PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN PEMBINA KEPEGAWAIAN JADI ISU MENARIK DALAM WEBINAR SERIE 4 BPSDM HUKUM DAN HAM

Oleh Hasbullah Fudail

Penyederhanaan birokrasi dengan menyatukan semua fungsi Penelitian dan Pengembangan   yang ada di beberapa kementerian atau lembaga dalam satu wadah tunggal dengan nama Badan Ristek dan Teknologi (BRIN), kenyataannya tidak menjawab permasalahan yang ada untuk lebih fokus dan efektif. Badan Litbang yang ada di Kementarian atau Lembaga ternyata tidak semuanya melebur ke dalam BRIN. Badan Penelitian tersebut hanya berubah kulit (casing) menjadi Badan Strategis Kebijakan sehingga organisasi malah menjadi tidak sederhana.

Selain itu pembina kepegawaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dijabat oleh Pejabat Negara (Gubernur/Bupati/Walikota) perlu dilakukan revisi. Pengalaman menunjukkan rusaknya birokrasi karena para pejabat maupun ASN menjadi Tim Sukses secara tersembunyi dalam proses Pilkada. Banyak kenyataan yang menunjukkan di daerah provinsi, kota maupun kabupaten jika tidak menjadi Tim pemenangan dalam Pilkada dari jalur Birokrasi ASN maka para pejabat tersebut akan dimutasi ke tempat yang tidak strategis atau bahkan kehilangan jabatan strukturalnya. Untuk menguragi intervensi pejabat negara terhadap birokrasi ASN khususnya dalam proses Pilkada maka pembina kepegawaian harus berada di bawah pimpinan pejabat struktural tertinggi di Lembaga Birokrasi ASN tersebut. Hal ini telah disampaikan dan diusulkan disaat menjadi bagian dari fungsi pembinaan SDM 14 (empat belas) tahun yang lalu di Sekjen Kemenkumham.

Demikian disampaikan Hasbullah Fudail (Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat) kepada narasumber dari Kemempan RB, pada acara Webinar Series 4 dengan mengusung tema "Jabatan Fungsional Sebagai Investasi Bagi Organisasi Masa Depan, Kamis 27 September 2024." Acara yang berlangsung secara virtual ini menghadirkan Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Abba Subagja, sebagai narasumber utama.

Atas pernyataan  tersebut, Abba Subagja menjelaskan bahwa penyatuan wadah fungsi penelitian dan pengembangan dari beberapa Kementerian Lembaga menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan amanah Undang-Undang. BRIN dibentuk merujuk pada amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pasal 48 yang berbunyi 'untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional'.  Adanya masalah beberapa kementerian/lembaga yang tidak berjalan sebagaimana mestimya itu memang perlu dievaluasi.

Selain itu menyangkut keterlibatan pejabat atau ASN dalam Tim Sukses dukungan kepada calon Gubernur/Bupati/Walikota dalam Pilkada akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Khususnya bagi pejabat yang lebih tinggi tidak memberi sanksi kepada ASN yang terlibat dalam Pilkada dan tidak netral, maka pejabatnya akan menerima sanksi yang lebih berat, demikian Abba Subagja.

Kepala BPSDM Hukum dan HAM Razilu dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas antusiasme serta partisipasi dari seluruh Sahabat Cerdas, yang selalu setia untuk terus mengikuti rangkaian webinar series ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Kegiatan Webinar ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi yang lebih efisien dan efektif. Terbukti sampai dengan pukul 07.30 pagi ini peserta yang telah tercatat login sebanyak 13.961 peserta belum termasuk di platform Youtube.