PERAN GURU MENYUKSESKAN PP TUNAS

Oleh Idris Apandi, Praktisi Pendidikan

Di ruang-ruang kelas, banyak murid yang kepalanya menunduk, bukan karena membaca buku, melainkan menatap layar gawai di genggaman mereka. Ada yang tertawa kecil melihat video pendek, ada yang serius bermain gim, dan ada pula yang sekadar menggulir media sosial tanpa tujuan jelas. Pemandangan seperti ini bukan lagi hal asing di sekolah-sekolah kita hari ini.

Di tengah realitas tersebut, pemerintah menghadirkan harapan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Sejak diberlakukan pada 28 Maret 2026, kebijakan ini mencoba membatasi akses digital anak di bawah usia 16 tahun. Tujuannya jelas: melindungi anak dari dampak negatif dunia digital yang kian tak terbendung.

Namun, pertanyaannya: apakah aturan ini akan efektif tanpa keterlibatan guru? Di sinilah peran guru menjadi sangat penting, bahkan krusial. Guru bukan sekadar penyampai kebijakan, melainkan jembatan antara regulasi dan realitas kehidupan murid.

Guru hari ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Jika dulu guru berhadapan dengan keterbatasan sumber belajar, kini justru berhadapan dengan banjir informasi yang tak semuanya bermanfaat. Murid tidak lagi kekurangan akses, tetapi kelebihan paparan. Mereka tidak kesulitan mencari hiburan, tetapi kesulitan mengendalikan diri.

Maka, langkah pertama yang perlu dilakukan guru adalah mengubah cara pandang murid terhadap gawai. Gawai tidak boleh lagi diposisikan sebagai sumber kesenangan semata, melainkan sebagai alat yang harus digunakan secara bijak. Guru perlu menjelaskan, dengan bahasa yang sederhana dan dekat dengan kehidupan murid, tentang dampak penggunaan gawai berlebihan: menurunnya konsentrasi, terganggunya kualitas tidur, hingga berkurangnya interaksi sosial secara nyata.

Namun, edukasi semata tidak cukup. Murid adalah peniru ulung. Mereka lebih mudah mencontoh daripada mendengar nasihat. Karena itu, guru harus menjadi teladan. Ketika guru mampu menunjukkan penggunaan teknologi secara proporsional, tidak sibuk dengan ponsel saat mengajar, memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran, dan tetap mengutamakan interaksi langsung, maka pesan yang disampaikan akan terasa lebih kuat dan nyata.

Di sisi lain, pendekatan yang digunakan juga harus berubah. Melarang tanpa penjelasan hanya akan melahirkan perlawanan. Murid bisa saja patuh di hadapan guru, tetapi melanggar di belakang. Oleh karena itu, pendekatan dialogis menjadi kunci. Ajak murid berdiskusi, dengarkan pengalaman mereka, dan libatkan mereka dalam menyusun aturan bersama. Ketika murid merasa memiliki aturan tersebut, mereka akan lebih bertanggung jawab untuk menjalankannya.

Di titik inilah kita mulai melihat implikasi yang lebih dalam dari pembatasan media sosial di kalangan pelajar. Kebijakan ini sejatinya bukan hanya soal mengurangi waktu layar, tetapi juga membuka ruang bagi pembentukan karakter yang lebih baik. Ketika murid tidak lagi terlalu bergantung pada gawai, mereka memiliki kesempatan untuk kembali pada aktivitas-aktivitas esensial yang selama ini mulai terpinggirkan.

Di ruang kelas, guru dapat menghidupkan kembali kebiasaan menulis dengan tangan. Sebuah aktivitas sederhana yang ternyata melatih kesabaran, ketelitian, dan daya ingat. Membaca buku fisik pun dapat kembali menjadi budaya, menghadirkan kedalaman berpikir yang tidak selalu didapat dari bacaan digital yang serba cepat. Interaksi antarmurid juga menjadi lebih hangat dan nyata; mereka belajar mendengar, menghargai pendapat, dan membangun empati.

