Penulis: Rivani Pratiwi Rahmadanti, ?Atiqah Nur Hafidzah, dan ?Maharani Andita Razaki

Rivani Pratiwi Rahmadanti, ?Atiqah Nur Hafidzah, dan ?Maharani Andita Razaki
Penulis:
1.
Rivani Pratiwi Rahmadanti (Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
Muhammadiyah Surakarta)
2. ?Atiqah
Nur Hafidzah (Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah
Surakarta)
3.
?Maharani Andita Razaki (Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
Muhammadiyah Surakarta)

(1)
Pendidikan Kewarganegaraan (2) Generasi yang Berkarakter dan Demokratis
Sumber: https://www.salimmedia.com/product/civic-education
https://www.kompasiana.com/nurulhidayah
Saat
ini, masyarakat menghadapi berbagai tantangan dalam hal partisipasi sosial,
toleransi antar kelompok, dan kesadaran hukum. Meskipun kemajuan teknologi dan
informasi semakin pesat, masih banyak individu yang kurang aktif dalam
berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Toleransi yang
seharusnya menjadi pondasi kerukunan sering kali diuji oleh perbedaan pandangan
dan kepentingan. Kesadaran hukum juga belum merata, yang berdampak pada
rendahnya kepatuhan terhadap aturan dan norma yang berlaku. Mengapa banyak
generasi muda yang apatis terhadap isu sosial dan politik? Apakah karena
kurangnya pendidikan kewarganegaraan yang memadai, pengaruh media sosial yang
negatif, atau mungkin karena ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada?
Pertanyaan ini penting untuk menggugah kesadaran dan mendorong partisipasi
aktif generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Fenomena
rendahnya partisipasi generasi muda misalnya dalam pemilu, maraknya
intoleransi, hingga apatisme terhadap isu-isu publik, menjadi cermin bahwa civic
education atau pendidikan kewarganegaraan belum sepenuhnya membumi dalam
kehidupan sehari-hari. Padahal, civic education merupakan fondasi utama
dalam membentuk warga negara yang sadar hak dan kewajibannya, mampu berpikir
kritis, serta aktif berkontribusi demi kemajuan bangsa.
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic
Education): Definisi dan Tujuan
Kata kewarganegaraan dalam bahasa
Latin disebut Civicus. Selanjutnya, kata Civicus diserap ke dalam bahasa
Inggris menjadi kata Civic yang artinya perihal warga negara atau
kewarganegaraan. Dari kata Civic lahir kata Civic yaitu ilmu kewarganegaraan, dan
Civic Education, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan. Civic
Education merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang
utuh. Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education merupakan
pendidikan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga
negara agar mereka menjadi warga negara yang dapat berfikir tajam dan berfikir
kritis dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan juga
adalah sebuah progam yang tujuan utamanya untuk dapat mengembangkan warga
negara menuju ke arah yang lebih baik menurut kriteria juga ukuran pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945.
Tujuan
dari Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) itu sendiri adalah
agar warganya menjadi warga negara yang baik, karena warga yang baik secara
tidak langsung mendukung keberlangsungan negara yang bersangkutan. Pendidikan
Kewarganegaraan memegang peranan penting untuk meningkatkan semangat kebangsaan
terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa yang lebih banyak diharapkan
dapat berkontribusi untuk negaranya. Dengan Pendidikan Kewarganegaraan, para
generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan HAM.
Pendidikan
Kewarganegaraan (Civic Education) dan Demokrasi
Suasana
kehidupan yang demokratis adalah dambaan bagi umat manusia, dimana seluruh hak
dan kewajban warga negaranya akan terwujud, maka dari itu perlu
diimplementasikan dalam kehidupan sehari hari. Untuk mewujudkan negara
demokratis yang sesuai dengan cita cita bangsa, maka harus dimulai dengan
pendidikan. Salah satunya adalah Pendidikan Kewaganegaraan (Civic Education).
Pendidikan kewarganegaraan bukanlah sesuatu yang baru di dalam konteks
pendidikan Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan juga menjadi instrumen utama
untuk memastikan setiap individu tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga
pelaku dalam proses demokrasi. Warga negara yang paham hak dan tanggung
jawabnya akan lebih kritis dalam memilih pemimpin, lebih aktif dalam
menyuarakan aspirasi, dan lebih peduli terhadap isu-isu publik.
Pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) diharapkan dapat
berkontribusi membangun kompetensi bagi generasi muda untuk saling menghargai
dan mengolah permasalahan menjadi sebuah peluang positif dan memperkuat peluang
persatuan. Melalui praktiknya yaitu misalnya dalam kegiatan kehidupan
sehari-hari seperti sikap saling menghargai perbedaan pemikiran, pendapat, dan
keyakinan merupakan suatu proses manusia belajar untuk menjadi warga negara
yang beradab. Melalui kompetensi warga negara dalam mengolah persoalan
setidaknya mampu meminimalisir konflik relasi sosial yang sering terjadi.
Pendidikan
kewarganegaraan (Civic Education) juga membekali generasi muda dengan
kemampuan berpikir kritis, sehingga mereka tidak mudah terpengaruh oleh hoaks,
ujaran kebencian, atau propaganda yang dapat merusak tatanan demokrasi.
Pendidikan kewarganegaraan menanamkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong,
dan kepedulian sosial, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan zaman,
seperti polarisasi politik dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi
negara.
Dampak Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic
Education)
Pendidikan Kewarganegaraan (Civic
Education) di Indonesia memiliki dampak positif yang signifikan dalam
membentuk warga negara yang berkualitas, bertanggung jawab, dan aktif dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya
mencakup peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban, nilai-nilai
demokrasi, serta kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Salah satu
penelitian mengenai dampak implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic
Education) pada mahasiswa di Universitas Pohuwato menyimpulkan bahwa
implementasi pendidikan kewarganegaraan sangat berpengaruh terhadap moralitas
mahasiswa.
Tantangan dan Solusi Implementasi Pendidikan
Kewarganegaraan (Civic Education) di Indonesia
Di Indonesia, Pendidikan
Kewarganegaraan (Civic Education) telah menjadi bagian dari kurikulum
formal di sekolah. Namun dalam proses penerapannya hal ini tentunya memiliki
tantangan tersendiri. Tantangan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bisa
berasal dari beragam faktor, mulai dari kompleksitas materi yang terkadang
sulit dipahami oleh siswa, hingga kesulitan dalam menerapkan konsep-konsep
tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tantangan utama adalah
bagaimana membuat materi ini relevan dan menarik bagi generasi muda. Banyak
siswa menganggap pendidikan kewarganegaraan sebagai pelajaran hafalan, bukan
sebagai bekal hidup bermasyarakat. Selain itu, masih terdapat kesenjangan
antara pengetahuan yang diajarkan di kelas dengan praktik nyata di masyarakat.
Tantangan
tersebut harus diatasi, dalam mengatasi hal tersebut diperlukan inovasi
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education),
seperti:
1.
Mengintegrasikan isu-isu aktual ke dalam materi
pembelajaran,
2.
Melibatkan siswa dalam kegiatan sosial dan proyek
kemasyarakatan,
3.
Menggunakan media digital dan teknologi untuk memperkaya
pengalaman belajar,
4.
Mendorong kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan
masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan.
Pendidikan
Kewarganegaraan (Civic Education) sebagai Pilar Karakter Bangsa
Pendidikan
kewarganegaraan (Civic Education) bukan hanya soal pengetahuan, tetapi
juga pembentukan karakter. Hal ini juga menanamkan nilai-nilai kejujuran,
tanggung jawab, empati, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini menjadi pondasi
utama dalam membangun bangsa yang beradab, toleran, dan demokratis. Generasi
muda yang memiliki karakter kuat dan pemahaman demokrasi yang baik akan menjadi
agen perubahan yang mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Pendidikan kewarganegaraan (Civic
Education) adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Dengan
membangun generasi yang berkarakter dan demokratis, Indonesia akan memiliki
warga negara yang siap menghadapi tantangan global, menjaga persatuan dalam
keberagaman, dan aktif berkontribusi dalam pembangunan nasional. Sudah saatnya
semua pihak-pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat-bersinergi memperkuat
pendidikan kewarganegaraan demi terciptanya demokrasi yang sehat dan
berkelanjutan. Atiqah Nur Hafidzah Maharani Andita Razaki