Penyelesaian yang Tak Bertuan: Tantangan Disiplin dan Akuntabilitas Sekolah...

Oleh Hendri Hendriardi, S.Pd.

Pegiat literasi SMKN 1 Bojongpicung

Sekolah institusi Pendidikan bukan sekadar tempat belajar ataupun berlatih bagi siswa; ia adalah lingkungan pembentukan karakter, kedisiplinan, serta nilai moral bagi generasi muda. Namun dalam praktiknya, tidak jarang muncul pelanggaran demi pelanggaran dari mulai pelanggaran ringan sedang bahkan sampai puncaknya yaitu pada pelanggaran berat. Berbagai upaya telah dilakukan dari mulai teguran hingga sampai pembinaan karakter dan bimbingan konseling baik itu dilakukan oleh jurusan maupun oleh pihak konselor BP/BK.

Akumulasi point pelanggaran kadang tidak membuat siswa sadar dan mawas diri atas rentetan pelanggaran yang ia perbuat, sehingga akumulasi point berujung pada pemanggilan oang tua baik berupa SP 1, SP 2 dan SP 3 bahkan sampai pada tahapan diskorsing, tapi ironisnya tidak ada efek jera ataupun perobahan yang signifikan dari peristiwa tersebut. Terlebih lagi ketika tahapan itu talah dilalui kemudian siswa tersebut mau dikembalikan pada orang tua, ternyata pihak orang tua tidak bisa menerima dan keukeh agar anaknya dipertahankan. Antiklimaknya sampai melontarkan kata-kata emosinal, tindakan kekerasan membanting barang yang ada bahkan sampai mengancam dan mengeluarkan senjata tajam.

Dengan kejadian seperti itu membuat sekolah tidak bisa lagi membuat suatu keputusan yang final dari penanganan kasus tersebuti, karena khawatir berdampak pada keselamatan diri serta dapat menggangu keamanana dan ketertiban sekolah. Yang menjadi persoalan besar ialah ketika kasus-kasus tersebut tidak ditangani dengan tuntas, sehingga menghasilkan penyelesaian yang tak bertuan. Fenomena ini berpotensi melemahkan wibawa sekolah, mengurangi kepercayaan orang tua, dan menciptakan ketidakadilan bagi semua pihak yang terdampak. Kenapa semua ini terjadi tentunya ada beberapa kemungkina yang menjadi Analisa kritis akar dari masalah tersebut di antaranya:

·         Ketidaktegasan pihak sekolah dalam mengambil langkah yang tegas karena khawatir merusak citra lembaga atau memicu konflik dengan orang tua. Ketidaktegasan inilah yang menyebabkan kasus tersebut dibiarkan menggantung.

Tindakan dari orang tua atau wali terhadap siswa yang melakukan pelanggaran berat didukung oleh orang tua yang tidak menerima keputusan sekolah. Tekanan ini membuat proses penanganan menjadi rumit, bahkan terhenti di tengah jalan.

·         Sekolah yang tidak memiliki SOP disiplin yang terstruktur dan memadai. Akibatnya, guru atau pihak tata tertib bingung menentukan langkah, sehingga kasus berjalan tanpa arah.

Konflik kepentingan internal mebuat pelaku atau korban memiliki hubungan dekat dengan guru atau staf tertentu, penanganan kasus bisa bias. Hal ini membuat keputusan tertunda dan penyelesaian semakin berlarut.

Dokumen kasus yang tidak lengkap atau tidak konsisten membuat pihak sekolah kesulitan memberikan keputusan yang kuat apalagi tanpa pencatatan yang rapi, kasus pelanggaran bisa terputus di tengah proses

Analisa dampak buruk dari penyelesaian yang tak bertuan ini bisa berakibat pada pelanggaran berat tidak ditangani secara tegas, siswa lain akan menganggap aturan sebagai formalitas belaka. Ini dapat memicu munculnya pelanggaran serupa bahkan yang lebih parah. Jika kasus seperti ini tidak diselesaikan ini akan membuat siswa kebal hukum di mata peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Di sisi lain Orang tua akan meragukan kemampuan sekolah dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Reputasi sekolah pun dapat menurun drastis. Kasus yang tidak selesai akan memperuncing hubungan antar guru, siswa, dan pihak sekolah. Lingkungan belajar menjadi tidak kondusif.

Untuk mengakhiri lingkaran yang tak bertuan dari penanganan kasus tersebut tentunya kita membutuhkan solusi di antaranya :

·         Setiap sekolah harus memiliki prosedur standar yang mengatur langkah-langkah penanganan pelanggaran berat. SOP ini perlu disosialisasikan kepada siswa, guru, dan orang tua.

·         Tim eksekusi yang solid yang melibatkan wali kelas, konselor (BP/BK), kaprog dan para waka dalam membuat keputusan alhir yang tepat, objektif dan berkeadilan tanpa tekanan pihak manapun.

Sekolah perlu menjelaskan kronologi, bukti, dan dasar Keputusan secara profesional.

Pendekatan persuasif dapat membantu meredakan ketegangan.

Selain sanksi, sekolah juga dapat menerapkan pendekatan pemulihan, seperti mediasi, konseling, dan kegiatan edukatif, agar siswa pelaku menyadari kesalahannya tanpa mengorbankan masa depan mereka.

Penyelesaian yang tak bertuan dalam kasus pelanggaran berat oleh siswa adalah alarm keras bagi sekolah. Tanpa penanganan yang tepat, sekolah bukan hanya kehilangan otoritas, tetapi juga gagal menjalankan fungsinya sebagai institusi pembentuk karakter. Dengan prosedur jelas, ketegasan, transparansi, dan komunikasi yang baik, sekolah dapat memastikan bahwa setiap pelanggaran sekecil maupun seberat apapun memiliki penyelesaian yang adil, edukatif dan bermartabat.