Penulis: Dr. Rahman Mulyawan

Dr. Rahman Mulyawan
Istilah
“Partisipasi masyarakat”, atau “ Partisipasi”, telah menjadi salah satu
terminology popular belakangan ini dalam pembangunan, seiring dengan
bergulirnya proses demokrasi yang semakin menjunjung kedaulatan rakyat dan juga
dengan semakin sadarnya pemerintah dan rakyat sendiri akan pentingnya
partisipasi masyakat dalam setiap proses pembangunan. Ada banyak alasan kenapa
partisipasi masyarakat diperlukan dalam pembangunan. Grant (1979:63)
mengemukakan tiga diantaranya yang paling pokok yaitu
(a)
Rakyat merupakan target dari
pembangunan. Kesejahteraan mereka merupakan tujuan pembangunan. ini berarti
bahwa setiap usaha pembangunan itu harus mampu mensejahterakan rakyat (b) Rakyat
merupakan instrumen pembangunan. Mereka merupakan sumber daya yang sangat
bemanfaat bagi keberhasilan pembangunan dan (c) Rakyat mempunyai hak untuk
menikmati hasil pembangunan. Ini adalah wajar sebagai imbangan dari sumbangan
mereka bagi keberhasilan pembangunan.
Pada
tahap penerapan program pembangunan di Negara berkembang tidak bias diabaikan
pertemuan nilai modern dan tradisi sebagai akibat dari program tersebut. Dalam
upaya menyatupadukan unsure kekuatan pembangunan dalam hubungan partisipasi
berbagai lapisan masyarakat pada pembangunan diperlukan struktur tradisi dengan
nilai dan struktur modern dalam bentuk kerjsama birokrasi pemerintah dan
lembaga masyakarat. Pentingnya partisipasi dalam proses pembangunan terlihat
dari pendapat Davis dan Newstrom (1989:10) sebagai berikut : Partisipasi
menunjukkan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang dalam pendekatan
kelompok yang mendorong untuk ikut mengambil bagian terhadap pencapaian tujuan
kelompok serta ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan tersebut.
Corner
(1991: 154-155) menyebutkan ada tiga alasan utama mengapa partisispasi
masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan
pengembangan wilayah. Pertama, partisipasi masyarakat; kedua, kepercayaan
masyarakat akan lebih meningkat jika diikutsertakan; ketiga, hak demokrasi jika
masyarakat diikutsertakan dalam pembangunan.
Fredrickson
(1984: 183) menunjukkan kunci keterlibatan warga negara adalah dengan
mengembangkan, memelihara dan melindungi pola desentralisasi, yakni pola yang
memaksa supaya keputusan diambil sedekat mungkin dengan warga negara secara
individu. Pengertian partisipasi yang pada dasarnya sama tetapi dengan rincian
yang berbeda seperti diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1992:87) bahwa : Keterlibatan
dalam memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
pembangunan. Hal ini dapat berupa sumbangan dalam mobilisasi sumber-sumber
pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas
jalannya pembangunan, dan lain-lain. Selanjutnya Davis dan Hechman (dalam
Ndraha, 1992:87) mengemukakan bahwa : "Participation
is defined as individual, mental and emotional involvement in a group situation
that encourages him to contribute to group goal and to share responsibility for
them". Partisispasi merupakan suatu kesatuan dari keterlibatan
individu, mental dan emosional untuk
motivasi kelompok dalam memberi sumbangan. Selain itu Uphott (1977:6) juga
mendefinisikan partisipasi sebagai berikut : Participation including people involvement in decision making processes
about what would be doing and how; their involvement in implementing programs
and decisions by contributing various sources or cooperating in specific
activities in the benefits of development programs; and or their involvement in
efforts to evaluate such program.
Berdasarkan
pemahaman terhadap uraian di atas, Sulaiman (1992:3) merumuskan bentuk dan
jenis partisipasi masyarakat sebagai berikut:
a.
Partisipasi langsung dalam kegiatan
bersama secara langsung dan tatap muka;
b.
Partisipasi dalam bentuk iuran uang
atau barang;
c.
Partisipasi dalam proses pengambilan
keputusan;
d.
Partisipasi dalam bentuk dukungan.
