Pentingnya Berkolaborasi untuk Melawan Ketidakadilan

Oleh Ahmad Rusdiana

Kemiskinan struktural di Indonesia mulai mendapat perhatian besar secara nasional di kalangan para sarjana ilmu-ilmu sosial dan juga di kalangan khalayak ramai setelah seminar Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS), yang diselenggarakan di Malang, November 1979. Dalam seminar tersebut, Selo Soemardjan menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan "kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosialnya membuat masyarakat tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka"(Parsudi ed.1995). Hal ini mestinya tidak perlu terjadi. Negara yang seharusnya membantu masyarakat menjadi maju dan sejahtera, justru berbuat sebaliknya. Negara yang seharusnya menegakkan keadilan justru berbuat tidak adil. Ini jelas harus dilawan, baik untuk kepentingan kaum miskin itu sendiri maupun untuk kemajuan negara secara keseluruhan. Bukankah Islam Mengajarkan bahwa "....hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil ....." (QS. Al-Maidah [5]: 8).

John Friedman (1996) menyatakan bahwa “kemiskinan struktural merupakan suatu fenomena politik”. kemiskinan berarti kurangnya kesempatan untuk mencapai kekuasaan. Seseorang tidak menjadi miskin bila memperoleh kesempatan. Persoalannya adalah bagaimana kaum miskin dapat memperoleh kesempatan, kalau orang-orang yang mempunyai posisi istimewa secara politik justru menghalangi mereka? Pernyataan John Friedman ini, bahwa tindakan orang yang memiliki posisi istimewa menghalangi kaum miskin untuk mendapatkan kesempatan, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan keamanan, merupakan sumber ketidakadilan. Oleh karena itu, kalau kaum miskin ingin meninggalkan kemiskinannya, maka mereka harus berjuang melawan ketidakadilan yang bersumber dari orang-orang yang menempati posisi istimewa itu. Orang-orang itu adalah segelintir elite, baik di aras pusat maupun daerah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan.

Ketidakadilan yang terjadi terlihat dalam bentuk ketimpangan antara pusat dan daerah, ketimpangan antara kota dan desa, dan ketimpangan antarsektor. Pemberdayaan kaum miskin berarti juga upaya penegakan keadilan. Penegakan keadilan dalam semua aspek kehidupan adalah cara sekaligus tujuan dari upaya pemberdayaan kaum miskin. Pelecehan terhadap kaum miskin bertentangan dengan cita-cita demokrasi, keadilan, dan persaudaraan. Pelecehan ini merupakan paradoks dalam kehidupan bangsa Indonesia yang didirikan atas prinsip bahwa semua orang diciptakan sama.

Panjaitan, (2003), menyakan bahwa: (1) Menerima suatu struktur yang tidak adil secara pasrah berarti bekerja sama dengan struktur itu, dan dengan demikian kaum miskin menjadi sama jahatnya dengan si penindas; (2) Menolak bekerja sama dengan si jahat merupakan kewajiban moral untuk mengingatkan mereka. Kaum miskin yang tertindas tak pernah boleh membiarkan hati nurani si penindas tidak bersuara; (3) Menerima ketidakadilan secara pasrah sama dengan mengatakan kepada si pelaku ketidakadilan bahwa tindakannya itu adalah benar. (4) Kaum miskin yang berjuang untuk memperbaiki taraf hidup bukanlah peminta-minta. Kalaupun mereka meminta bantuan kepada pemerintah, hal itu dikarenakan mereka memang berhak mendapatkannya.

Ini merupakan satu cara untuk membiarkan hati nuraninya tertidur. Oleh karena itu, mengalah terhadap ketidakadilan, meskipun kerap kali merupakan jalan yang lebih mudah, bukanlah cara yang bermoral. Sikap mengalah ini dapat ditafsirkan sebagai bukti kerendahan martabat kaum miskin.

Narasi munculnya nalar kritis dan perlawanan dari buruh harus dilihat secara komprehensif. Banyak hambatan-hambatan yang dialami buruh yang ingin berorganisasi dan melakukan perlawanan. Tuntutan pemenuhan materi dari keluarga merupakan problem tersendiri. Karena harus diakui untuk berorganisasi dan berlawan dibutuhkan waktu, tenaga serta materi yang harus dikorbankan. Namun hal tersebut bisa diatasi jika buruh sudah mengerti pentingnya berserikat/berkolaborasi. Sita (1979) dalam diskusi menyampaikan bahwa serikat/Kolaborasi merupakan alat yang digunakan kaum buruh untuk memperjuangkan kepentingannya. Buruh yang sudah sadar akan pentingnya hal itu harus memberikan pemahaman kepada keluarga, orang terdekat bahkan masyarakat luas tentang ketidakadilan yang dialami serta pentingnya berorganisasi. Sohari disalah satu artikel dalam buku menolak tunduk (2016), "saat melakukan mogok kerja keluarga bahkan saudara, tetangga dan warga sekitar pabrik berbondong-bondong memberikan dukungan secara materi maupun moril".

Banyak pelajaran yang dapat diambil dari buku Menolak Tunduk. Setidaknya Sari Sita (dalam Hasanah,2017) menyatakan ada 3 poin yang dapat diambil dari buku tersebut, anta lain: 

Pertama, kejadian perburuhan dilapangan dengan kondisi ideal yang diamanatkan Undang-Undang maupun teori-teori masih jauh panggang daripada api. Banyak sekali terjadi pelanggaran hak normatif maupun hak politik dari kaum buruh. Kejadian-kejadian ketidakadilan yang selama ini luput dari potret media dinarasikan secara baik dalam buku ini.

Kedua, dapat diketahui bagaimana peran sentral yang diberikan oleh serikat buruh. Selain menjadi wadah untuk memgadvokasi kepentingan buruh, serikat juga berfungsi untuk memberikan penyadaran bagi kaum buruh. Bahkan ada serikat yang memberikan pengajaran skill dalam berbahasa inggris, menulis serta pemahaman terkait ekonomi politik perburuhan.

Ketiga, berguna untuk meningkatkan kesadaran dari kalangan buruh sendiri. Dengan membaca pengalaman buruh yang dinarasikan dalam buku tersebut maka dapat dijadikan contoh dan bahan renungan untuk menumbuhkan kesadaran buruh. Banyak buruh yang sulit diberikan penyadaran karena yang memberikan edukasi adalah orang luar, dengan adanya buku yang merekam kehidupan buruh lain secara langsung maka lebih mudah buruh untuk memahami. Selain itu bahasa yang digunakan dalam menarasikan penindasan tidak terlalu “ndakik-ndakik” dan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari buruh.

Walahu A'lam Bishowab.

Penulis:

Ahmad Rusdiana, Guru Besar bidang Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Peneliti PerguruanTinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) sejak tahun 2010 sampai sekarang. Pendiri dan Pembina Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al-Misbah Cipadung-Bandung yang mengem-bangkan pendidikan Diniah, RA, MI, dan MTs, sejak tahun 1984, serta garapan khusus Bina Desa, melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya sejak tahun 1994 dan sekaligus sebagai Pendiri/Ketua Yayasan, kegiatannya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari 50 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TK-TPA-Paket A-B-C. Rumah Baca Masyarakat Tresna Bhakti sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag Kecamatan. Panawangan Kabupaten. Ciamis. Karya Lengkap sd. Tahun 2022 dapat di akses melalui: (1) http://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators. (2) https://www.google.com/search?q=buku+a.rusdiana+shopee&source (3)https://play.google.com/ store/ books/ author?id.