PERLUKAH UNJUK RASA SEBAGAI EKSTRAKURIKULER DI SEKOLAH?

Oleh Tatang Sunendar

(Widyaiswara BBGP/Anggota Kaci)

Suatu hal lazim jika terbit kebijakan baru dari pemerintah terkait hidup orang banyak yang  merugikan, maka akan memantik sikap penolakan terhadap kebijakan tersebut dan ujung- ujungnya pihak yang merasa dirugikan melakukan penolakan dengan cara unjuk rasa atau demontrasi. Pelaku unjuk rasa tidak memandang status maupun jabatan, siapa saja bebas melakukan demontrasi. Sedangkan yang menjadi sasaran unjuk rasa adalah kantor atau kantor pusat pemerintahan, gedung perwakilan rakyat, perusahaan ataupun tempat tinggal sumber pembuat kerugian.

Minggu-minggu ini unjuk rasa sedang marak-maraknya terjadi di seantero negeri. Pemicunya adalah kebijakan pemerintah menaikkan harga bensin. Berbagai lapisan masyarakat mulai pelajar, mahasiswa, buruh, kelompok keagamaan dan komponen masyarakat lainnya dengan masif dan terstruktur mendatangi kantor DPRD, Kantor bupati/walikota tak terkecuali kantor gubernur, juga di pusat pemerintahan Jakarta seperti istana presiden dan Gedung DPR menjadi sasaran unjuk rasa dengan satu suara meminta diturunkannya harga.

Adanya giat unjuk rasa tersebut memunculkan pro dan kontra. Bagi yang pro berharap  tuntutannya dikabulkan, sedangkan yang kontra adanya unjuk rasa ini merasa dirugikan karena mengganggu hajat orang banyak, jalanan macet, aktivitas perkantoran dan usaha terganggu, pun  dari unjuk rasa sangat jarang menghasilkan seperti apa yang dituntut.

Demonstrasi menurut peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, demontrasi atau unjuk rasa adalah merupakan penyampaian pendapat di muka umum yang berupa penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertangggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Demonstrasi dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahkan di negara demokrasi, demontrasi merupakan salah satu bagian dari alat perjuangan.

Gedung sate merupakan pusat pemerintahan provinsi Jawa Barat menjadi sasaran para demonstran untuk wilayah Jawa Barat. Apapun kebijakan lokal maupun nasional yang merugikan orang banyak apapun isunya pasti Gedung Sate menjadi sasaran. Saat awal pindah kerja ke kantor yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari Gedung Sate telah terjadi beberapa kali unjuk rasa, muncul perasaan waswas saat ada unjuk rasa karena takut terjadi sesuatu, namun pelan-pelan perasaan itu hilang dan dianggap biasa saja. Dari sejumlah unjuk rasa yang sempat ditonton secara subjektif saya bisa mengelompokkan ada unjuk rasa yang membuat trenyuh, menarik, menghibur, menyenangkan, dan menyebalkan.

Unjuk rasa yang membuat trenyuh adalah unjuk rasa yang dilaksanakan oleh kalangan buruh, yang menuntut kenaikan upah. Unjuk rasa ini datang dari buruh-buruh pabrik yang ada di Jawa Barat, khususnya peserta unjuk rasa yang hanya ikut-ikutan, mereka menuntut perbaikan nasib untuk kelangsungan hidup. Unjuk rasa yang menarik dan menghibur saat melihat unjuk rasa  yang dilakukan oleh kelompok budayawan, melakukan unjuk rasa karena suku Sunda disentil oleh anggota DPR RI, menarik dan menghibur karena diisi dengan pentas seni dan aktivitas seni lainnya. Yang menyenangkan adalah melihat unjuk rasa yang dilakukan oleh tenaga honorer perawat karena di samping tidak ribut, tidak mengganggu yang lain juga muda dan cantik- cantik. Sedangkan yang menyebalkan adalah unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa karena tidak tertib, tidak tahu waktu, mengganggu orang lain.

Dari kegiatan unjuk rasa yang pernah ditonton muncul pertanyaan: Bisakah unjuk rasa itu dijadikan kegiatan ekstakurikuler bagi siswa? Khususnya siswa sekolah menengah. Sehingga bisa memberikan bekal dan pemahaman manakala telah terjun di masyarakat, begitu juga jika menjadi mahasiswa. Pertanyaan ini terlontar karena merujuk pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Pasal 6 ayat 1) Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum, setiap penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Kepolisian setempat, sebelum kegiatan dilakukan. 2) Penyampaian pendapat di muka umum hanya dapat dilaksanakan, pada waktu-waktu sebagai berikut: di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00, waktu setempat; di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 waktu setempat. Di samping itu juga mengatur hak dan kewajiban para demontran di antaranya Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat; objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar; instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar; di lingkungan istana kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar. melalui rute jalan yang melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung. wajib memberi tahu ke apparat keamanan.

