PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN CIATER PASCA PEMEKARAN DARI KECAMATAN JALANCAGAK

Walaupun dari hasil penelitian (penilaian responden) tingkat kepuasan Kecamatan Ciater dalam penyelenggaraan pelayanan publik hanya 68,89% (yang berarti cukup berkualitas), tetapi mengingat kecamatan ini baru terbentuk dan prasarananya yang belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan (seperti gedung untuk kantor yang masih sewa), nilai seperti itu merupakan sebuah pencapaian yang tetap patut diapresiasi. Apresiasi juga layak diberikan kepada Camat Ciater yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menerapkan kepemimpinan yang sensitif dan responsif, sehingga masukan baik berupa saran dan/atau kritikan/keluhan dari publik (masyarakat) dijadikan bahan untuk perbaikan dan evaluasi diri.

1.2 Faktor Penghambat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Ciater belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Dengan kata lain pelayanan yang diselenggarakan baru bisa mencapai tahap cukup berkualitas. Namun penilaian tersebut tidak semata disebabkan karena kekurangmampuan Kecamatan Ciater dalam menyelenggarakannya. Secara umum bahkan penilaian tersebut lebih disebabkan hal-hal yang berada di luar kekuasaan kecamatan. Berikut akan dijelaskan faktor-faktor yang menghambat upaya pemerintah (Kecamatan Ciater) dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.

1.      Jarak yang masih jauh dengan lokasi Kecamatan Ciater

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Subang dengan memekarkan beberapa kecamatan di wilayahnya adalah untuk lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya. Secara lebih kongkrit lagi yaitu untuk lebih mendekatkan jarak tempuh masyarakat kepada kantor pemerintahan dalam rangka mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Kebijakan ini pun sebetulnya dalam rangka melaksanakan semua fungsi yang melekat pada keberadaan pemerintahan yaitu pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan. Untuk bisa melaksanakan fungsi tersebut dengan baik maka salah satu jalannya yaitu lebih mendekatkan lagi dengan masyarakat.

Dalam kasus Kecamatan Ciater, jarak tempat tinggal masyarakat dengan kantor kecamatan ternyata masih dianggap terlalu jauh. Oleh karena itu untuk mengurus kebutuhan administrasi, masyarakat membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang besar. Kebutuhan tersebut bisa dua kali lipat kalau dalam pengurusannya tidak bisa selesai dalam satu kali atau satu hari. Diperoleh informasi dari beberapa responden bahwa sebetulnya kalau menggunakan jalan yang “menerobos” dan selama ini digunakan masyarakat jarak dan waktu tempuhnya lebih dekat ke kantor kecamatan sebelumnya (Kecamatan Jalancagak). Hal tersebut tidak terlepas dari lokasi kantor kecamatan yang berada tidak di tengah-tengah 7 (tujuh) desa yang menjadi di wilayah kerjanya. Kantor desa saat ini berlokasi perbatasan Bandung Barat—Subang di wilayah Desa Cisaat.

2.             Terbatasnya kewenangan kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan publik Terbatasnya kewenangan kecamatan menjadi faktor lain yang menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Ciater dinilai hanya cukup memuaskan saja atau cukup berkualitas. Kewenangan yang dimaksud adalah kewenangan dalam mengurus berbagai jenis pelayanan untuk bisa diselesaikan di kecamatan saja. Pada beberapa jenis layanan seperti halnya KTP, pengurusannya harus melibatkan pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait.

Akibatnya masyarakat yang membutuhkan kartu identitas tersebut harus menyiapkan waktu dan biaya tambahan. Hal tersebut berbeda dibanding masa-masa sebelumnya yang untuk mengurus KTP cukup diselesaikan sampai di kecamatan saja.

Dari hasil penelitian memang diperoleh gambaran bahwa ketentuan tersebut dirasakan oleh responden menyebabkan proses dan prosedur pelayanan menjadi panjang. Dengan panjangnya proses tersebut maka pengurusan dan penyelesaiannya pun menjadi lebih lama dan biaya yang dikeluarkan pun menjadi lebih besar. Semakin lama dan besar lagi biaya yang harus dikeluarkan kalau pengurusannya tidak bisa dikolektifkan oleh kecamatan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa bagi masyarakat dengan prosedur dan penyelesaian pelayanan seperti itu menjadi menambah beban hidupnya.

3.      Ketidakpastian dalam pengurusan dan penyelesaian pelayanan yang menyebabkan biaya dan waktu pengurusan yang berbeda-beda.

