PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA DI KABUPATEN BANDUNG

Oleh Dr. Rahman Mulyawan & Iyep Saefulrahman., S.IP.,M.Si

Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950). Namun secara kesejarahan sesungguhnya Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada ping Songo tahun Alif bulan Muharam atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April tahun 1641 M, sebagai Bupati Pertama pada waktu itu adalah Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M). Dari bukti sejarah tersebut maka ditetapkan bahwa tanggal 20 April sebagai tanggal Hari Jadi Kabupaten Bandung. Jabatan Bupati kemudian di gantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan Bupati kemudian di lanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) dari tahun 1681 – 1704 . Selanjutnya kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari R. Ardikusumah diserahkan kepada putranya R. Ardisuta yang diangkat tahun 1704, setelah Pemerintah Belanda mengadakan pertemuan dengan para Bupati Wilayah Priangan di Cirebon. R. Ardisuta (1704 1747) terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I setelah wafat dia sering disebut Dalem Gordah. Sebagai penggantinya diangkat Putra tertuanya Demang Hatapradja yang bergelar Anggadiredja II (1707 1747).

Pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763 -1794), Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada tahun 1786 dia memasukkan Batulayang kedalam Pemerintahannya. Juga pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794 -1829) inilah Ibukota Kabupaten Bandung di pindahkan dari Karapyak (Dayeuhkolot) ke Pinggir sungai Cikapundung atau Alun -alun Kotamadya Bandung sekarang. Pemindahan Ibukota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jendral Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan karena daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut.

Setelah kepala pemerintahan dipegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846 -1874), ibukota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai Bupati yang progresif. Dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung, kemudian dia memprakarsai pembangunan sekolah Raja (pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren). Atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung disegala bidang, beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kolonial Belanda berupa Bintang jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan Dalem Bintang.

Dimasa pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga jalan Kereta Api mulai masuk tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya jalan Kereta Api ini ibukota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa Eropa dan Cina pun mulai menetap di ibukota, dampaknya perekonomian Kota Bandung semakin maju. Setelah wafat penggantinya diangkat RAA. Martanegara, Bupati ini pun terkenal sebagai perencana kota yang jempolan. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi pemukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan RAA Martanegara (1893 -1918) ini atau tepatnya pada tanggal 21 Februari 1906, kota Bandung sebagai Ibukota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya).

Periode selanjutnya Bupati Kabupaten Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakusumah V (Dalem Haji) yang menjabat selama 2 periode, pertama tahun 1912 -1931 sebagai Bupati yang ke -12 dan berikutnya tahun 1935 -1945 sebagai Bupati yang ke -14. Pada periode tahun 1931 -1935 R.T. Sumadipradja menjabat sebagai Bupati ke -13. Selanjutnya pejabat Bupati ke -15 adalah R.T.E. Suriaputra (1945 1947) dan penggantinya adalah R.T.M Wiranatakusumah VI alias Aom Male (1948 -1956), kemudian diganti oleh R. Apandi Wiriadipura sebagai Bupati ke -17 yang dijabatnya hanya 1 tahun (1956 - 1957).

Sebagai Bupati berikutnya adalah Letkol R. Memet Ardiwilaga (1960  - 1967). Kemudian pada masa transisi kehidupan politik Orde Lama ke Orde Baru adalah Kolonel Masturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yaitu daerah Baleendah. Peletakan Batu Pertamanya pada tanggal 20 April 1974 yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke -333. Rencana kepindahan Ibukota tersebut berlanjut hingga jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980 -1985). Atas pertimbangan secara fisik geografis daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten, maka ketika Jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985 -1990), Ibukota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu Kecamatan Soreang. Dipinggir Jalan Raya Soreang tepatnya di Desa Pamekaran inilah di Bangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 Ha, dengan menampilkan arsitektur khas gaya Priangan sehingga kompleks perkantoran ini disebut-sebut sebagai kompleks perkantoran termegah di Jawa Barat. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dan dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U.Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut dirampungkan dalam kurun waktu 1990-1992.

