Peringkat 18

Oleh Dr. Yayat Hendayana, S.S., M.Hum

(Dosen perogram sarjana dan pascasarjana Unpas)

JAWA BARAT dikenal sebagai daerah yang materi keseniannya luar biasa banyak. Di tiap daerah kabupaten dan kota, jumlah keseniannya rata-rata lebih dari satu. Itulah yang membuat orang-orang dari luar daerah Jawa Barat, bahkan dari luar negeri, ingin berkunjung ke Jawa Barat. Kalau saja kesenian-kesenian itu dihidupkan dengan pengelolaan yang baik dari instansi pemerintah Jawa Barat yang bertanggungjawab untuk itu, tentu saja penilaian pemerintah pusat tidak seburuk yang diterima saat ini.  Tentu saja penilaian pemerintah pusat tidak hanya terhadap jumlah ksenian yang banyak saja, tetapi sejauh mana materi kesenian yang banyak itu dikelola sehingga terasa manfaatnya bagi anggota masyarakat penggarapnya, yang pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan dunia perekonmian di daerah Jawa Barat. Namun hal itu mungkin tidak diakukan. Kekayaan kesenian Jawa Barat dibiarkan tumbuh sendiri.

Dan kebudayaan tentu bukanlah hanya kesenian.   Hal itu tentu sudah sangat dipahami oleh semua personel yang ada dia lingkungan instansi pemerintah yang bertugas mengurusi hal itu. Seluruh aspek kebudayaan harus dimajukan. Dalam UU No. 5 Tahun 2017, Objek Pemajuan Kebudayaan, yaitu bjek-objek kebudayaan yang harus dimajukan, berjumlah 10 objek  ditambah satu objek pemajuan lagi, yaitu cagar budaya, sehingga seluruhnya menjadi 11 objek pemajuan kebudayaan (OPK). Kesebelas OPK itu adalah (1) tradisi lisan, (2) manuskrip, (3) adat istiadat, (4) ritus, (5) pngetahuan tradisional, (6) teknolgi tadissional, (7) seni, (8) bahasa, (9) permainan rakyat, (10) olahraga tradisional, dan (11) cagar budaya.

Tampak sekali bahwa seni (atau kesenian) hanya salah satu saja dari objek kebudayaan yang harus dimajukan. Terhadap keseluruhan objek itulah penilaian pemerintah pusat dilakukan dalam menetapkan peringkat indek pembanguan kebudayaan (IPK). Hal itulah yang tentu tidak maksimal dilakukan di Jawa Barat, sehingga daerah ini hanya menempati posisi ke-18 dalam peringkat IPK secara nasional.  IPK adalah indikator kinerja pembangunan kebudayaan yang dibuat Kemendikbud bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Biro Pusat Statistik (BPS). Angka yang diraih Jabar yang menempatkannya pada peringkat 18 hanyalah 51,21. IPK yang diraih Jabar itu lebih rendah dari IPK nasional yang mencapai 53,74. Daerah lain yang IPKnya di bawah nasional adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Jambi, dan Kalimantan Timur. Angka yang diraih Jawa Barat masih kalah jauh dari Propinsi Riau (57,47), Kepulauan Riau (58,83), NTB (59,92), Bengkulu (59,95), dan Jawa Tengah (60,05). Provinsi Bali dengan angka 65,39 menempati peringkat dua, sedangkan Yogyakarta dengan raihan 73,79 ditempatkan oleh emerintah pusat sebagai peringkat pertama. 

Untuk penilaian berikutnya, kita tentu tdak boleh marasa puas pada peringkat IPK ke-18 saja. Kita harus berusaha memperbaiki peringkat tersebut. Kuncnya tentu terletak pada upaya yang dilakukan instansi pemerintah yang bertanggung jawab penuh terhadap upaya untuk memajukan seluruh objek yang terdapat dalam UU 5/2017. Jika pusat perhatian hanya diarahkan pada kesenian semata, sebagai salah satu objek dalam OPK, maka tentu sikap itu mesti diubah. Perhatian harus dicurahkan pada keseluruhan OPK sebagaimana disebut dalam UU 5/17, termasuk juga cagar budaya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparda) sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam upaya pemajuan kebudayaan, tentu tugasnya sangat berat. Terkesan bahwa perhatian Diparda lebih tertuju pada pembangunan pariwisata belaka, sehingga pembangunan bidang kebudayaan kurang tertangani dengan baik. Padahal, kalau kita mengacu kepada UU No. 5 Tahun 2017, upaya untuk memajukan bidang kebudayaan haruslah melalui tahapan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan (pasal 1 butir 3). Dalam pelindungan saja, ada beberapa langkah yang harus dialakukan, ialah (1) inventarisasi, (2) pengamanan, (3) pemeliharaan, (4) penyelamatan, dan (5) publikasi. Belum lagi langkah-langkah pemajuan kebudayaan pada tahap-tahap berukutnya.

Disparbud tentu akan sangat t berat jila harus menangani dua bidang besar itu sekaligus, yaitu pariwisata dan kebudayaan. Untuk menangani upaya pembangunan bidang kebudayaan yang harus menempuh empat langkah besar sebagaimana disebutkan dalam UU 5/17, pembangunan sektor kebudayaan harus dipisahkan dari pembanguan sektor kepariwisataan. Cukup  berat bagi Disparbud untuk menangani kedua sektor pembangunan yang sama berat itu. Untuk menangani pembangunan sektor kebudayaan perlu dibentuk sebuah dinas baru, yaitu Dinas Kebudayaan, atau Dinas Pemajuan Kebudayaaan, atau apapun namanya, yang berknsentrasi penuh pada upaya pemajuan kebudayaan, kalau IPK Jawa Barat ingin meningkat dari peringkat ke-18. Mengapa Yogyakarta menempati peringkat ertama dalam Indek Pembagunan Kebuyaan? Jawabannya antara lain karena Yogyakarta memiliki Dinas Kebudayaan tersendiri, yang khusus bertugas dalam pembangunan sektor kebudayaan.***