Dibandingkan tiga faktor sebelumnya dalam faktor ini kecamatan turut memberikan kontribusi. Walaupun tidak banyak tetapi hal tersebut memberikan kesan pada masyarakat (responden) bahwa penyelenggaraan di Kecamatan Ciater dalam proses pengurusan dan penyelesaian berbeda-beda. Akibatnya timbul perasaan ada ketidakadilan dalam pelayanan pada diri sebagian masyarakat. Pada akhirnya hal tersebut berdampak pada penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Ciater hanya cukup berkualitas saja.

Kontribusi Kecamatan Ciater pada ketidakpastian pengurusan dan penyelesaian pelayanan ini terkait dengan lamanya waktu penyelesaian dan besaran biaya pengurusannya. Lamanya waktu disebabkan petugas dari kecamatan menunggu jumlah masyarakat yang juga mengurus pelayanan lebih banyak (tidak hanya 1 atau 2 orang). Dengan ada beberapa orang yang mengurus maka biaya yang dibutuhkan (sebagai pengganti transportasi ke pemda) bisa sedikit/kecil karena seolah ditanggung bersama. Selain itu juga untuk efesiensi waktu karena dalam sekali pergi ke kantor Pemda Subang, banyak hal yang bisa diselesaikan.

Sementara untuk kepastiaan biaya, sebetulnya untuk pengurusan pelayanan adminsitrasi di kecamatan kepastian biaya sudah bisa ditetapkan karena aturannya jelas. Pembiayaan pada jenis-jenis layanan tertentu biasanya sudah ditetapkan Pemda, sedangkan pengurusan yang tidak ada biayanya tidak dipungut biaya. Ketidakpastian besaran biaya muncul karena ada sebagian masyarakat yang meminta bantuan petugas dari kecamatan untuk menguruskan kebutuhan mereka yang dalam jenis layanan tertentu tidak memerlukan kehadiran yang bersangkutan. Untuk mengganti transportasi (ongkos) masyarakat tersebut memberikan sejumlah uang yang tidak ada ketentuan besarannya. Oleh karena itu tiap orang (warga masyarakat) berbeda-beda memberinya tergantung keikhlasannya.

Di sisi lain praktek seperti itu memberikan kesan negatif pada petugas kecamatan dan Kecamatan Ciater itu sendiri, seolah terjadi praktek percaloan atau bahasa halusnya ‘Biro Jasa”. Secara empiris dari hasil penelitian memang ada kesan seperti itu yang secara lisan disampaikan pada saat menyebarkan kuesioner. Kesan negatif yang muncul di antaranya ketidakadilan dalam pelayanan, bagi masyarakat yang memberi petugas (aparat) “biaya” pengurusannya lebih besar maka akan disegerakan, sedangkan yang kecil bisa lebih lama.

Bila menggunakan logika dan perhitungan matematis (diluar norma dan aturan perundang-undangan), sebetulnya kejadian seperti itu menjadi hal yang wajar. Bila kita kaitkan dengan jarak yang harus ditempuh oleh petugas saat membantu menguruskan keperluan administrasi masyarakat, semua energi yang dikeluarkannya harus juga diperhitungkan. Artinya kalau dari sisi perhitungan “biro jasa” tidak cukup hanya mengganti ongkos transportasi saja, tetapi juga harus diperhitungkan aspek waktu, tenaga, dan lain-lain. Oleh karena itu, sekali lagi, menjadi hal wajar jika masyarakat yang memberi biaya lebih besar bisa segera dilakukan pengurusannya ke pemda karena transportasi dan lain-lainnya sudah bisa tertutupi.

Namun terlepas dari perhitungan dan pertimbangan logika, dalam etika pemerintah maka praktek “biro jasa” seperti itu tidak dibenarkan. Lebih baik biarkan masyarakat mengurus dan menyelesaikan sendiri keperluan admisnitrasi sampai ke kantor Pemda. Petugas kecamatan hanya memberikan pelayanan sebatas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada akhirnya memang bagi masyarakat kecil, keputusan tersebut menjadi beban yang sangat berat karena selain harus mengeluarkan biaya yang besar juga akan mengambil waktunya yang biasanya digunakan untuk mencari penghasilan. Mengingat Kecamatan Ciater menjadi bagian dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang maka penyelesaiannya harus juga dipikirkan oleh pemerintah daerah.

