PERNIKAHAN DINI DIMENSI ISLAM DAN HAM

Oleh Hasbullah Fudail

(Pemerhati Islam dan HAM)

Fenomena pernikahan dini di Indonesia sepertinya telah menjadi budaya yang ada di tengah masyarakat sejak zaman dahulu sampai saat ini, khsususnya di daerah pedesaaan dengan tingkat pendidikan yang relatif terbelakang serta kondisi ekonomi yang pas-pasan.

Atas fenomena budaya ini oleh para pembuat film lalu diangkat dalam layar lebar dengan judul Pernikahan Dini pada 1987. Film ini dibintangi antara lain oleh Mathias Muchus dan Gladys Suwandhi. Heru (Mathias Muchus) dan Dini (Gladys Soewandhi) kawin terlalu muda karena terlanjur hamil. Meski sudah punya anak kelakuannya masih kekanak-kanakan. Heru yang calon insinyur lalu jadi sopir taksi. Dini diam-diam sering menerima bantuan uang dari ibunya tanpa memberi tahu suaminya. Kemudian mereka sering cekcok sampai Dini pulang ke rumah orang tuanya hingga ayahnya yang sebetulnya tak setuju perkawinan ini cekcok dengan ayah Heru.

Di era awal tahun 2001 fenomena ini kembali diangkat dalam layar sinetron dengan judul “Pernikahan Dini” diproduksi Prima Entertainment dibintangi oleh Agnes Monica, Sahrul Gunawan, dan Atalarik Syach. Sinetron yang sangat digandrungi anak muda ini berseri pemutarannya di televisi. Jadi pernikahan dini sesungguhnya sudah menjadi bagian kehidupan nyata masyarakat Indonesia sejak dulu dan kini.

Menurut studi United Nations Fund for Population Activities (UNFPA) atau Dana Penduduk Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2020, terdapat potensi terjadinya perkawinan sekitar 13 juta perkawinan anak di seluruh dunia pada rentang waktu 2020 pasca pandemic Covid. Sementara data BPS yang ada di Indonesia pada tahun 2021 ada 1,74 juta jiwa pernikahan di Indonesia. Jumlah pernikahan terbanyak yaitu 346.484 pernikahan di Jawa Barat, urutan kedua adalah Jawa Timur dengan 298.543 pernikahan.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020 provinsi dengan wanita  yang menikah pertama kalinya di usia 7-15 tahun terbesar adalah Kalimanatan Selatan 12,52%, disusul Jawa Barat 11,48%, dan ketiga Jawa Timur sebesar 10,85%, keempat Sulawesi Barat  sebesar 10,05% dan kelima Kalimantan Tengah 9,85%.

Definisi anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pernikahan dini dan Islam

Pernikahan/perkawinan dini dapat dilihat dari sisi umur dan sisi kedewasaan berpikir dan bertindak. