Perihal Kepala Sekolah Menampar Siswa yang Merokok di Sekolah: Sisi Hukum, Sosiologi, Pendidikan, dan Etis

Ditulis bersama oleh:

H. D Nurulloh K

H. A. Munajat

Pendahuluan

Kasus kepala sekolah (kepsek) SMAN 1 Cimarga, Lebak, Banten, yang menampar siswa berinisial ILP (17) karena ketahuan merokok pada Jumat, 10 Oktober 2025, telah menimbulkan kontroversi besar. Kejadian ini berlangsung di belakang sekolah saat kegiatan Jumat Bersih, di mana kepsek Dini Fitria menegur siswa dengan kata-kata kasar dan melakukan kontak fisik berupa menyentuh wajah atau menepuk kepala (ngeplak). Akibatnya, sekitar 630 siswa mogok belajar pada 13-14 Oktober 2025, orang tua siswa melapor ke polisi, dan kepsek sedang diproses nonaktif sementara oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Kasus ini mengundang diskusi mendalam dari berbagai perspektif, termasuk hukum, sosiologi, pendidikan, dan etis.

Sisi Hukum

Secara hukum, tindakan kekerasan fisik oleh guru atau kepsek terhadap siswa di Indonesia dilarang keras berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 76C secara tegas melarang segala bentuk kekerasan fisik terhadap anak, termasuk oleh pendidik, sementara Pasal 80 ayat (1) mengatur sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72 miliar bagi pelaku. Dalam konteks sekolah, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 juga mewajibkan pencegahan kekerasan terhadap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Di kasus SMAN 1 Cimarga, laporan polisi dari orang tua siswa dapat mengarah pada proses pidana, meskipun proses administratif seperti nonaktifkan jabatan sudah dimulai oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten. Komisi X DPR RI menegaskan bahwa UU ini melindungi anak dari kekerasan fisik maupun psikis, baik dari guru maupun pihak lain, tanpa terkecuali. Sanksi bagi pendidik bisa mencakup pemecatan atau pengembalian ke jabatan guru biasa, tergantung hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Sisi Sosiologi

Dari perspektif sosiologi, kekerasan guru terhadap siswa mencerminkan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang di lingkungan sekolah, yang sering kali memperburuk norma sosial dan hubungan antarpihak. Di Indonesia, fenomena ini dapat memicu dampak luas seperti penurunan kepercayaan siswa terhadap institusi pendidikan, peningkatan konflik antargenerasi, dan bahkan aksi kolektif seperti mogok belajar massal, sebagaimana terlihat di SMAN 1 Cimarga di mana 630 siswa menolak masuk sekolah sebagai bentuk solidaritas. Kekerasan fisik juga berkontribusi pada siklus kekerasan sosial, di mana siswa korban berpotensi mengalami trauma emosional, rasa malu, dan isolasi sosial, yang pada gilirannya memengaruhi perkembangan karakter dan interaksi sosial mereka di masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan di sekolah mengganggu kualitas pembelajaran secara keseluruhan, menciptakan budaya ketakutan daripada kolaborasi, dan memperlemah ikatan komunitas sekolah. Di tingkat makro, kasus seperti ini memperkuat stigma bahwa pendidikan Indonesia masih bergantung pada pendekatan otoriter, yang bertentangan dengan nilai demokrasi dan hak anak dalam masyarakat modern.

Sisi Pendidikan

Dari sudut pandang pendidikan, tindakan menampar siswa untuk mendisiplinkan pelanggaran seperti merokok justru kontraproduktif dan tidak selaras dengan prinsip pembelajaran modern. Merokok di sekolah memang pelanggaran serius yang perlu ditangani, tetapi pendekatan kekerasan fisik cenderung menimbulkan resistensi daripada pemahaman, seperti yang terbukti dari mogok siswa di Cimarga yang mengganggu proses belajar mengajar. Sebaliknya, pendekatan disiplin positif direkomendasikan sebagai alternatif efektif di Indonesia, yang menekankan motivasi intrinsik, refleksi kesalahan, dan pembangunan karakter tanpa hukuman fisik. Misalnya, guru dapat menggunakan dialog restoratif, konseling, atau kegiatan refleksi untuk membangun kesadaran siswa tentang bahaya rokok, sambil melibatkan orang tua dan komite sekolah. Pendekatan ini tidak hanya lebih humanis, tetapi juga terbukti meningkatkan kedisiplinan jangka panjang melalui kesadaran diri, sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar yang menekankan pembelajaran berbasis empati.

Sisi Etis

Secara etis, tindakan kepsek menampar siswa melanggar Kode Etik Guru Indonesia (KEGI), yang dikeluarkan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai panduan moral bagi pendidik. KEGI menegaskan bahwa guru wajib menjunjung prinsip kemanusiaan, keadilan, dan non-kekerasan, serta berperan sebagai teladan moral (suri tauladan) bagi siswa, bukan pelaku kekerasan. Etika pendidikan menuntut guru untuk mendisiplinkan dengan cara yang mendidik dan menghormati martabat anak, seperti melalui teguran lisan, peringatan tertulis, atau mediasi, bukan kontak fisik yang dapat merusak kepercayaan. Di kasus ini, meskipun niat kepsek mungkin untuk menegakkan disiplin, tindakan tersebut etisnya salah karena melanggar hak anak atas perlindungan dan menghambat pembentukan karakter berbasis Pancasila. Etika juga menekankan tanggung jawab guru untuk mencegah bullying atau pelanggaran dengan motivasi positif, bukan reaksi impulsif, agar siswa tumbuh menjadi individu bertanggung jawab secara moral.

Kesimpulan

Kasus kepsek SMAN 1 Cimarga ini menjadi pengingat bahwa disiplin sekolah harus berlandaskan empati dan hukum, bukan kekerasan. Meskipun proses hukum dan administratif sedang berjalan, kasus ini membuka peluang reformasi pendidikan yang lebih inklusif di Indonesia, di mana guru dilatih untuk menggunakan pendekatan positif guna membangun generasi yang sehat dan beretika. Masyarakat dan pemerintah perlu terus mendorong dialog terbuka untuk mencegah kejadian serupa.