PERLUKAH PROMOSI DAN MUTASI?

Oleh Dr. Asep Hilman, M.Pd.

(Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Mungkin praktek pendidikan kita saat ini bisa dianalogikan seperti teori Maltus, khususnya antara  kebijakan manajemen pendidikan dengan tuntutan  peningkatan mutu pendidikan, fenomena yang saat ini sedang terasa di Jawa Barat.

Faktanya kebijakan manajemen pendidikan khususnya di bidang manajemen sumber daya manusia seolah-olah berjalan berdasarkan deret hitung sementara tuntutan peningkatan mutu pendidikan seakan-akan berjalan berdasarkan deret ukur. Semakin jauh semakin senjang antara upaya/proses pendidikan yang dijalankan dengan pencapaian tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan.

Kalau begitu apa masalahnya?

Masalah yang pertama, sejak proses alih kelola pendidikan menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota ke Provinsi, secara signifikan belum terlihat adanya kebijakan manajemen sumber daya manusia yang menyangkut promosi, mutasi dan demosi Kepala Sekolah secara objektif, profesional dan transparan. Sementara tuntutan peningkatan mutu pendidikan berlangsung sangat eksponensial dan bahkan unpredictable seperti di suasana pandemi Covid 19 yang saat ini terjadi.

Bila definisi Promosi itu adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan, maka segeralah lakukan promosi bagi mereka para guru yang telah memenuhi persyaratan. Bukankah daftar  guru seperti itu ada malah masih kurang dibanding dengan formasi yang tersedia, lantas apa yang ditunggu? Di situasi saat ini pembiaran atas tuntutan kebutuhan promosi seperti ini akan menimbulkan multiflyer effect yang paradok dengan tuntutan upaya meningkatkan mutu pendidikan. Bagi institusi pendidikan (baca: Dinas Pendidikan dan Sekolah) alih-alih ingin penghematan justru yang akan terjadi  adalah ineffesiensi dalam keseluruhan praktek manajemen penyelenggaraan pendidikan, jangan harap ruh pendidikan sebagai spirit munculnya mutu pendidikan bisa tumbuh subur di lembaga dengan keadaan seperti ini.

Setiap penundaan promosi akan berdampak lunturnya semangat para calon pemimpin sekolah kalau tidak ingin dikatakan apatis, belum lagi bermunculan para spekulan warisan masa lalu maupun pemain baru yang mengatasnamakan pimpinan tertinggi pemerintahan daerah yang gerilya mengiming-imingi dan menebar janji kepada para calon kepala sekolah ini untuk bisa diangkat dan ditempatkan segera, semakin membuat sengkarut upaya penyiapan SDM bermutu. Singkatnya bila promosi kepala sekolah ini ditunda lagi itu sama saja dengan menyimpan bom waktu semakin mundurnya pendidikan kita.

Masalah kedua, adalah "dilema mutasi" kepala sekolah, antara ketentuan/regulasi dengan keadaan dan kebutuhan di lapangan. Bila kondisi sekolah dilevelkan pada tingkatan/cluster besar, sedang dan kecil berdasarkan ukuran rombongan belajar dan fisik bangunan sekolah kemudian berkonsekuensi terhadap perlunya tingkat kualitas kepala sekolah, maka kebijakan mutasi kepada sekolah adalah keniscayaan, kalaupun terkendala oleh regulasi yang mengatur tentang periodesasi jabatan kepala sekolah seperti yang diatur dalam Pernendikbud No. 6 Tahun 2018, khususnya pasal 12  ayat 1, 2 dan 3, hendaknya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan nota pertimbangan dari Kepala Dinas dijadikan sebagai arena kreativitas melalui diskresi untuk memilih dan memilah para kepala sekolah terbaik yang layak ditempatkan pada level-level tingkatan/cluster sekolah tersebut. Bila ada kemauan sebagai "Part of solution" yakinlah bahwa ketentuan dalam pasal 12 tersebut menyediakan kelonggaran yang dapat dilakukan oleh para pemangku kebijakan dengan catatan untuk tujuan positif dan maslahat.

Masalah yang ketiga adalah problem struktur kelembagaan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memiliki pekerjaan rumah yang besar dan segera harus dituntaskan di sisi struktur kelembagaanya. Dengan Induk di Provinsi dan dibantu dengan 13 Cabang Dinas di daerah, ada yang paradoks dan tumpang tindih dalam nomenklatur dan pembagian tupoksinya. Khususnya yang menyangkut linieritas nomenklatur seksi di tiap kantor cabang dinas dengan institusi yang di atasnya. Sekadar saran bila di provinsi ada bidang Pembinaan SMA (PSMA) maka di KCD pun harusnya ada seksi PSMA, begitupun dengan PSMK, untuk bidang PKLK bisa diintegrasikan kedalam salahsatu di antara dua bidang itu, sedangkan urusan GTK dan urusan umum seyogianya menjadi garapan subag umum di tingkat KCD. Faktanya sekarang di tingkat KCD nomenklatur yang ada adalah seksi pelayanan, seksi pengawasan dan subag umum yang tidak jelas tupoksinya dan tumpang tindih khususnya dengan tupoksi pengawas sekolah.

Bila keseluruhan masalah ini tidak segera dituntaskan maka slogan Pendidikan Jabar Juara Lahir Batin hanyalah retorika saja. Padahal sejatinya slogan itu saat ini sedang diuji kesungguhan dan  pemahamannya dari para pemangku kepentingan pendidikan di Jawa Barat. Jangan biarkan pendidikan Jawa Barat berlangsung seperti deret hitung, sementara pandemi Covid 19 telah menjadi laboratorium peningkatan mutu pendidikan yang berlangsung secara deret ukur. Bila kita tidak berubah, kita tidak tahu kapan gap kedua deret ini bisa diperkecil kalaupun tidak bisa dipertemukan. Untuk itu patut kita renungkan ucapan George Bernard Shaw: Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything.

Nah adakah keinginan untuk mengubah mindset kita atau harus menunggu lagi tanpa kepastian? Sehingga ikut latah  menambah tagar: #Pendidikan Jawa Barat terserah! Wallohualam bisawab. ***