Penguatan pembangunan karakter bangsa di Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang selalu berlandaskan kepada UU bidang Politik dengan tujuan mewujudkan sikap, persepsi dan perilaku politik yang hanya bersumber kepada Pancasila dan UUD 1945. Untuk itu pemberdayaan politik di Kabupaten Bandung diarahkan kepada dua dimensi pokok, yaitu dimensi budaya atau kultur politik dan dimensi struktur atau lembaga politik. Selain itu kebijaksanaan pemberdayaan politik di Kabupaten Bandung juga berpedoman kepada program pembangunan politik di tingkat Nasional. Program pembangunan politik di tingkat Nasional inilah yang kemudian di turunkan menjadi tujuan, arah dan kebijaksanaan penguatan pembangunan karakter bangsa di Kabupaten Bandung yang isinya diantaranya adalah sebagai berikut:

1.     Semakin mantapnya penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi nasional, sehingga Pancasila benar-benar menjadi titik tolak dan tolok ukur dari sikap dan perilaku masyarakat sehari-hari dan lestari sepanjang masa.

2.     Semakin mantapnya kesadaran masyarakat akan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945, sehingga memiliki daya penangkal yang tangguh terhadap setiap ancaman yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

3.     Meningkatnya kemampuan aparatur Pemerintah agar terwujud aparatur yang bersih, kuat, berdisiplin dan berwibawa sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

4.     Meningkatnya kemampuan lembaga-lembaga penyalur aspirasi masyarakat (infra struktur politik), agar benar-benar peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat dan mampu menyalurkannya sesuai dengan prosedur dan mekanisme demokrasi Pancasila.

5.     Meningkatnya kehidupan sosial politik yang mantap dan dinamis untuk terlaksananya dan suksesnya setiap kegiatan Pemilihan Umum, Sidang Umum MPR, Pilkada serta kontinuitas pembangunan untuk terciptanya kerangka landasan yang kuat dan untuk mencapai lepas landas menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

6.     Meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan umat beragama serta semakin tumbuh dan berkembangnya motivasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap setiap aspek pembangunan.

7.     Meningkatnya fungsi, pemahaman dan kemampuan pers dan mass media lainnya yang bebas dan bertanggung jawab sebagai sarana pendidikan, penerangan dan sosial kontrol yang efektif berdasarkan demokrasi Pancasila.

8.     Meningkatnya kesadaran seluruh lapisan masyarakat dalam memiliki sikap dan kewaspadaan nasional agar peka dan mampu mendeteksi sedini mungkin terhadap usaha-usaha yang bersifat provokasi, intimidasi, subversi dan lain sebagainya yang dapat mengganggu stabilitas dan ketahanan nasional baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri.

9.     Meningkatnya kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya mentaati hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warganegara yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945

Selanjutnya kebijaksanaan tersebut di atas dijabarkan kedalam pokok-pokok program pembangunan bidang politik di Kabupaten Bandung sebagai berikut:

1)    Program Peningkatan Pemahaman, Pengamalan, dan Kerukunan Hidup Umat Beragama

2)    Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama

3)    Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan

4)    Program Peningkatan Partisipasi Politik

Pola dan jenis pembinaan lainnya dalam rangka pembangunan national charracter building masyarakat selain yang telah dijelaskan di atas, diantaranya adalah sebagai berikut:

a.     Pelatihan Pemantapan Bela Negara

b.     Pelatihan Kewaspadaan Nasional

c.     Sosialisasi UU Politik dan HAM

d.     Pelatihan Monitoring Kegiatan Masyarakat Yang Berpotensi Konflik

e.     Inventarisasi Daftar Ulang Ormas, LSM dan Yayasan

f.      Pengendalian Kegiatan Penduduk Warga Negara Asing

g.     Sosialisasi Tugas, Fungsi dan Wewenang Partai Politik

h.     Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Politik bagi Masyarakat

i.      Kegiatan Komuniti Intel Daerah

j.      Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Kerukunan Hidup Umat Beragama

k.     Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan Perlindungan Masyarakat

l.      Penegakan dan Penertiban Terhadap Pelanggar Perda

m.   Lomba Ketertiban dan Keamanan Wilayah

n.               Pemantapan Fungsi Linmas dalam rangka Pelaksanaan Kamtibmas, dsb

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri terdapat indikasi hampir sebagian besar di setiap lapisan masyarakat di dalam implementasi kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi degradasi nilai-nilai juang, patriotisme, dan nasionalisme. Bahkan ada kecendrungan fenomena yang terjadi nampak lebih kearah skeptisme. Sedangkan dalam kehidupan politik di Kabupaten bandung relatif baik walaupun masih adanya jumlah pelanggar perda yang dilakukan masyarakat.

-o-

6