PENINGKATAN MUTU DAN LAYANAN PENDIDIKAN DENGAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI PEMBIAYAAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI MANAGEMEN PARTISIPASIF

(Kajian ini dilakukan sebagai salah satu syarat pembuatan portofolio Diklat Calon Kepala Sekolah Berintegritas Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Barat)

Oleh Tinasari Pristiyanti

(Guru Matematika SMA Negeri 3 Bogor)

A.    Latar Belakang

Satuan pendidikan yang mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, dan Bantuan Operasional Pemerintah Daerah (BOPD) selalu didorong untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan dana BOS/BOPD itu meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Keseluruhan kegiatan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar. 

Komponen pembiayaan yang boleh digunakan diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek). Ketentuan itu dilakukan agar sekolah dapat memanfaatkan anggaran BOS/BOPD untuk sepenuhnya demi peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Dalam peraturan tersebut juga tertuang kewajiban sekolah untuk mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.  Hal ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah karena seluruh dana penggunaan BOS/BOPD diinformasikan secara terbuka dan bertanggung jawab. 

Salah satu upaya peningkatan akuntabilitas dan efektifitas penggunaan BOS/BOPD dengan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).  MBS khususnya pada komponen pembiayaan pendidikan memberikan otonomi pada sekolah untuk mengelola pembiayaan sekolah secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sehingga dengan pengelolaan manajemen keuangan sekolah yang efektif dan efesien sesuai dengan kebutuhaan masing-masing sekolah diharapkan dapat mencegah kekeliruan, kebocoran, penyimpangan dalam penggunaan dana dari perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. 

B.    Tujuan

Kajian ini dilakukan bertujuan untuk:

1.     Memahami manajemen pembiayaan pendidikan sebagai bagian dri MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)

2.     Mengembangkan manajemen partisipasif dalam pengembangan sekolah

C.    Pembahasan

1.     Manajemen pembiayaan pendidikan sebagai bagian dari MBS (Manajemen Berbasis Sekolah)

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Komponen pembiayaan pada suatu sekolah sangat menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan kata lain setiap kegiatan pembelajaran yang dilakukan sekolah memerlukan biaya yang cukup dan memadai. Komponen pembiayaan ini perlu dikelola dengan baik agar biaya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah.

Umumnya sekolah selalu dihadapkan pada masalah keterbatasan dana. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kemampuan sekolah. Otonomi sekolah tidak hanya dalam hal pengelolaan biaya tapi juga memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dana dari berbagai sumber dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Otonomi sekolah harus disikapi secara bijak untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengelolaan yang semakin efisien, produktif, dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel. 

Kegiatan pembiayaan pendidikan di sekolah menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan keuangan sekolah secara efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Manajemen pembiayaan sekolah yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktifitas atau kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Dalam manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian aktivitas yang terdiri atas perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah.  Pelaksanaan manajemen pembiayaan berbasis sekolah secara garis besar mencakup tiga fungsi utama, yaitu:

a.     Budgeting (membuat anggaran) berfungsi sebagai alat pendelegasian wewenang dalam pelaksanaan suatu rencana atau penyusunan program dan penganggaran (planning programming budgeting system). Perencanaan anggaran merupakan kegiatan yang berkesinambungan dari sistem perencanaan penyusunan program dan penganggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sarana dan sumber daya yang tersedia.

b.     Accounting (pembukuan atau pencatatan) meliputi pencatatan transaksi kegiatan yang dilaksakan di sekolah.

c.     Auditing (pemeriksaan atau pengawasan) bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi dilakukan sesuai dengan undang-undang, peraturan, keputusan, instruksi untuk menilai kewajaran yang diberikan oleh laporan keuangan. Pengawasan harus bersifat mendidik dan dinamis, yaitu menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi, atau meniadakan penyimpangan di samping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan penyempurnaan kondisi objektif pengawasan.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAS) yaitu bagaimana memanfaatkan dana secara efisien serta mengalokasikan dana tersebut secara tepat sesuai kebutuhan. Melalui RKAS dapat diketahui satuan biaya pendidikan yang diperlukan oleh sekolah.  Perencanaan pembiayaan pendidikan berbasis sekolah dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber esensial, yaitu:

a.   sumber daya manusia yang kompeten dan mempunyai wawasan yang luas tentang dinamika sosial masyarakat,

b.   tersedia informasi yang akurat dan tepat untuk menunjang pembuatan keputusan,

c.   menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan, dan tersedianya

d.   dana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

2.     Mengembangkan manajemen partisipasif dalam pengembangan sekolah

Manajemen partisipatif adalah suatu proses turut berperan sertanya sumberdaya manusia dalam suatu kegiatan secara efektif untuk mencapai tujuan, transparan, dan bertanggung jawab dalam suasana kekeluargaan. Implementasi Manajemen Partisipatif dapat diartikan sebagai digunakannya kemampuan seorang pemimpin dalam menggunakan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait. Artinya seluruh warga sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, Siswa, Komite Sekolah dan Tokoh Masyarakat) mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

Adapun bentuk partisipasi warga sekolah dalam pengelolaan sekolah dimaksud adalah sebagai berikut:

a.     Menyampaikan gagasan, ide dan pendapat secara terbuka dalam musyawarah sekolah, Menyusun dan menetapkan program kerja sekolah secara bersama dalam musyawarah sekolah,

b.     Menyusun dan menetapkan anggaran sekolah secara terbuka dalam musyawarah sekolah,

c.     Memilih dan menetapkan personil pelaksanaan kegiatan dalam musyawarah sekolah

d.     Melaksanakan program kerja secara transparan sesuai dengan hasil musyawarah sekolah,

e.     Monitoring dilaksanakan secara terus-menerus oleh warga sekolah dan melakukan pembahasan hasil monitoring didalam musyawarah sekolah,

f.      Laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel dan diumumkan secara terbuka di papas informasi sekolah secara berkala.

Keterlibatan warga sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Partisipatif ini diharapkan sekolah menjadi sekolah efektif yang pada akhimya dapat mencapai tujuan sekolah secara optimal.

D.    Kesimpulan

Salah satu aspek yang digarap dalam manajemen berbasis sekolah adalah manajemen pembiayaan. Manajemen pembiayaan berbasis sekolah yaitu diberikan kewenangan kepada sekolah untuk menentukan kebutuhannya, sehingga pengalokasian serta penggunaan anggaran untuk pembiayaan kegiatan pendidikan dilimpahkan ke sekolah. Sekolah diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan (income generating activities), sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah. Sekolah diberikan kewenangan untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan kemampuan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam mengembangkan managemen pembiayaan disekolah adalah dengan mengimplementasi manajemen partisipatif.  Managemen partisipasif adalah sebuah proses turut berperan sertanya sumberdaya manusia dalam suatu kegiatan secara efektif untuk mencapai tujuan. Artinya seluruh warga sekolah (Kepala Sekolah, Guru, Karyawan, Siswa, Komite Sekolah dan Tokoh Masyarakat) mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi aktif dalarn pengelolaan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban.

E.    Daftar Pustaka

Basri. (2018). Pelaksanaan Manajemen Partisipasif dalam Meningkatkan Parsipasif Warga Sekolah. Suara Guru : Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, dan Humaniora, 363 - 369.

Fattah, N. (2018). Ekonomi dan Pembiayaan Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Safriadi. (2022, Oktober Rabu). Managemen Pembiayaan Berbasis Sekolah. Retrieved from Managemen Pembiayaan Berbasis Sekolah: https://journal.unnes.ac.id/