Jika melihat banyaknya demonstran yang dibubarkan paksa maupun ditangkap serta mengganggu yang lain, hal ini terjadi salah satunya diakibatkan kurang pahamnya tentang aturan tersebut. Maka dari itu jika kegiatan unjuk rasa dijadikan salah satu kegiatan ektrakurikuler merupakan sebuah hal yang penting karena:

Pertama agar siswa memahami aturan, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang akan menyampaikan pendapat di muka umum. Dengan memahami aturan ini maka siapapun, kapanpun ada pelaksanaan unjuk rasa tidak merugikan orang banyak karena giat unjuk rasa   dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lebih lanjut siswa itu akan memberitahukan kepada masyarakat lain terkait syarat dan ketentuan unjuk rasa.

Kedua sebagai wahana untuk proses pendewasaan dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan di kalangan siswa, belajar melakukan penekanan secara politik terhadap suatu kebijakan agar mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila sebagaimana yang diharapkan dalam program profil pelajar Pancasila.

Ketiga adanya projek pelajar Pancasila yang dikembangkan di sekolah bertujuan agar pelajar Indonesia merupakan pelajar yang belajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.

Keempat salah satu prinsip profil pelajar Pancasila adalah prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan pelajar untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran termasuk kegiatan unjuk rasa. Oleh karenanya, satuan pendidikan sebagai penyelenggara kegiatan projek profil pelajar Pancasila harus membuka ruang dan kesempatan bagi pelajar untuk dapat mengeksplorasi berbagai hal di luar lingkup satuan pendidikan.

Kelima salah satu tema dari Profil Pelajar Pancasila adalah tema suara demokrasi. Tema ini   mendorong peserta didik menggunakan kemampuan berpikir sistem, menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila. Melalui pembelajaran ini peserta didik merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi sekolah dan/atau dalam dunia kerja.

Keenam ada keterlibatan pelajar mengikuti unjuk rasa yang diajak atau dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat, partai politik dan tidak sedikit peserta unjuk rasa dari unsur pelajar yang masih polos dan kurang memahami isu yang dituntut itu ditahan atau kena musibah.

Dengan pertimbangan keenam komponen tersebut bukan suatu hal yang mustahil jika untuk rasa merupakan salah satu kegiatan dalam pelaksanaan projek pelajar Pancasila karena secara undang-undang, aturan dan pedoman pelaksanaan PPP sudah ada. Namun jika sekolah melaksanakan unjuk rasa sebagai kegiatan projek atau ekstrakurikuler diperlukan upaya sebagai berikut: 1) Melakukan persiapan mulai dari perencanaan sampai evaluasi kegiatan serta refleksi dari kegiatan itu untuk tingkat satuan. 2) Membuka pintu kolaborasi dengan narasumber untuk memperkaya materi projek profil: masyarakat, komunitas, akademisi, praktisi. Satuan Pendidikan dapat mengidentifikasi orang tua yang potensial sebagai narasumber terkait tata cara dan ketentuan unjuk rasa. 3). Mengomunikasikan unjuk rasa merupakan projek penguatan profil pelajar Pancasila kepada pihak keamanan (kepolisian) lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, orang tua peserta didik, dan mitra dan organisasi kepemudaan. 4) Melibatkan pendidik bimbingan dan konseling atau mentor untuk memfasilitasi proses berjalannya unjuk rasa sebagai projek profil pelajar Pancasila dengan memberikan dukungan, baik dalam bidang akademis maupun kebutuhan emosional peserta didik. 5) Praktek unjuk rasa bisa dilakukan di lingkungan sekolah maupun di ruang publik dengan bimbingan dan pemantauan guru dan pihak yang berwajib.

Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia yang unggul, ini terjadi jika pendidikan maju. Kurikulum merdeka memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mendesain kurikulum operasional satuan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional dengan dukungan profil pelajar Pancasila. Tema demokrasi dalam projek profil pelajar Pancasila jika salah satu kegiatannya unjuk rasa bisa diasumsikan dapat memberi pengalaman otentik bagi siswa dalam berkonstribusi mememecahkan isu-isu aktual yang hadir di tengah masyarakat. Sebagai sebuah ikhtiar memberi porsi unjuk rasa sebagai kegiatan ekstrakurikuler nampaknya merupakan sebuah ijtihad dalam pelaksanaana pendidikan, pikiran out the box kepala sekolah sangat dibutuhkan di era saat ini… semoga.