PERLINDUNGAN PENDIDIK DARI INTIMIDASI, DISKRIMINASI, DAN KEKERASAN

Di puncak penghujung tahun, Selasa  31 Desember 2019, ICMI Korwil Jawa Barat dan LPPM UPI Bandung  menyelenggerakan Seminar Nasional dengan Tema "KEPEMIMPINAN PENDIDIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. GUNA MENDUKUNG KETAHANAN NASIONAL".

Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor UPI Bidang Kemahasiswaan.

Ketua penyelenggara Prof Dr Cecep Darmawan, dalam sambutannya menyatakan kegiatan ini merupakan agenda tahunan LPPM UPI dengan ICMI Korwil Wlayah, Jawa Barat. Sekaligus sebagai momentum Refleksi Pendidikan tahun 2019.

Hasil dari seminar akan dijadikan bahan usulan sebagai masukan kepada Pemerintah Pusat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Provinsi, dan Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Para pembicara terdiri dari akademisi, peneliti, perwakilan Kemendikbud, dan aktivis pendidikan. Peserta yang hadir di antaranya dari kalangan dosen, kepala sekolah, pengawas, guru, dan mahasiswa  se-Jawa Barat.

Nara Sumber:

1.       Prof. Dr.  Bunyamin Maftuh, M.Pd.,M.A. (Direktur Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kemendikbud)

2.       Kolonel Hikmat Zakky Almubarog S.Pd., M.Si (Peneliti dari Lemhanas)

3.       Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd.,  SIP, MSi, M.H. (Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Publik Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian LPPM UPI Bandung)

4.       Juli Wahyu Pari Dunda S.Pd., M.Si. (Pemerhati Pendidikan dan Ketua Forum Perlindungan Pendidik Indonesia)

Secara garis besar hasil dari seminar adalah:

1.       Kepemimpinan pendidik memiliki nilai strategis dalam Ketahanan Nasional, untuk menjaga Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI).

2.       Lembaga perguruan tinggi masih kekurangan guru besar, dan UPI adalah lembaga LPTK yang telah memiliki Guru Besar terbanyak.

3.       Ada 25 permasalahan pendidikan yang secara substansi perlu mendapat perhatian dari Mas Menteri Pendidikan. Salah satunya yang harus menjadi prioritas adalah pemenuhan 8 Standar   Nasional Pendidikan

4.       Jenis perlindungan Guru: Pasal 39 ayat (2) UU No. 14/2005, junto Pasal 42 PP No. 74/20 08,  junto Pasal ayat (2) Permendikbud No. 10 Tahun 2017, terdiri atas:

1. Perlindungan Hukum dari:

    a. Tindak Kekerasan 

    b. Ancaman,

    c. Perlakuan diskriminatif

    d. Intimidasi

    e. Perlakuan tidak adil.

2. Perlindungan Profesi terdiri dari :

    a. PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

    b. Pemberian imbalan yang tidak wajar.

    c. Pembatasan dalam penyampaian pemandangan,

    d. Pelecehan profesi dan jabatan guru.

    e. Pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas.

3. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Risiko;

    a. Gangguan keamanan kerja.

    b. Kecelakaan kerja,

    c. Kebakaran pada waktu kerja, bencana alam.

    d. Kesehatan lingkungan kerja dan/atau risiko lain

4. Perlindungan HAKI Terdiri atas 2 bagian, yaitu:

    a. Hak cipta

    b. Hak kekayaan industri

Perlindungan guru diperkuat dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".