PENGHAPUSAN SISTEM ZONASI: SOLUSI ATAU TANTANGAN BARU BAGI PENDIDIKAN?

Oleh Lutfi Ahmad Mutorik

(Jurusan Sastra Inggris UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Pertama kali diterapkan dalam PPDB pada tahun 2017, Sistem zonasi adalah sebuah sistem dalam dunia pendidikan yang mengatur penerimaan siswa baru pada saat mendaftar ke sekolah-sekolah negri dengan cara mempertimbangkan jarak antara rumah sang pendaftar dengan sekolah yang ingin ia tuju. Seorang siswa dianggap berhak dan menjadi prioritas untuk masuk ke sekolah tersebut adalah ketika rumah siswa ini memiliki jarak yang lebih dekat dengan sekolah yang ingin dituju. Penerapan sistem zonasi ini bertujuan untuk menghindari tidak meratanya siswa yang mendaftar ke sekolah negri yang dianggap unggul dan tidak unggul.

Baru-baru ini, sedang ramai menjadi perbincangan tentang seorang calon wakil gubernur Jawa Barat, yaitu Erwan Setiawan yang berencana untuk meniadakan sistem zonasi ini. Dilansir dari Detikjabar, Kamis, 10 Oktober 2024 “Kita akan  hapus tahun 2025 tidak ada lagi zonasi di Jawa Barat, nanti akan kita lihat formulanya penggantinya seperti apa atau seperti dulu lagi tidak ada zonasi,” ungkapnya saat menghadiri kampanye di Islamic Center, Sumedang, pada Kamis(10/10/2024).

Pada dasarnya, sistem zonasi ini memiliki sisi positif dan negatif yang jika rencana penghapusan ini dilaksanakan, maka akan menjadi sebuah tantangan baru sekaligus menjadi solusi bagi dunia pendidikan. Sisi positif dari sistem zonasi diantaranya adalah efisiensi waktu dan biaya dikarenakan dekatnya jarak antara rumah siswa dengan sekolah; menurunnya persaingan untuk masuk ke sekolah-sekolah dengan reputasi terbaik yang menjadikan berkurangnya perbedaan anatara “sekolah favorit” dan “sekolah buangan”; serta penerapan sistem zonasi ini membantu menghilangkan ketimpangan yang ada disekolah-sekolah. Sisi negatif yang terjadi akibat dari sistem zonasi ini diantaranya adalah adanya keterbatasan pilihan siswa dalam memilih sekolah yang ingin ia tuju; serta adanya sekolah-sekolah yang memiliki kualitas fasilitas yang masih kurang, menyebabkan siswa berprestasi di zona ini kesulitan mencapai potensi maksimal.

Selain itu, pendapat orang tua siswa tentang sistem zonasi ini juga menjadi pertimbangan yang sangat penting yang dimana para orang tua siswa ini mengeluhkan tentang sistem ini yang dinilai kurang adil dan seakan-akan meniadakan perjuangan siswa dalam mendapatkan nilai yang bagus. Adanya kecurangan dalam sistem zonasi ini yang dilakukan oleh oknum-oknum sekolah juga menjadi sebuah pertimbangan yang cukup kuat, dikutrip dari Liputan6(23/7/2023), “lagi ramai kasus PPDB sistem zonasi, ada orang yang jarak rumah dari sekolah tidak masuk zonasi, tapi diakal-akali bias masuk. Ada yang masuk dalam zonasi, tidak masuk. Karena lagi ramai, lalu Kemendikbud akan membuat satgas pemantauan,” ucap Teddy Gusnaidi seorang wakil ketua ketua umum Partai Garuda. Hal ini bias terjadi akibat adanya kebutuhan yang sangat manusiawi dari orang tua untuk anaknya agar bisa bersekolah di sekolah yang dinilai berkualitas.

Jika penghapusan sistem ini benar akan terlaksana, tidak menutup kemungkinan akan mumculnya sebuah tantangan baru yang sekiranya bisa saja terjadi dalam dunia pendidikan, seperti terjadinya kesenjangan antar sekolah yang sangat terasa, menjadikan sekolah yang dinilai sebagai sekolah favorit dipenuhi oleh para siswa yang berprestasi, sedangkan sekolah yang dinilai biasa saja mungkin akan mengalami kekurangan pendaftar. Ini hanya salah satu dari sekian banyak tantangan yang bias terjadi, namun tidak berarti penghapusan sistem zonasi ini tak memiliki sisi baik, contohnya seperti kebebasan siswa untuk memilih sekolah yang dia inginkan tanpa dibatasi oleh zona tempat tinggalnya, mereka bisa memilih sekolah sesuai dengan preferensi mereka, baik dari segi fasilitas, lokasi hingga kualitas pendidikan.

Kesimpulannya, penghapusan sistem zonasi bisa dilihat dari beberapa sisi. Penghapusan ini berpotensi memberikan pilihan dan kebebasan yang lebih luas bagi siswa dalam menentukan pilihan sekolah tanpa dibatasi oleh zona tempatnya ia tinggal, namun secara bersamaan sistem zonasi ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang sangat terasa sekali antara sekolah yang dianggap favorit dan sekolah yang dianggap biasa saja. Dengan ini peniadaan sistem zonasi memang bisa menjadi solusi yang tepat bagi beberapa aspek, namun jika tanpa adanya sistem pengganti yang matang dan masih tidak meratanya kualitas fasilitas dan pendidikan, maka ini hanya akan menjadikan adanya tantangan baru yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia. Maka dari itu evaluasi dan persiapan yang sangat matang benar-benar diperlukan sebelum merealisasikan rencana penghapusan sistem zonasi di Indonesia.