PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN REGULASI YANG MENGATURNYA

Oleh Dedy Kustawan

(Komunitas Cinta Indonesia/Lintang Samudra Edukasi Yayasan MDP Indonesia)

“Salah satu unsur Negara hukum adalah setiap tindakan pemerintah atau pemerintahan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu pula dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk pendidikan khusus di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan atau regulasi yang menjadi focus bahasan tulisan ini. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk memudahkan dan memberi kejelasan dalam menata kehidupan serta untuk kebaikan semua warga negara, bukan untuk menyulitkan atau membuat bingung.”

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pergantian undang-undang tersebut, istilah “Pendidikan Luar Biasa” berubah menjadi “Pendidikan Khusus” sebagaimana dijelaskan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut: “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”

Berkaitan dengan hak dan kewajiban warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, ntelektual, dan sosial maka diatur pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai berikut: “Warga Negara yang memiliki kelainan sifik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.  Bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dijelaskan pada Pasal 5 ayat (4) bahwa: “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.”

Pada Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa; “Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan pendidikan khusus telah terbit yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  Penyeenggaraan Pendidikan Khusus telah diatur mulai Pasal 127 sampai dengan 138.  Pengertian pendidikan khusus dijelaskan pada Pasal 127 Peraturan Pemerintah Nomor 2010 sebagai berikut:  “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.” Baik Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 127 maknanya sama bahwa yang berhak memperoleh pendidikan khusus adalah: 1) peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau  2) peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pada Pasal 130 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

(1)  Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

(2)    Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

(3)    Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berikutnya pada Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

(1)  Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

(2)    Pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

(3)    Penjaminan terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menetapkan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan umum dan 1 (satu) satuan pendidikan kejuruan yang memberikan pendidikan khusus.

(4)    Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah kabupaten/kota menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.

(5)    Perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan.

(6)    Pemerintah provinsi membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Berdasarkan Pasal 130 dan 131 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendidikan Khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Provinsi adalah pendidikan khusus melalui satuan pendidikan khusus (Taman Kanak-kanak Luar Biasa disingkat TKLB, Sekolah Dasar Luar Biasa disingkat SDLB, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa disingkat SMPLB, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa disingkat SMALB) atau Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan (Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pendidikan khusus diselenggarakan juga pada satuan pendidikan umum dan kejuruan mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK.  Artinya sesuai dengan kewenangannya Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat (Kemenag) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan umum, kejuruan, dan keagamaan (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK) diselenggarakan secara inklusif.  Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki kelainan diselenggarakan secara inklusif seperti pada Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sebagai berikut: “ …. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.”

Peserta didik yang berkelainan pengertiannya sama dengan penyandang disabilitas. Pada Pasal 51 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: “Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.” Hak memperoleh kesempatan pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus ini diatur pula pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Seperti dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) PP No 13 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, “Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus.

Makna pendidikan inklusif pada Pasal 51 UU No 35 Tahun 2014 tersebut di atas maksunya adalah pada satuan pendidikan umum/kejuruan/keagamaan dan pendidikan khusus maknanya pada satuan pendidikan khusus atau sekolah khusus/Sekolah Luar Biasa.

Pemerintah daerah provinsi diamanatkan Pasal 131 Ayat (6) PP No 17 Tahun 2010 untuk membantu tersedianya sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus di Kabupaten/Kota yang dijelaskan Pasal 131 Ayat (4) PP No 17 Tahun 2010.

Seiring dengan kebijakan otonomi daerah pembagian kewenangan dalam bidang pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada lampiran 1 A disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dan pemerintah daerah kabupaten/kota pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Makna pendidikan khusus yang menjadi kewenangan provinsi maknanya sama dengan PP No 17 Tahun 2010, UU No 35 Tahun 2014, dan PP No 13 Tahun 2020 yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada satuan pendidikan khusus (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB) atau SLB.

Salah satu peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan PP No 2 Tahun 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan. Pada Pasal 6 ayat (5) Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 dijelaskan bahwa: “Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan khusus diselenggarakan secara inklusif atau melalui satuan pendidikan khusus. Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus atau SLB/Sekolah Khusus merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Penyelenggaraan pendidikan khusus secara inklusif diselenggarakan oleh pemerintah pusat (kemenag), pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Yang berhak memperoleh pendidikan khusus adalah peserta didik berkebutuhan khusus yang terdiri atas peserta didik yang memiliki kelainan (penyandang disabilitas) dan peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Jumlah penyelenggara pendidikan khusus melalui satuan pendidikan khusus dan melalui satuan pendidikan umum/kejuruan/keagamaan jumlahnya belum memadai di setiap provinsi/kabupaten/kota. Perlu ada komitmen yang lebih baik dalam merealisaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dari setiap pemangku kebijakan baik di pusat dan daerah  serta praktisi di lapangan agar penyelenggaraan pendidikan khusus dapat terlaksana secara optimal. Begitu pula hak-hak bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam memperoleh pendidikan khusus harus betul-betul ditegakkan. Jangan sampai peraturan perundang-undangan yang telah dibuat namun tidak dilaksanakan atau tiba-tiba ada pasal-pasal yang tidak boleh dilaksanakan tanpa ada kajian dan peraturan yang menjelaskan tidak boleh diberlakukannya seperti yang diatur pada PP No 17 tahun 2010 berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang salah satu bentuk pembinaan prestasinya diatur Permendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Harapan, semoga penyelenggaraan pendidikan khusus melalui satuan pendidikan khusus atau SLB/Sekolah Khusus dan penyelenggaraan pendidikan inklusif di setiap provinsi/kabupaten/kota dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aamiin YRA.

Bandung, 19 September 2020