Lebih dari itu, pembelajaran kolaboratif dapat tumbuh lebih alami. Murid belajar bekerja sama, berbagi peran, dan menyelesaikan masalah bersama tanpa selalu bergantung pada mesin pencari. Di sinilah nilai-nilai seperti gotong royong, tanggung jawab, dan kejujuran menemukan ruangnya untuk berkembang. Namun demikian, pembatasan akses digital saja tidak cukup. Dunia digital tetap akan menjadi bagian dari kehidupan murid, cepat atau lambat. Oleh karena itu, langkah yang tak kalah penting adalah memperkuat etika digital dan literasi informasi.

Guru memiliki peran penting dalam membekali murid dengan kemampuan memilah informasi. Di tengah derasnya arus berita, murid harus diajarkan untuk tidak mudah percaya pada setiap informasi yang mereka temui. Mereka perlu dilatih untuk berpikir kritis: memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan memahami konteks.

Selain itu, etika dalam berinteraksi di dunia digital juga harus ditanamkan. Murid perlu memahami bahwa jejak digital bersifat permanen dan setiap tindakan di ruang maya memiliki konsekuensi. Mereka harus diajak menyadari bahaya perilaku seperti perundungan siber (cyber bullying), penyebaran ujaran kebencian, hingga keterlibatan dalam aktivitas berisiko seperti judi online yang kini semakin mudah diakses.

Pendekatan yang digunakan tentu harus bijak dan kontekstual. Alih-alih menakut-nakuti, guru dapat menggunakan studi kasus yang dekat dengan kehidupan murid. Diskusi tentang dampak nyata dari hoaks, konflik akibat media sosial, atau kerugian akibat judi online dapat membuka kesadaran mereka secara lebih mendalam.

Tentu saja, perjalanan ini tidak akan mulus. Akan ada resistensi dari murid yang merasa kebebasannya dibatasi. Akan ada orang tua yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pengawasan digital. Bahkan, bisa jadi ada ketidakkonsistenan di lingkungan sekolah itu sendiri. Di sinilah pentingnya kolaborasi. Guru tidak bisa berjalan sendiri. Sekolah perlu membangun kesepahaman bersama, baik antar guru maupun dengan orang tua. Sosialisasi kepada orang tua menjadi langkah penting agar aturan di sekolah sejalan dengan kebiasaan di rumah. Sebab, seketat apa pun aturan di sekolah, jika di rumah anak dibiarkan bebas tanpa kontrol, maka upaya tersebut akan sia-sia.

Lebih dari itu, sekolah juga dapat membangun budaya baru yang mendukung implementasi PP Tunas. Program seperti “hari tanpa gawai”, zona bebas (dari) gadget, atau gerakan literasi digital bisa menjadi alternatif yang menarik. Murid tidak hanya dilarang, tetapi juga diberikan ruang untuk merasakan pengalaman belajar dan berinteraksi tanpa ketergantungan pada layar.

Hal yang tak kalah penting, guru perlu memahami bahwa tujuan utama dari kebijakan ini bukanlah membatasi, melainkan membentuk. Membentuk karakter murid agar mampu mengendalikan diri, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Dunia digital bukan musuh yang harus dijauhi, tetapi realitas yang harus dihadapi dengan bijak.

Pada akhirnya, keberhasilan PP Tunas tidak hanya diukur dari seberapa banyak akses yang dibatasi, tetapi dari seberapa dalam kesadaran yang tumbuh dalam diri murid. Dan kesadaran itu tidak lahir dari aturan semata, melainkan dari proses pendidikan yang menyentuh hati dan pikiran.

Guru, dengan segala keterbatasan dan tantangannya, tetap menjadi kunci utama dalam proses ini. Di tangan guru, kebijakan bisa menjadi gerakan. Di tangan guru, aturan bisa menjadi kesadaran. Dan di tangan guru pula, generasi digital kita dapat tumbuh menjadi generasi yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijak, beretika, dan berkarakter kuat dalam menggunakannya. Karena sejatinya, mendidik di era digital bukan tentang menjauhkan anak dari teknologi, melainkan menuntun mereka agar tidak kehilangan arah di dalamnya.