PERAN MASYARAKAT LOKAL DALAM PENCAPAIAN KEDAULATAN PANGAN

Oleh M. Taufiq Fahrurozi, STP

(Guru SMK Negeri H. Moenadi Ungaran Jawa Tengah)

Kedaulatan pangan berdasarkan UU Pangan No. 18 Tahun 2012 diartikan sebagai hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Istilah kedaulatan pangan (food severegnity) lebih kepada penegasan bahwa sebagai negara merdeka dan berdaulat, Indonesia mempunyai kebebasan secara berdaulat kedaulatan untuk menentukan strategi, kebijakan dan program serta sistem pangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, tidak dapat diatur, didikte atau diintervensi oleh negara lain (Rachmat, 2015).

Berdasarkan definisi tersebut terdapat peran masyarakat dalam menentukan sistem pangan. Masyarakat di sini terdiri dari produsen yang bisa diartikan petani, nelayan, pedagang, maupun masyarakat umum sebagai konsumen. Petani dan masyarakat di pedesaan tentu saja yang paling berperan dalam sisitem pangan ini karena sebagian besar produksi pangan kita berasal dari pedesaan. Namun demikian sumbangsih yang besar terhadap sistem pangan ternyata tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan yang didapatkan. Pembangunan pertanian dan pangan telah berhasil menunjukkan produksi dan produktivitas yang tinggi, namun kondisi sebagian petani di negara berkembang masih hidup dalam kondisi yang jauh dari sejahtera karena sistem perdagangan tidak memihak kepada petani. Meskipun ketahanan pangan tercapai, namun belum mampu menjamin kondisi pangan lokal dan juga tidak mampu mengangkat martabat petani (Sunarsih, dkk., 2015).

Terkait kondisi tersebut maka perlu mewujudkan kedaulatan pangan antara lain melalui pendekatan produksi dan konsumsi pangan yang terintegrasi dengan pembangunan perdesaan terpadu. Sistem produksi yang ditopang oleh industri pertanian di perdesaan akan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Selain itu, industri pertanian juga menciptakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya (Swastika, 2011).

Selama ini strategi yang dianut dalam pembangunan pertanian adalah membangun ketahanan pangan (food security). Berdasarkan UU Pangan No.18 Tahun 2012 Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, yakinan, dan budaya masyarakat, untuk hidup sehat, dan produktif. Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan pangan masih bergantung pada perdagangan internasional. Dengan berbagai kendala diplomasi internasional dan posisi tawar (bargaining position) yang belum kuat, Indonesia belum mampu secara optimal melindungi petani dari serbuan pangan impor dari negara lain. Bahkan kecenderungannya semakin tinggi ketergantungan Indonesia pada pangan impor, terutama kedelai (Ikhwan 2006; Saliem dkk ( 2008) dalam Swastika, 2011). Sunarsih, dkk. (2015) menjelaskan bahwa suatu negara dikatakan mencapai ketahanan pangan yang baik jika diukur dari tingkat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, baik dipenuhi sendiri maupun impor.

Untuk itu perlu kemudian konsep kemandirian pangan, yang menekankan pada pentingnya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap produk impor. Konsep kemandirian pangan menekankan pentingnya pemenuhan pangan yang berbasis pada sumber daya lokal. Dalam hal ini, konsep kemandirian pangan menuntut pemerintah untuk membangun ketahanan pangan yang berbasiskan kekuatan dan keunikan sumber daya lokal sehingga terciptalah kemandirian pangan. Keterlibatan aktif masyarakat lokal diyakini akan menjadikan lingkungan sekitar dan kondisi sosial-budaya serta politik pangan masyarakat lokal lebih berkembang. Konsep kedaulatan pangan mensyaratkan berkembangnya sistem pangan yang cocok dengan kondisi sumber daya yang ada, baik dari sudut lingkungan (termasuk lingkungan alam, lingkungan sosial, dan budaya), teknologi (termasuk budaya, kebiasaan dan praktek-praktek keseharian lainnya), maupun sumber daya manusianya. Dalam hal ini, sistem dan struktur sosial, budaya, politik, dan ekonomi pangan perlu dikembangkan, dibangun dan disesuaikan dengan sumber daya lokal (indigenous). Pemahaman yang memadai terhadap berbagai aspek di atas sangat penting dalam upaya untuk pemberdayaan petani guna memperkuat kedaulatan pangan demi terciptanya ketahanan pangan (Sunarsih, dkk, 2015). Ke depan , kedaulatan pangan diharapkan merupakan hak masyarakat untuk memperoleh pangan yang layak dan sehat yang diproduksi melalui metode ekologi yang berkelanjutan, dan hak mereka untuk mendefinisikan pangan mereka dan sistem pertanian sendiri. Hal ini memberikan jalan bagi aspirasi dan kebutuhan mereka untuk memproduksi, mendistribusi, dan mengkonsumsi pangan daripada bergantung pada permintaan pasar dan perusahaan besar. Kedaulatan pangan lebih memprioritaskan pasar dan ekonomi lokal maupun nasional, mengembangkan pertanian berbasis keluarga, dan melindungi produksi pangan, distribusi, dan konsumsi yang berbasis pada sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan (Saragih, 2009).

Demi pencapaian kedaulatan pangan maka perlu dilakukan melalui peranan serta masayarakat lokal dalam menentukan sistem pangan. Sumber daya alam lokal yang beraneka ragam dan sesuai dengan lingkungan tumbuhnya akan mudah beradaptasi dengan masyarakat lokal. Dengan kata lain, sistem pangan di suatu wilayah akan berbeda dengan sistem pangan di wilayah yang lain. Yang nantinya, jika masing-masing wilayah/daerah mimiliki sistem pangan yang kuat, maka akan terintegerasi dalam suatu sitem pangan suatu negara dan bangsa. Hingga menghasilkan kedaulatan pangan suatu bangsa. Kedaulatan pangan ini akan menelorkan kesejahteraan yang merata, dan mencegah ketergantungan yang berlebih terhadap komoditas impor. Beban suatu komoditas yang selama ini terjadi ada didistribusikan merata pada beberapa komoditas , sehingga tidak ada lagi kerawanan pangan .

Sumber:

Rachmat, M. (2015). Tantangan dan Strategi Percepatan Pencapaian Ketahanan Pangan Yang Mandiri dan Berdaulat. In Memperkuat Kemampuan Swasembada Pangan (pp. 311-326). Jakarta: IAARD Press.

Saragih, H. (2009). Krisis Pangan Global dan Hak Pangan : Disampaikan dalam Dialog Tematik Interaktif Sidang Umum PBB 6 April 2009. Jakarta: La Via Campesina (Pergerakan Petani Internasional).

Sunarsih, Syahyuti, Sejati, W., Wahyuni, S., & Azis, M. (2015). Studi Penyusunan Strategi Pemberdayaan Petani Memperkuat Kedaulatan Panga Sebagai Implementasi UU NO. 18 TAHUN 2012. Jakarta: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

Swastika, D. (2011). Membangun Kemandirian Dan Kedaulatan Pangan Untuk Mengentaskan Petani Dari Kemiskinan. Pengembangan Inovasi Pertanian 4(2) , 103-117

Syahyuti, Sunarsih, Wahyuni, S., Sejati, W., & Azis, M. (2015). Kedaulatan pangan sebagai basis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Forum penelitian agro ekonomi, Vol. 33(2) , 95-109.