PERATURAN BARU PENGAWAS SEKOLAH

Oleh Ade Munajat

Pada 23 Juni 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan pernyataan penting dalam acara Peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah di Graha Utama, Gedung A lantai 3, Komplek Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Ia mengkonfirmasi bahwa jabatan Pengawas Sekolah, yang sebelumnya diganti menjadi Pendamping Satuan Pendidikan, akan dikembalikan.

Pengembalian ini merupakan hasil kajian internal kementerian, yang akan diatur melalui peraturan baru dari Kemendikdasmen, dengan alasan bahwa tugas dan fungsi pengawas sekolah tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh peran pendamping.

Pernyataan ini menandai perubahan kebijakan, mengingat sebelumnya ada usulan dari Ikatan Guru Indonesia (IGI) pada November 2019 untuk menghapus jabatan Pengawas Sekolah, yang dibahas dengan Mendikbud saat itu, Nadiem Anwar Makarim. Selain itu, ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No 21 Tahun 2024 yang mengintegrasikan Jabatan Fungsional (JF) Pengawas Sekolah, JF Penilik, dan JF Pamong Belajar menjadi satu JF Guru, yang menjadi latar belakang perubahan nama sebelumnya.

Status Peraturan Baru

Meskipun pernyataan menteri jelas, hingga artikel ini dibuat (24 Juni 2025), belum terdapat dokumen resmi atau pengumuman yang ditemukan di situs resmi Kemendikbudristek www.kemdikbud.go.id atau JDIH Kemendikbudristek https://jdih.kemdikbud.go.id/.

Sangat mungkin, peraturan tersebut masih dalam proses penyusunan  sehingga  belum diumumkan secara publik.

Informasi Lain yang Relevan

Sehubungan informasi tersebut, terdapat beberapa informasi lain yang kontekstual yang relevan dibacapahami:

1. Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024.  Regulasi ini,  diterbitkan pada Juli-Agustus 2024, mengatur perubahan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, berdasarkan perubahan atas Permendikbud No. 15 Tahun 2018. Namun, ini tidak secara langsung membahas pengembalian jabatan pengawas (bgpntt.kemdikbud.go.id.)

2. Sistem Pengangkatan KSPS. Sejak 19 Februari 2024, pengangkatan pengawas sekolah harus melalui Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (KSPS), yang terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kependidikan (SIMTENDIK). (Lihat bacapahami: pusatinformasi.pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id.)

3. Rencana Pengangkatan 2025. Ada rencana untuk mengangkat pengawas SMA sederajat dari Guru Penggerak pada 2025, setelah pemetaan ulang, seperti dilaporkan pada Agustus 2024 di suarantb.com.

Analisis dan Kesimpulan

Mengingatinformasi dan data sebagaimana tersebut, tampaknya Kemendikbudristek sedang mempersiapkan peraturan baru untuk mengembalikan jabatan Pengawas Sekolah, sesuai pernyataan menteri pada 23 Juni 2025. Namun, karena belum ada dokumen resmi yang diterbitkan hingga 24 Juni 2025, status peraturan ini masih belum final. Pencarian berita pada 24 Juni 2025 juga tidak menghasilkan pembaruan, yang memperkuat dugaan bahwa peraturan ini masih dalam tahap penyusunan.

Tabel berikut merangkum informasi utama,

Implikasi dan Rekomendasi

Untuk informasi lebih lanjut, disarankan memantau situs resmi Kemendikbudristek www.kemdikbud.go.id dan JDIH Kemendikbudristek https://jdih.kemdikbud.go.id/ untuk pembaruan resmi. Selain itu, kanal berita seperti Rakyat News dapat menjadi sumber tambahan untuk perkembangan terkini. 

Tunggu perkembangan berikutnya. Tunggu informasi berikutnya Permendikbudristek No. 25/2024 tentang beban kerja, sistem KSPS sejak 2024.