Penulis: Caca Danuwijaya

Caca Danuwijaya (pakai batik)
Oleh Caca Danuwijaya
(Anggota
PGRI Kota Sukabumi)
Dengan
jumlah guru yang mencapai 3,4 juta orang, profesi guru menjadi pilar utama
dalam membangun generasi penerus bangsa. Namun, setelah 79 tahun perjalanan
organisasi profesi guru, khususnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),
masih banyak dinamika dan tantangan yang perlu diatasi.
Landasan
Hukum dan Tantangan
Pasal 41
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan
pembentukan organisasi profesi guru yang independen. Organisasi ini bertujuan
meningkatkan kompetensi, kesejahteraan, perlindungan profesi, serta
berkontribusi optimal bagi kemajuan pendidikan nasional. Sayangnya,
implementasi pasal ini menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah
dominasi non-guru dalam struktur kepengurusan organisasi profesi.
Banyak
guru merasa organisasi profesi belum sepenuhnya mewakili mereka. Dominasi
pengurus yang berasal dari luar kalangan guru aktif, seperti dosen, pejabat
struktural, atau pensiunan, menjadi perhatian. Fenomena ini menciptakan kesan
bahwa organisasi profesi guru, seperti PGRI, belum menjadi "rumah"
yang sepenuhnya dimiliki oleh para guru aktif.
Kebijakan
Baru dan Harapan
Terbitnya
Permendikbudristek Nomor 67 Tahun 2024 menjadi langkah maju. Regulasi ini
menegaskan bahwa pengurus organisasi profesi guru harus terdiri dari guru aktif
yang terdaftar dalam sistem pemerintah. Kebijakan ini memberi peluang besar
bagi guru untuk mengambil peran aktif, mulai dari tingkat ranting hingga pusat.
Namun,
pelaksanaannya memerlukan pengawasan agar organisasi profesi benar-benar
dijalankan oleh dan untuk guru. Pemerintah daerah juga harus memfasilitasi
pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana diamanatkan dalam
undang-undang.
Mewujudkan
Organisasi Guru yang Mandiri dan Profesional
Setelah 79
tahun perjalanan, masih ada pekerjaan rumah besar untuk mewujudkan organisasi
profesi guru yang mandiri dan benar-benar menjadi representasi guru. Guru harus
berani mengambil peran aktif dalam mengelola organisasinya, membangun jejaring,
dan memperjuangkan hak-hak profesi.
Selain
itu, pemisahan kementerian pendidikan menjadi beberapa bagian, seperti
pendidikan dasar-menengah (dikdasmen), perguruan tinggi, dan Budaya memberikan
arah yang lebih jelas. Guru besar dan dosen seharusnya fokus pada perguruan
tinggi, sementara guru sekolah dasar dan menengah memiliki wadah tersendiri
dalam organisasi profesinya.
Organisasi
profesi guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan
nasional. Namun, agar tujuan ini tercapai, perlu dilakukan reformasi mendasar
dengan melibatkan lebih banyak guru aktif dalam kepengurusan, memperkuat
kapasitas organisasi, dan memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan
semangat kolektif, organisasi profesi guru dapat menjadi mitra sejajar
pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
Selamat
Ulang Tahun ke-79 Guru Indonesia. Guru Hebat Indonesia Kuat.