Perihal Pph 21 untuk PNS dan P3K
Penulis: Ade Munajat
Ade Munajat
Oleh Ade Munajat
Senin, 16 Juni 2025.
11.23. inijabar.com, memuat headline
berita “Guru P3K Makin Berani Melawan,
Lapor ke KDM Soal Potongan Honor TPP”. Dalam sejumlah media perpesanan ada
pertanyaan dan diskusi perihal Pph 21 untuk PNS dan P3K. Pertanyaan, “Mengapa
sesama P3K memeroleh honor yang sama, tapi potongan berbeda?’, atau pertanyaan,
“Mengapa PNS tidak mendapat potongan seperti halnya P3K?”
Pertanyaan itu,
patut mendapat penjelasan, karena beberapa pegawai P3K belum mendapat
penjelasan yang meyakinkan.
Artikel ini hendak
menyajikan analisis mengenai PPh 21
untuk PNS dan P3K (PPPK), mencakup perbedaan perlakuan perpajakan berdasarkan
regulasi terkini. Informasi ini penting untuk memahami kewajiban pajak bagi
aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia per Juni 2025.
Latar Belakang
PPh 21 ialah pajak
penghasilan yang dipotong dari gaji atau penghasilan rutin, termasuk untuk PNS
dan P3K. Sejak diberlakukan PP No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023,
perhitungan PPh 21 menggunakan skema Tarif
Efektif Rata-rata (TER), yang bertujuan menyederhanakan administrasi pajak.
ASN terdiri dari PNS, yang diangkat secara permanen, dan P3K (PPPK), yang
bekerja berdasarkan kontrak dengan pemerintah.
Metodologi Perhitungan PPh 21
Perhitungan PPh 21
untuk ASN dilakukan dengan TER bulanan
untuk periode Januari hingga November, dengan tarif Pasal 17 UU PPh diterapkan
pada Desember. PTKP, atau Penghasilan Tidak Kena Pajak, menjadi
faktor penentu, yang disesuaikan berdasarkan status perkawinan dan jumlah
tanggungan. Berikut adalah tabel PTKP
untuk TER bulanan berdasarkan
status:
|
Kategori |
Status |
Besaran PTKP
(Rp) |
|
A |
Tidak Kawin, 0
Tanggungan |
54.000.000 |
|
A |
Tidak Kawin, 1
Tanggungan |
58.500.000 |
|
A |
Kawin, 0
Tanggungan |
58.500.000 |
|
B |
Tidak Kawin, 2
Tanggungan |
63.000.000 |
|
B |
Tidak Kawin, 3
Tanggungan |
67.500.000 |
|
B |
Kawin, 1
Tanggungan |
63.000.000 |
|
B |
Kawin, 2
Tanggungan |
67.500.000 |
|
C |
Kawin, 3
Tanggungan |
72.000.000 |
Contoh perhitungan
diberikan untuk ASN seperti Bapak Andri Nyoto (status K/1, Kategori B),
menunjukkan bagaimana PPh 21 dihitung bulanan, termasuk saat ada tambahan
seperti gaji ke-13 atau rapel tukin. Misalnya, pada Juni 2024, dengan bruto Rp
20.034.000, TER 8%, PPh 21 mencapai Rp 1.602.720.
Perbedaan Perlakuan Perpajakan PNS dan P3K
Meskipun PNS dan
P3K keduanya termasuk ASN, terdapat perbedaan signifikan dalam perlakuan pajak:
PNS:
Penghasilan rutin
dikenakan PPh 21, tetapi pemerintah menanggung pajaknya melalui fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah (DTP), sehingga
tidak dipotong dari gaji.
Honorarium dari
APBN/APBD dikenakan PPh 21 final dengan tarif bervariasi berdasarkan golongan:
0% untuk Golongan I dan II, 5% untuk Golongan III, dan 15% untuk Golongan IV,
sesuai PP 80/2010 dan PP 58/2023.
Bukti potong pajak
menggunakan Formulir 1721-A2, sebagaimana diatur dalam Perdirjen Nomor
14/PJ/2013.
P3K (PPPK):
Tidak mendapatkan
fasilitas PPh DTP, sehingga PPh 21 atas penghasilan rutin dipotong langsung
dari gaji dan harus dibayar sendiri.
Honorarium tidak dikenakan
PPh 21 final; sebaliknya, ditambahkan ke penghasilan reguler dan dikenakan
pajak menggunakan skema TER, sesuai PP 58/2023.
Terdapat
perdebatan mengenai formulir bukti potong: beberapa pihak menggunakan Formulir
1721-A2, tetapi penulis cenderung ke Formulir 1721-A1, berdasarkan Pasal 24
ayat (1) PMK Nomor 202/PMK.05/2020.
Berikut adalah
perbandingan rinci:
|
Aspek |
PNS |
P3K (PPPK) |
|
PPh DTP
|
Berlaku, PPh 21 atas penghasilan rutin
ditanggung pemerintah |
Tidak berlaku,
tidak ada fasilitas PPh DTP
|
|
SPT More Payment |
Tidak
dipertimbangkan, sesuai Pasal 24 ayat (1) huruf b Perdirjen Nomor 02/PJ/2019 |
Mungkin tidak
diproses meskipun PPh 21 dipotong, karena tidak ada PPh DTP
|
|
Honorarium dari
APBN/D |
Dikenakan PPh 21
final, 0% (Gol I, II), 5% (Gol III), 15% (Gol IV)
|
Dikenakan PPh 21
reguler, ditambahkan ke penghasilan, sesuai PMK Nomor 202/PMK.05/2020 |
|
Bukti Potong
Form |
Formulir
1721-A2, sesuai Perdirjen Nomor 14/PJ/2013 |
Perdebatan,
cenderung Formulir 1721-A1 |
Implikasi dan Catatan
Perbedaan ini mencerminkan
kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada PNS, yang dianggap
memiliki status lebih permanen, dibandingkan P3K yang bersifat kontrak. Namun,
untuk P3K, beban pajak bisa lebih berat, terutama karena tidak adanya PPh DTP.
Informasi ini relevan per Juni 2025, berdasarkan regulasi seperti PP No. 58
Tahun 2023, PMK No. 168 Tahun 2023, dan PMK Nomor 202/PMK.05/2020.
Untuk detail lebih
lanjut, disarankan berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Pajak atau sumber
resmi seperti Pajak.com - Perubahan Perhitungan PPh 21 Skema TER untuk ASN dan
Direktorat Jenderal Pajak - Mengulik Aspek Perpajakan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja.
Kesimpulan
PPh 21 untuk PNS
dan P3K memiliki perbedaan signifikan, terutama dalam fasilitas PPh DTP dan
perlakuan honorarium. PNS mendapat keringanan pajak melalui PPh DTP dan tarif
PPh 21 final untuk honorarium, sedangkan P3K harus membayar pajak penuh tanpa
fasilitas tersebut, dengan honorarium ditambahkan ke penghasilan reguler.
Informasi ini penting untuk perencanaan keuangan dan pemahaman kewajiban pajak.
Ternyata bukan
potongan liar. Begitu?
Referensi:
https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-2/
https://www.pajak.com/pajak/perubahan-perhitungan-pph-21-skema-ter-untuk-asn/
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/perpajakan/pph-pasal-21.html
https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/cara-perhitungan-pph-21
