PERAN PILKADA PADA PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA MUDA (YOUNG CITIZENS) DALAM MEMINIMALISASI GOLPUT

Oleh Royan Abdurrahman, M.Pd.

(Kabid Pengembangan Profesi Forum Pengajar Muda Pancasila Indonesia)

Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan terlepas dari peran warganegara yang mempunyai hubungan kausalitas yang sangat fundamentalis antara masyarakat dengan pemimpin, pada negara yang menganut sistem demokrasi akan mengalami kontestasi didalam perpolitikan seperti pemilihan pemimpin mulai dari ruang lingkup yang tinggi/luas hingga yang paling rendah seperti pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah (PILKADA), indikator suatu negara bisa dikatakan eksis dan dikenal oleh dunia yakni dengan tertibnya perilaku moralitas dari suatu bangsa itu sendiri dan partisipatifnya warga negara didalam perpolitikan praktis maupun taktis, seperti yang diutarakan oleh Budiarjo (2008) bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan individu maupun kelompok yang secara langsung terlibat pada perpolitikan seperti memilih pemimpin dan bisa ikut mempengaruhi kebijakan pemimpinya, menurut data pemilu yang dilansir oleh UMN Consulting partisipasi warga negara muda pada pemilu tahun 2019 masih terbilang rendah dengan jumlah persentase sebagai berikut:

Sumber: UMN Consulting 2022

Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa partisipasi warga negara didalam perpolitikan masih sangat terbilang rendah, data ini sesuai dengan pernyataan Inglehart (1997) mencatat pergeseran menuju dekadensi bahwa politik ditandai dengan rasa berkurangnya dari relevansi pribadi pemerintah dan tumbuh ketidakpuasan dengan kerja proses demokrasi yang sedang berlangsung, serta hilangnya peran partai politik yang menjadi sarana pendidikan politik pertama bagi masyarakat pada umumnya, adapun beberapa faktor teknis yang mendominasi alasan para warga negara muda untuk melakukan tindakan golput yakni sebagai berikut:

Sumber: UMN Consulting 2022

Peran young citizens (warganegara muda) merupakan salah satu aset yang sangat dibutuhkan didalam membangun peradaban bangsa, karena warga negara muda merupakan generasi yang penuh semangat, generasi penerus dan yang identik dengan perubahan, dengan masuknya era digitalisasi bisa merubah kepribadian warga negara muda untuk tidak menggunakan haknya didalam kontestasi politik seperti pilkada, pernyataan ini sesuai dengan Bennett (1998) berpendapat bahwa perubahan ini telah menghasilkan pergeseran politik antara rasa kewajiban wargamuda yang kurang cenderung merasa untuk berpartisi politik dengan cara-cara konvensional seperti pemungutan suara atau mengikuti isu-isu dalam berita, sementara menampilkan kecenderungan yang lebih besar untuk menangani masalah-masalah yang terhubung ke nilai-nilai gaya hidup, mulai dari moral yang keprihatinan kepada kualitas lingkungan, melalui pendidikan kewarganegaraan para warganegara muda dibina guna menjadi warganegara yang baik yang mau dan mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai mana mestinya.

Adapun cara untuk meminimalisir golput pada pilkada yang akan diselenggarakan pada tahun ini yakni dengan memberikan dan membekali kompetensi pada masyarakat, indikator yang membangun kemampuan tersebut mencakup tiga elemen, (1) Pengetahuan (knowledge), (2) Keterampilan (Skill) dan (3) Karakter/watak (Disposition), untuk elemen pengetahuan warganegara muda dibentuk pemikiranya mengenai hak serta kewajiban didalam pemilu yang dilandasi hukum dan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat, dalam kompetensi ini meliputi pembentukan kecerdasan (Civic Intellegence), lalu elemen keterampilan warganegara muda diharuskan untuk mengimplementasikan pengetahuan-pengetahuan yang sudah didapatkan yakni dengan turut ikut serta aktif didalam pemilihan umum (Civic Participation), sehingga akan bermuara pada elemen yang terakhir yakni kemampuan karakter warga negara muda yang patuh dan aktif serta memiliki tanggung jawab (Civic Responsibility).

Mewujudkan karakter dan partisipasi warga negara muda didalam pemilu bukan hal yang mudah, tetapi FORUM PENGAJAR MUDA PANCASILA INDONESIA (FPMPI) sedang terus membangun serta mengupayakan hal tersebut melalui program-programnya seperti "edukasi gemilut" (gerakan pemilih muda anti golput) karena kompetensi warganegara muda merupakan perwujudan kesadaran dan proses untuk mendukung keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan, warganegara yang menjadi bagian dari masyarakat harus bertanggungjawab didalam berkehidupan sehingga menimbulkan suatu kebiasaan yang bisa disebut dengan pancasilais didalam kehidupan sehari-harinya seperti memiliki kepribadian religius, adil, toleransi, egaliter dan demokratis, jadi dengan demikian peran warganegara muda bisa ikut berkontribusi didalam kontestasi pilkada guna meminimalisir golongan putih, tidak hanya sekedar sosialisasi oleh lembaga-lembaga tertentu kepada warganegara muda terkait pemilu, yang hanya akan sekedar mengugurkan kewajiban semata tanpa menemukan solusi kongkrit yang pasti.