Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
Penulis: Lina Nurlaela
Lina Nurlaela
Oleh
Lina Nurlaela
(Dosen Fakultas Ekonomi Universitas
Garut)
Pemerintah menerbitkan
peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) tentang tarif pemotongan
pajak penghasilan pasal 21 (Pph21) atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Peraturan ini ditetapkan pada 27
Desember 2023 dan mulai di sosialisasikan secara resmi pada tanggal 29 Desember
2023, dan berlaku mulai 1 Januari 2024.
Tujuan dari PP 58/2023
adalah sebagai berikut:
1.
Memberikan kemudahan
dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di
setiap Masa Pajak
2.
Meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
3.
Memberikan kemudahan
dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi
atas perhitungan Wajib Pajak
Dasar Hukum perubahan
ini diambil dari Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang
berbunyi:
“Tarif Pemotongan atas
penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan
Peraturan Pemerintah”.
Secara garis besar
perubahan cara perhitungan dalam PP 58/2023 ini adalah dengan melakukan
penyederhanaan perhitungan Pajak Pph21 dari bulan 1 (Januari) sampai dengan
bulan ke 11 (November), dimana untuk menghitung pajak hanya membutuhkan 3
informasi berikut ini:
1.
PTKP (Penghasilan
Tidak Kena Pajak) sesuai status perkawinan, dan jumlah tanggungan Wajib Pajak
pada awal tahun pajak
2.
Jumlah Penghasilan
Bruto Bulanan/Harian
3.
Tarif Efektif (sesuai
tabel yang tercantum dalam peraturan)
Untuk perhitungan
bulan Desember tetap menggunakan PPh pasal 17 ayat (1) huruf a. Tidak ada
tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif.
Penerapan tarif efektif bulanan bagi Pegawai Tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain Masa Pajak Terakhir, sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 setahun di Masa Pajak Terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini. Dalam peraturan baru ini Pemerintah menambahkan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib dibayarkan melalui pemberi kerja sebagai pengurang Bruto.
Tarif pemotongan yang
digunakan adalah Tarif Efektif (TER) per bulan yang dibagi menjadi 3
kategori yaitu: Kategori A, B, dan C dengan rincian sebagai berikut:
1.
TER A = PTKP: TK/0 (54
juta per tahun); TK/1 & K/0 (58,5 juta per tahun)
2.
TER B = PTKP: TK/2
& K/1 (63 juta per tahun); TK/3 & K/2 (67,5 juta per tahun).
3.
TER C= PTKP: K/3 (72
juta per tahun)
Untuk rincian perhitungan masing-masing
kategori dapat mengacu pada lampiran yang tercantum dalam PP 58/2023
Selain tarif efektif bulanan, pemerintah juga menerapkan tarif efektif harian sebesar 0% untuk penghasilan sampai dengan Rp450.0000 dan 0,5% untuk penghasilan di atas Rp450.0000 sampai Rp2,5 juta.
Contoh Perhitungan
Pph21 Pegawai Tetap dengan Tarif Efektif (TER) PP 58 Tahun 2023:
Nugraha bekerja pada PT. Mutiara Nugraha berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh PT Mutiara untuk Nugraha adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Nugraha. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh PT Mutiara untuk Nugraha adalah sebesar Rp200.000 per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Nugraha melalui PT Mutiara adalah sebesar Rp100.000 per bulan. Nugraha melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000 per bulan melalui PT Mutiara kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Nugraha menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori A dengan penghitungan sebagai berikut:
Daftar Pustaka:
Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak
Orang Pribadi
Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Source :
https://www.pajak.go.id/
