Penghargaan, Apresiasi, dan Perlindungan Guru

Oleh HASIM, S.Pd., M.M., CHMP., CNSHP., CNICP., CNHRP., CBLP.

(Kepala SMAN 17 Kota Bekasi)

Pentingnya Penghargaan bagi Guru

Suatu penghargaan ataupun apresiasi sejatinya pantas didapatkan oleh siapa saja yang telah bekerja cerdas menghasilkan gagasan atau karya nyata untuk kebaikan bersama, khususnya bagi dunia Pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penghargaan bagi para Guru (Pendidik) atau Tenaga Kependidikan dapat memotivasi dalam meningkatkan dedikasi, kompetensi bahkan bisa jadi dapat meningkatkan kualitas seseorang dalam menjalankan profesinya.

Kita memang masih prihatin terhadap pemberian penghargaan masyarakat terhadap dunia Pendidikan, khsusnya para Pendidik atau Guru. Sehingga ada sebuah adagium bahwa perusakk moral lebih dihargai darpada pembentuk moral? Bagaimana hingar bingarnya dunia hiburan memberikan apresiaisi dan penghargaan terhadap profesi demikian tapi alpa  memberikan penghargaan terhadap  dunia Pendidikan?

Secara umum negara belum hadir seutuhnya untuk memberikaan penghargaan secara pantas kepada para Guru dan Pendidik.  Penghargaan terhadap profesi guru jelas dan jelas mash jauh dari harapan. Saat ini negara telah banyak didukung khususnya oleh guru-guru honorer dalam kealpaanya menyediakan guru-guru yang berkualitas untuk murid-muridnya. Kenyataan pahitnya, malah mereka bukan diangkat menjadi ASN atau diberi kesempatan reuktimen menjadi ASN, untuk memenuhi kekurangan dan kebutuhan guru. Yang terjadi alih-alih rekrutimen melalui jalur PPPK, yang tidak menjamin kepastian karier dan masa depan para Guru. Sejatinya Guru punya peran yang strategis sesuai pemenuhaan amanat Konstistusi Nagara sebagai mandataris terdepan dalam mencerdaskan bangsa, sangat pantas untuk dipikiran dan dijamin karier masa depannya.

Guru ataupun Pendidik yang telah mendedikasikan hidupnya untuk dunia Pendidikan sejatinya pantas mendapat penghargaan dari siappun. Perlu diakui bahwa Pemerintah melalui Kemkdibud terdapat upaya-upaya yang lebih menghargai peraihan prestasi, baik sebagai Guru, Pendidik, Kepala Sekolah, maupun Pengawas Berpertasi melalui ajang-ajang penghargaan, ataupun kesempatan beasiswa yang lebih ditingkatkan,

Akhir-akhir ini pihak swasta mulai aktif turut andil bagian dalam upaya memberikan pengharagaan atau apresiasi terhadap Pendidik yang memenuhi dediaksi yang pantas dihargai melalui kinerja yang ditorehkan dengan karya nyata. Saya bersyukur menjadi bagian yang merasakan mendapatkan penghargaan atau Anugerah Indonesia Best Choise Award Winner Kategori Best Choise in Eduational Award of The Year 2020 pada Desember 2020. Kemudian pada tanggal 28 Mei 2021 alhmdulilah mengulang kembali, saya mendapatkan penghargaan Best Achiever in Eductional dari Nasional Award Foundation, sebuah penghragaan kaum professional dari pihak swasta yang independen.

Penghargaan yang saya raih ini sejatinya bukan hanya untuk saya pribadi. Sesunguhnya penghargaan ini diberikan untuk dunia peendidikan Indonesia umumnya, dan khusus  untuk dunia pendidikan Jawa Barat yang mengemban Visi Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi, Tentu saja penghagaan ini  menjadi motivasi untuk saya khususnya dan umumnya untuk guru-guru serta peserta didik di SMAN 17 Bekasi untuk terus berkarya tanpa batas.

Paradoks Perlindungan Hukum bagi Guru

Sampai saat ini perlindungan hukum bagi para Pendidik dan Guru masih jauh panggang dari api. Masih sering kita jumpai hampir tiap hari para guru negeri ini masih terlalu banyak mendapat perundungan baik dari oknum para orang tua siswa, ataupun siswa itu sendiri, bahkan oknum  masyarakat yang mengatasnamakan transparasi hukum.

Para guru berusaha mendidik agar siswa didiknya menjadi menjadi manusia sebagaimana dicita-citakan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sebuah cita-cita besar bagi para Guru dan Pendidik dalam mencerdaskan anak-anak bangsa.

Alih-alih dihargai dan mendapatkan support dalam mendidik untuk mencapai tujuan pendidikan nasiona,l malah berujung mendaptkan perundungan, bahkan penyiksaan, sehingga samapi dijmpai Guru yang merenggang nyawa dan berujung di meja hijau dalam kapasitasnya yang sedang menjalankn tugas profsinya. Tentu saja ini menimbukan apatisme, kegamangan bagi guru dalam upaya mendidik peserta didiknya.

Sebuah profesi, bila dianggap terjadi malpraktik dalam menjalankan tugas profesinya, tentunya sebelum sampai ke meja hijau terdapat penyelesaian sidang kode etik. Misalnya dalam profesi Dokter, Tantara, Polisi ataupun profesi lainnya, cukup berjalan efektif mengedapkan dan menegakkan kode etik profesinya. Sidang Kode Etik sebagai forum penyelesaian bila diduga terjadi pelanggaran kode etik daam menjalankan tugas profesinya menjadi solusi yang bermartabat

Pertanyaannya mendasarnya kapan dan bagaimana pelaksanan Kode Etik Guru dalam melakukan perlindungan kepada Guru yang diduga melakukan malpraktik dalam menjalankan tugas profesi mendidiknya. Jawabanya saya pikir cukup gamblang, yakni NOL Atau mungkin saya miskin informasi, sehingga jarang mendengar bagaimana kerja keras Dewan Kehormatan Guru dalam melakukan tugasnya belum atau paling tidak jarang terekspose. Siapakah yang paling bertanggung jawab menegakkan penguatan dan pelaksanaan Kode Etik Guru dalam praktiknya?

Selain Dewan Kehormatan Guru yang belum maksimal dalam menjalankan perannya, yakni Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat KESHARLINDUNG (Kesejahteraan, Penghargaan dan Perlindungan). Bahkan jelas-jelas melalui ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, yakni: “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Dalam PP No 74 Tahun 2008, tentang Guru pasal 39 ayat (1): "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya," Dalam ayat (2) disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Bahkan perlindungan hukum  terhadap Guru telah diperkuat diperkuat dengan Yurispredensi Mahkamah Agung Nomor 1554/K/PID/2013, tertanggal 6 Mei 2014, bahwa Guru tidak tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.

Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan berupa perilndungan hukum dalam pasal tersebut masih merupakan mimpi dan imajinasi bagi para Guru. Guru masih  belum mendapatkan kenyamanan dan keamanan yang cukup dalam menjalankan tugas profesinya untuk mendidik peserta didiknya. Tentu saja ini tugas kolektif bagi siapa saja yang terlibat dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi Guru dalam ranga meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan perannya.