Pentingnya Spirit Narcisdik dan Polidik

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Praktisi Pendidikan)

Adalah Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat pernah menyatakan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur adalah insan politik. Hal ini disampaikan kepada para ASN agar tidak berpolitik praktis. Fokus sebagai ASN prestatif dedikatif adalah utama.

Ya, faktanya Gubernur dan Wakil Gubernur adalah “makhluk” politik yang terkait dengan partai politik dan kepemimpinan politik. Para ASN tentu saja tidak boleh berpolitik praktis, walau pun sebagai bagian dari masyarakat Ia adalah insan politik, punya hak politik dan hak memilih.

Apa sebenarnya yang harus dilakukan para ASN? ASN guru terutama? Dalam buku yang berjudul “Saatnya Guru Berpolitik” Saya tuliskan betapa pentingnya entitas guru untuk berpolitik. Politik apa? Tiada lain adalah politik “Narcisdik dan Polidik”.

Apa itu politik Narcisdik dan Polidik? Narcisdik adalah sebuah gerakan narcisme edukatif yakni  selalu tampil, eksis untuk mendidik. Di mana pun, apa pun dan bagaimana pun, utamakan eksis mendidik. Para guru punya tiga tugas utama dalam narcisdik.

Pertama mendidik secara formal di sekolahan. Kedua mendidik secara informal untuk keluarga kecilnya, dan ketiga mendidik secara non formal untuk keluarga besar, yakni publik pada umumnya. Setiap guru wajib narcisdik, eksis membawa spirit mendidik, di mana pun.

Nah, apa itu polidik? Pada dasarnya sama dengan narcisdik, yakni gerakan pola mendidik. Dimana pun, saat bagaimana pun, kapan pun, sikon sosial apa pun, entitas guru harus dan wajib ambil bagian dalam mengedukasi publik. Itulah polidik.

Jangan sampai entitas guru tiarap, diam, sembunyi dan pasif saat dihadapannya ada dinamika ipoleksosbud yang membutuhkan pencerahan dan solusi edukatif. Guru wajib berpolidik, pola mendidik dan mengajak publik untuk cerdas dan waras.

Polidik dan narcisdik tidak ada kaitan dengan politik praktis, hanya berkaitan dengan spirit edukasi publik. Guru tidak boleh bengong, lola dan ikut-ikutan, tetapi harus punya pengikut atau follower demi kemajuan ipoleksosbud. Guru adalah guru, wajib menjadi guru dimana pun.

Tuntutan spirit narcisdik dan polidik mewajibkan setiap guru semakin profesional, multitalenta, berprestasi dan aktif diorganisasi profesi. Guru yang tidak profesional dan tidak cukup wawasan dan keberanian untuk narcisdik polidik, bahaya bagi masa depan bangsa.

Apalagi di era disruptif, era dunia medsos dan era mudahnya orang menebar hoax. Pastikan guru ambil bagian menjadi bagian dari “Menteri Penerangan” memberikan informasi edukatif objektif tentang berbagai hal. Kehadiran guru di ruang publik medsos/netizen sangat diperlukan.

Buku “Saatnya Guru Berpolitik” esensinya mengajak setiap guru untuk menjadi warga negara yang kontributif pada dinamika sosial politik yang edukatif namun non partisan. Politik guru adalah politik pendidikan, mengajak pada kewarasan dan kemajuan pendidikan nasional. Guru wajib terlibat dalam berbagai giat sosial dan tuntutan sosial.

Guru wajib menjadi bagian dari pemerintah, mendukung pemerintah dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa” bukan menyinyirkan kehidupan bangsa. Apalagi kata dan perbuatan yang menghina pemimpin bangsa harus dihindari.

Ungkapan para tokoh nasional yang tak patut menjadi contoh harus diimbangi dengan narasi-narasi para guru yang mendidik. Sejumlah tokoh yang banyak pengagumnya, tapi kata-katanya buruk harus dinetralisir oleh para guru. Terutama dampaknya pada anak didik.

Guru---terutama pada anak didik---harus mampu menjelaskan bahwa tokoh-tokoh nasional mengapa berkata dan bernarasi buruk, terutama pada pemimpin bangsa? Jelaskan bahwa mereka  adalah pelaku politik, terkait kekuasaan dan dinamika biasa dalam politik.

Bisa dibayangkan bagaimana anak didik yang setiap hari ada di ruang kelas, melihat foto Presiden RI. Presidennya disebut Jokodok, Fir’aun dan mengelola tukang sihir. Ini sangat tak baik bagi perspektif dini setiap anak didik. Presiden itu sosok sakral dalam sebuah negara.

Guru, wajib menjelaskan realitas demikian di atas, bila ada anak didik dan publik bertanya. Ini di antara polidik, menjelaskan kewarasan dan kebaikan. Guru tidak boleh berpolitik praktis tapi Ia wajib berpolidik, pola mendidik yang berpihak pada fakta objektif dan kebenaran.

Narcisdik dan polidik entitas guru sejatinya dibarengi dengan sejumlah prestasi, karya dan kontribusi pada kehidupan publik. Guru setidaknya “lengket” dengan lima hal. Pertama organisasi, kedua literasi, ketiga produksi karya, keempat prestasi, dan kelima kolaborasi edukatif dengan berbagai pihak. Guru digugu, ditiru, bukan gagu dan lugu.