pejabat sampai satuan organisasi bawahan. Cuti di luar tanggungan negara bukan hak PNS, dan cuti hanya dapat diberikan untuk kepentingan pribadi yang mendesak PNS yang bersangkutan, umpamanya PNS wanita yang mengikuti suaminya tugas keluar negeri. Cuti di luar tanggungan negara dibe- rikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan penting. PNS yang mengambil cuti dikeluarkan dari Bezetting Formasi yang ada, dan PNS yang telah mengambil cuti di luar tanggungan negara baru dapat diangkat kembali sebagai PNS apabila tersedia formasi baginya.

2.         Perawatan, Tunjangan Cacat, Uang Duka dan Biaya Pemakaman

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, PNS tidak luput dari kcmung-kinan menghadapi resiko, seperti kecelakaan yang mengakibatkan sakit, cacat atau tewas. Apabila PNS yang sakit karena dinas atau mengalami kecelakaan karena dinas mengakibatkan PNS yang bersangkutan sakit atau cacat, sudah selayaknya mereka mendapat pengobatan, perawatan dan/atau rehabilitasi atas biaya negara.

Adapun batasan yang termasuk ke dalam pengobatan, perawatan dan/atau rehabilitasi atas biaya begara yaitu :

a.         Kecelakaan yaitu suatu peristiwa yang tidak dikehendaki yang meng-akibatkan seseorang menderita sakit atau menjadi cacat yang memerlukan pengobatan, perawatan dan/atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia

b.         Kecelakaan karena dinas yaitu kecelakaan yang terjadi:

1)         Dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban;

2)         Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

3)         Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab atau sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

c.         Sakit karena dinas atau sakit yang diderita akibat langsung dari kecelakaan karena dinas;

d.         Cacat yaitu kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa, sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan untuk melakukan pekerjaan;

e.         Cacat karena dinas yaitu cacat yang disebabkan oleh kecelakaan karena dinas atau sakit karena dinas.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setiap PNS yang mengalami ke-celakaan karena dinas atau menderita sakit karena dinas berhak memperoleh pengobatan, perawatan dan/atau rehabilitasi. PNS yang oleh Tim Penguji Kese-hatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua Jabatan Negeri yang disebabkan cacat karena dinas, berhak menerima tunjangan cacat disamping pensiun yang diterimanya. Kepada istri atau suami PNS yang tewas (meninggal karena dinas) diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan dengan ketentuan serendah-rendahnya Rp. 500.000,-. Biaya pemakaman PNS yang tewas seluruhnya ditanggung oleh negara, dan kepada keluarganya diberikan penghargaan dalam bentuk uang duka.

3.         Penghargaan

Kepada PNS dapat diberikan penghargaan apabila telah menunjukkan kesetiaan atau berjasa terhadap negara atau telah menunjukkan prestasi yang luar biasa baiknya. Penghargaan ini dapat diberikan berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa atau bentuk penghargaan lainnya.

4.         Pensiun, Pensiun Janda/Duda

Pengaturan pensiun PNS diatur dalam UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda jo PP No. 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pemberian Pensiun Janda/ Dudanya.

a.         Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara;

b.         Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya Pensiun Pokok, ialah Gaji Pokok Terakhir sebulan yang berhak diterima oleh PNS yang berkepentingan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya;

c.         Pemberian pensiun, pensiun janda/duda dan bagian pensiun janda/duda ditetapkan oleh pejabat yang berhak memberhentikan PNS yang bersangkutan, di bawah pengawasan dan koordinasi Kepala BKN. Untuk memperlancar pemberian pensiun dan pembayarannya, diterbitkan PP No. 8 Tahun 1989.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat hal-hal penting, antara lain:

a.         Kepala BKN atau pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan LPND, Kesekretariatan Lembaga Negara, Gubernur, Bupati, Walikota menetapkan:

1)         Pemberhentian dengan hormat PNS yang berpangkat Pembina Golongan/ruang IV/a ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dengan hak pensiun;

2)         Pemberian pensiun kepada PNS diatas dan pemberian hak-hak kepe-gawaianlainnyadisesuaikandenganketentuanperaturanperundangan yang berlaku.

b.         Kewenangan pemberhentian dan pemberian pensiun dimaksud, meliputi pula pemberian Pensiun Janda/Duda dalam hal Pensiunan PNS yang bersangkutan meninggal dunia;

c.         Pemberian pensiun PNS, Pensiun Janda/Duda dan bagian Pensiun Janda ditetapkan oleh pejabat yang berhak memberhentikan PNS yang bersang-kutan, di bawah pengawasan dan koordinasi Kepala BKN.

Keputusan pemberhentian dan pemberian Pensiun PNS, mulai berlaku tanggal I pada bulan berikutnya sejak PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun. Uang pensiun PNS mulai dibayarkan dan diterimakan kepada yang bersangkutan pada tanggal berlakunya Surat Keputusan Pensiun.

Uang Pensiun Janda/Duda pensiunan PNS yang meninggal dunia dibayar- kan dan diterimakan pada bulan berikutnya setelah pensiunan meninggal dunia. Sebagai tindak lanjut dari PP. No. 8 tahun 1989 telah ditetapkan Surat Edaran Bersama Kepala BAKN (sekarang BKN) dan Direktur Jenderal Anggaran No. 19/SE/1989, No.SE-51/A/1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian dan Pemberian Pesiun PNS, Pemberian Pensiun Janda/Duda. Berdasarkan sistem ini bagi PNS yang akan pensiun tidak lagi diharuskan mengajukan permohonan pensiun sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 11 Tahun 1969. Dalam hal ini pemberhentian dan pemberian pensiun PNS Golongan/ruang 1V/a ke bawah yang mencapai batas usia pensiun serta pemberian Pensiun Janda/Dudanya langsung ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BKN atas nama instansi yang bersangkutan dalam 1 (satu) Surat Keputusan. Surat Keputusan Pensiun tersebut telah diterima oleh PNS yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun.

-o-