Selain
itu, Davis (dalam Sastropoetro, 1998:16) mengemukakan bentuk dan jenis
partisipasi masyarakat sebagai berikut:
a.
Bentuk partisipasi terdiri dari :
(a) konsultasi, jasa; (b) sumbangan spontan dalam bentuk uang, barang dan jasa;
(c) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dananya berasal dari
sumbangan industry/instansi yang berada di luar lingkungan tertentu; (d)
mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai
seluruhnya oleh masyarakat; (e) sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya
dilakukan oleh tenaga ahli setempat; (f) aksi solo; dan (g) melaksanakan
pembangunan di kalangan sendiri.
b.
Jenis-jenis
partisipasi terdiri dari : (a)
psychological participation; (b) physical participation; (c) psychological and
physical participation; (d) participation with skill; (e) material
participation; and (f) money participation.
Lain
halnya dengan Hamidjojo (1978:18) yang mengemukakan jenis partisipasi
masyarakat meliputi:
a.
Partisipasi buah pikiran : kemampuan
menambah pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai mufakat atas berbagai
masalah melalui musyawarah, mengawasi perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan;
b.
Partisipasi keterampilan, yaitu
kemampuan masyarakat untuk mengerahkan keterampilan dalam memanfaatkan sumber
kekayaan alam dan nilai-nilai social untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
c.
Partisipasi tenaga, yaitu kemampuan
masyarakat untuk mengembangkan tenaga khususnya tenaga kasar yang bersifat
hartawi bagi proyek-proyek pembangunan seperti gotong royong, kerja bakti, dan
lain sebagainya;
d.
Partisipasi harta benda, kemampuan
masyarakat untuk memberikan atau menyumbangkan harta benda terhadap usaha-usaha
yang diserahkan oleh masyarakat akan meringankan beban hidup bersama dan
sesamanya seperti mebuat jalan, jembatan dan lain sebagainya;
e.
Partisipasi uang, yaitu kemampuan
masyarakat untuk memberikan swadaya gotong royong dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
Dari
keseluruhan uraian mengenai partisipasi masyarakat diatas, peneliti berpendapat
bahwa kegiatan partisipasi meliputi semua tahap proses berikut :
1)
Partisipasi dalam proses pembuatan
keputusan (termasuk perencanaan).
Partisipasi
ini sangat mendasar karena menyangkut penentuan nasib mereka (masyarakat),
seperti yang dikemukakan oleh Moebyarto (1994:45), semakin besar kemampuan
untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.
2)
Partisipasi dalam Pelaksanaan
(implementasi).
Hal ini dapat dilihat dari tingkat konstribusi (sumbangan)
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah diputuskan dalam
tahap sebelumnya. Partisipasi ini seperti yang dikemukakan oleh Uphott
(1977:109), yang dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberi
konstribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang,
barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.
3)
Partisipasi
dalam pengawasan (controlling).
Partisipasi
ini merupakan kegiatan untuk menentukan dan mengoreksi
penyimpangan-penyimpangan penting terhadap apa yang telah direncanakan
(diputuskan). Dalam pengawasan ini perlu keikutsertaan masyarakat, seperti yang
diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1990:23), dalam rangka penyesuaian dengan
kepentingan rakyat, maka pengawasan tidak cukup dilakukan oleh lembaga-lembaga
formal, tetapi juga oleh organisasi-organisasi masyarakat agar pelaksanaan
administrasi lebih sesuai dengan kepentingan rakyat
4)
Partisipasi dalam evaluasi (termasuk
pengawasan).
Partisipasi
ini perlu karena melalui evaluasi dapat diketahui sejauhmana manfaat kegiatan
pembangunan yang dilakukan bagi kesejahteraan masyarakat.
Pengertian
diatas menyatakan partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat dalam
proses-proses pengambilan keputusan mengenai apa yang akan lakukan dan dengan
cara bagaimana; keterlibatan mereka dalam pengimplementasian program-program
dan keputusan-keputusan dengan menyumbangkan berbagai sumber atau bekerja sama
dalam kegiatan-kegiatan khusus untuk kepentingan program pembangunan; dan atau
keterlibatan mereka dalam usaha-usaha untuk mengevaluasi program-program
seperti itu.
-O-
4