PERGANTIAN KURIKULUM: SUATU HAL YANG HARUS DILAKUKAN ATAU SEKADAR TREN

Oleh Ahmad Irsan Saputra, S.Pd.

Guru Mapel Matematika SMKN 1 Bojongpicung 

Pergantian kurikulum adalah proses penting yang harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Tujuannya adalah memastikan sistem pendidikan tetap relevan, adaptif, dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan zaman. 

Indonesia telah mengalami setidaknya 10 perubahan kurikulum sejak kemerdekaan pada tahun 1947, termasuk pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan Kurikulum Merdeka pada tahun 2022. Pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan kurikulum seiring waktu, sering kali terkait dengan pergantian menteri pendidikan. Perubahan ini sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan pasar kerja. Namun, kritik muncul bahwa perubahan ini terlalu sering terjadi bersamaan dengan pergantian menteri, menciptakan stigma “ganti menteri, ganti kurikulum” . Fenomena “ganti menteri, ganti kurikulum” telah menjadi topik diskusi yang kontroversial, dengan pertanyaan apakah perubahan ini benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan atau justru memperburuknya.

Contoh Perubahan Kurikulum 

•       Kurikulum 2006 (KTSP): Berfokus pada fleksibilitas sekolah dalam merancang pembelajaran, namun dianggap membebani siswa dengan materi yang tidak relevan.

•       Kurikulum 2013: Menekankan pendekatan tematik dan penguatan karakter, tetapi implementasinya terganggu oleh kurangnya kesiapan guru dan infrastruktur.

•       Kurikulum Merdeka (2022): Dirancang untuk memberikan kebebasan belajar, fokus pada pembelajaran berbasis proyek, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Namun, tantangan seperti kesiapan guru dan kesenjangan digital masih menghambat.

Urgensi Perubahan Kurikulum 

Perubahan kurikulum dianggap penting untuk menjaga relevansi pendidikan dengan kebutuhan zaman. Beberapa alasan utama meliputi: 

•       Perkembangan Teknologi dan Globalisasi: Kurikulum perlu diperbarui untuk mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis dan literasi digital.

•       Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) yang Rendah: Skor PISA Indonesia yang konsisten rendah mendorong pemerintah untuk mereformasi kurikulum agar lebih selaras dengan standar internasional.

•       Kebutuhan Pasar Kerja: Kurikulum seperti Kurikulum Merdeka bertujuan menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja.

Namun, urgensi ini sering kali dipertanyakan karena perubahan yang terlalu cepat dapat mengganggu stabilitas sistem pendidikan, terutama jika tidak didukung oleh pelatihan guru dan infrastruktur yang memadai. 

Salah satu indikator kualitas pendidikan yang diakui secara internasional adalah skor Programme for International Student Assessment (PISA), yang mengukur kemampuan siswa berusia 15 tahun dalam literasi membaca, matematika, dan sains. Laporan ini mengevaluasi urgensi perubahan kurikulum di Indonesia dan menganalisis apakah perubahan tersebut telah memperbaiki atau mempersuram pendidikan, dengan fokus pada data PISA dan perspektif para pemangku kepentingan. 

Analisis Dampak 

•       Kurikulum 2006 (KTSP): Skor matematika 371 menunjukkan performa rendah, menandakan bahwa kurikulum ini tidak cukup efektif dalam meningkatkan literasi PISA.

•       Kurikulum 2013: Mencatat skor tertinggi (386, 397, 403). Namun, penurunan pada 2018 menunjukkan bahwa implementasi kurikulum ini tidak konsisten, kemungkinan karena tantangan pelatihan guru.

•       Kurikulum Merdeka (2022): Skor PISA menurun signifikan, meskipun peringkat naik karena penurunan global akibat pandemi. Penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka menghadapi kendala seperti kesiapan guru dan infrastruktur.

Perspektif Pemangku Kepentingan 

•       Guru: Banyak guru mengeluhkan perubahan kurikulum yang terlalu sering, yang menyebabkan kebingungan dan kurangnya waktu untuk beradaptasi.

•       Pakar Pendidikan: Menyoroti bahwa kualitas guru dan ketimpangan pendidikan lebih berpengaruh daripada perubahan kurikulum.

•       Pemerintah: Mengklaim bahwa Kurikulum Merdeka meningkatkan ketahanan pendidikan selama pandemi, meskipun skor PISA menurun.

Apakah Perubahan Kurikulum Memperbaiki Pendidikan? 

Berdasarkan data PISA, perubahan kurikulum tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas pendidikan. Skor PISA Indonesia tetap rendah dibandingkan rata-rata OECD, dengan penurunan dari 2015 ke 2022. Meskipun Kurikulum Merdeka dirancang untuk mendorong pembelajaran yang lebih mendalam, penelitian menunjukkan bahwa manfaatnya terbatas oleh tantangan implementasi seperti kurangnya pelatihan guru dan infrastruktur.

Dengan demikian, perubahan kurikulum belum berhasil mengatasi masalah inti pendidikan di Indonesia. 

Perubahan kurikulum yang terlalu sering dapat memperburuk pendidikan dengan menciptakan ketidakstabilan. Guru dan siswa membutuhkan waktu untuk beradaptasi, dan perubahan cepat dapat menyebabkan kebingungan dan penurunan prestasi. 

Namun, penurunan skor PISA lebih banyak disebabkan oleh faktor lain seperti kualitas guru yang rendah dan ketimpangan pendidikan regional. Oleh karena itu, meskipun perubahan kurikulum yang sering tidak ideal, faktor lain memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kualitas pendidikan.

Faktor Lain yang Berpengaruh 

Penelitian menyoroti beberapa faktor yang lebih signifikan daripada perubahan kurikulum dalam memengaruhi hasil pendidikan: 

•       Kualitas Guru: Hanya 12% guru sekolah dasar merasa menguasai materi literasi membaca, dan 21% untuk matematika.

•       Ketimpangan Pendidikan: Kualitas pendidikan bervariasi antara daerah perkotaan dan pedesaan, dengan skor PISA lebih tinggi di Yogyakarta dan Jakarta dibandingkan daerah lain.

•       Infrastruktur dan Teknologi: Kesenjangan digital dan fasilitas sekolah yang terbatas menghambat implementasi kurikulum baru.