Penutup

Terdapat beberapa hal yang dapat ditarik menjadi suatu simpulan terkait kualitas pelayanan publik di Kecamatan Ciater pasca pemekarannya dengan Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang. Simpulan tersebut yaitu:

1.      Pelayanan publik yang diselenggarakan di Kecamatan Ciater pasca pemekaran mencakup beberapa jenis layanan. Jenis layanan yang teridentifiaksi ada 13 jenis di antaranya proses pembuatan KTP, KK, surat pernyataan ahli waris, akta jual beli, IMB dan lain-lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa Kecamatan Ciater mampu menyelenggarakannya, walaupun ada beberapa hal yang dinilai masih perlu perbaikan seperti persyaratan, kepastian penyelesaian pengurusannya dan lain-lain. Namun, mengingat kecamatan ini baru terbentuk tahun 2007 maka permasalahan tersebut masih bisa ditolerir.

Terbentuknya Kecamatan Ciater ini justru memberikan dampak positif untuk terciptanya penyelengaraan pemerintahan secara umum dan pelayanan publik secara khusus lebih berkualitas lagi. Hal ini disebabkan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menjadi lebih sempit sehingga hubungan pemerintah dengan yang diperintah bisa lebih dekat lagi. Kedekatan inilah yang memberikan kesempatan pada Pemerintah Kabupaten Subang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui kecamatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan pemekaran kecamatan masih relevan sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.      Keberhasilan Kecamatan Ciater yang secara umum cukup mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas tidak terlepas dari kepemimpinan camat yang berhasil mengelola dan mengatasi segala keterbatasan yang dimiliki kecamatannya sebagai kecamatan baru. Ruang komunikasi yang dibangun antara pemerintah dan yang diperintah serta antara pimpinan dan bawahan menjadi strategi yang tepat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Namun, ada beberapa faktor lain yang menjadi kendala untuk mewujudkan pelayanan yang lebih berkualitas lagi. Faktor tersebut di antaranya menyangkut jarak kantor kecamatan dengan masyarakat desa yang tetap masih jauh, prasarana kecamatan (gedung kantor) yang bukan milik pemerintah dan berakibat pada sulitnya melakukan penataan ruang pelayanan yang kondusif dan representatif, ketidak pastian dalam pengurusan dan penyelesaian pelayanan dan terakhir terbatasnya fungsi dan kewenangan kecamatan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan.

Merujuk pada kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang kiranya perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Subang untuk bisa meningkatkan lagi kualitas penyelenggaraan pemerinahan dan pelayanan publik.

1.      Kebijakan pemekaran kecamatan bisa terus dilakukan karena tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Subang, tetapi secara tidak langsung semakin mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Rentang kendali pun menjadi lebih sempit, sehingga koordinasi, pembinaan dan pengawasan dapat secara efektif dan efesien dilaksanakan.

2.      Mengingat faktor penghambat yang menyebabkan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Ciater lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternalnya, maka ada beberapa hal yang kiranya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Subang.

a.       Penempatan aparatur pemerintah yang tepat untuk mengisi jabatan yang strategis dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Penempatan dapat dilakukan dengan secara tegas berbasis pada kesesuaian kualifikasi aparatur dengan jabatan strategis yang akan diembannya.

b.       Menyiapkan gedung pemerintah untuk kantor kecamatan yang kondusif dan representatif untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Untuk kasus Kecamatan Ciater dengan kondisi geografis yang seperti itu penemapatan kantor untuk kecamatan di wilayah Desa Palasari dapat dipertimbangkan karena ada di tengah-tengah 7 (desa) yang ad di wilayahnya. Namun penempatan kantor tersebut harus di dalam wilyah desa bukan di pinggir jalan raya Bandung—Subang.

c.       Dengan kedudukan yang strategis sebagai jembatan penghubung antara Pemerintah Kabupaten Subang dengan masyarakat, kecamatan perlu diberikan tambahan fungsi dan kewenangan terkait dengan pengurusan dan penyelesaian pelayanan publik. Penambahan fungsi dan kewenangan tersebut adalah dalam kerangka mempersingkat proses pelayanan sehingga bisa selesai di kecamatan. Dengan demikian dari sisi biaya, waktu, dan prosedur pengurusan pelayanan bisa lebih memiliki kepastian.

d.       Menyederhanakan persyaratan dalam pengurusan dan penyelesaian pelayanan dengan membuat sebuah kartu atau apapun (semacam kartu pintar) yang bisa mencakup untuk semua persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat. Penyederhaan juga dapat dilakukan dengan menyederhanakan jalur birokrasi. Untuk hal ini Pemerintah dapat menerapkan strategi “pelayanan jemput bola” yaitu menugaskan instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik mengunjungi tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Subang secara berkala. Akan lebih baik (berkualitas) kalau pelayanan jemput bola ini diselenggarakan di desa-desa. Selain akan meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan, dalam artian meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, strategi ini pun dapat meningkatkan kualitas hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah.

-o-

7