PERAN KELUARGA DAN PEMERINTAH DALAM SISTEM PENDIDIKAN

Oleh Dr. Rahman Mulyawan

(Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad dan anggota Komunitas Cinta Indonesia/KACI)

Komponen sistem pendidikan secara umum sangatlah banyak dan bervariatif. Keluarga dan Pemerintah merupakan beberapa komponen dari sekian banyak komponen yang ada dalam sistem pendidikan.

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Pendidikan yang diterima dalam keluarga inilah yang akan digunakan oleh anak sebagai dasar untuk mengikuti pendidikan selanjutnya di sekolah.

Upaya yang dilakukan keluarga dalam rangka meningkatkan pemahaman dan sikap terhadap pendidikan, antara lain:

1.         Membentuk sikap dan watak budi pekerti.

2.         Memberikan latihan keterampilan.

3.         Melaksanakan pendidikan kesosialan.

4.         Penanaman nilai-nilai pancasila, nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan kepada Allah SWT.

Upaya keluarga dalam sistem pendidikan nasional Indonesia tidak terbatas hanya pada pendidikan keluarga saja, tetapi keluarga juga ikut serta bertanggung jawab terhadap pendidikan lainnya. Keikutsertaan keluarga itu meliputi tahap perencanaan pemantauan dalam pelaksanaan, maupun dalam evaluasi dan perkembangan peserta didik.

Lain halnya dengan Pemerintah sebagai penyandang dana terbesar sebagai fasilitator dan penanggung jawab dalam dunia pendidikan. Pemerintah kaitannya dalam memfasilitasi kegiatan pendidikan baik dari segi tempat maupun fasilitas pendukung lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan sikap terhadap pendidikan di Indonesia, antara lain yaitu:

1.         Meningkatkan akses terhadap masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Tolak ukurnya dari angka partisipasi.

2.         Menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan, seperti ketidakmerataan di desa dan kota, serta jender.

3.         Meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, serta meningkatkan nilai rata-rata kelulusan dalam ujian nasional.

4.         Pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah.

5.         Pemerintah meningkatkan anggaran pendidikan.

6.         Penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan.

7.         Pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan.

Pendidikan sebagai proses memerlukan kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, segenap personil pengelola sekolah, secara simultan berusaha menciptakan iklim belajar mengajar dengan baik dan benar, guna meningkatkan rasa percaya diri, kreatif, inovatif, dan berkemauan keras, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

Rasanya sering kita melihat adanya permasalahan dalam proses penetapan suatu kebijakan publik, baik pada tahap perumusannya oleh lembaga legislatif maupun penetapannya. Secara umum yang dipermasalahkan adalah kesesuaian dari substansi kebijakan itu dengan kepentingan kelompok sasaran kebijakan (masyarakat) yang akan terkena dampak (impact) dari ketentuan kebijakan yang bersangkutan. Ketidaksesuaian substansi kebijakan dengan kepentingan kelompok sasaran akan berakibat masyarakat yang menjadi sasaran (target group) dari kebijakan publik itu sendiri yang justru menentang akan kehadiran kebijakan.

Suatu kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan konsisten, hal itu menyangkut tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan serta cara mengimplementasikannya. Kebijakan yang dilaksanakan oleh para pelaksana biasanya belum dijelaskan secara rinci, oleh karena itu pemerintah harus menerjemahkannya kedalam bentuk juklak dan juknis yang pengaturan mengenai hal itu harus jelas, lengkap dan konsisten. Standar dan tujuan kebijakan yang ditegaskan dalam isi kebijakan tertentu harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Untuk mencapainya diperlukan ketegasan karena tingkat kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan tujuan sehingga dapat disajikan pedoman untuk mengevaluasi apakah suatu kebijakan itu berhasil atau mengalami kegagalan.

Kesulitan dalam menentukan sasaran dan tujuan kebijakan terutama terletak pada aspek pengidentifikasikannya. Terdapat dua penyebab mengapa identifikasi sasaran dan tujuan kebijakan seringkali mengalami kesulitan, yaitu pertama disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan kompleks. Kedua akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan.

Ketepatan akan sasaran kebijakan akan berdampak pada tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri. Melalui ketepatan sasaran, anggaran akan dapat membantu pemerintah dalam melakukan prediksi- prediksi dan estimasi untuk digunakan dalam mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan sehingga dapat mempercepat peningkatan kualitas pendidikan.

Rokeach (dalam Danadjaya, 1986:10) mengatakan bahwa: “Nilai sebagai sesuatu yang dimiliki seseorang (a person has a value) dan nilai sesuatu yang berkaitan dengan objek (an object has a value)”. Hal ini didukung oleh Danandjaya, (1986:14) yang berpendapat bahwa: “Ada tiga hal yang berkaitan dengan nilai: Berdampak kepada perilaku seseorang; berpengaruh langsung kepada perilaku seseorang; dan tata tingkat preferensi terhadap modus perilaku tertentu”.

Berkaitan dengan hal di atas, kompetensi birokrasi perlu memiliki kemampuan yang mencakup sensitif dan responsif terhadap peluang dan tantangan baru yang timbul di lingkungan masyarakat; tidak terpaku pada kegiatan rutin yang terkait dengan fungsi instrumental birokrasi tetapi harus mampu melakukan terobosan (break through) melalui pemikiran yang kreatif dan inovatif; mempunyai wawasan futuristik dan sistemik; memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, memperhitungkan dan meminimalkan resiko; jeli terhadap potensi sumber dan berbagai peluang baru; mempunyai kemampuan untuk mengkombinasikan sumber menjadi resource mix dengan produktivitas tinggi; dan memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sumber yang tersedia, dengan menggeser sumber kegiatan yang nilai produktivitasnya rendah menuju ke tingkatan lebih tinggi”.

Oleh sebab itulah sumber daya aparat/birokrat yang meliputi tenaga kerja manusia, baik eksekutif maupun operatif; keuangan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan; bahan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan; peralatan yang diperlukan dalam upaya mencapai tujuan, dan pasar untuk menjual segala jasa yang dihasilkan merupakan bagian dari strategi pendidikan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. ***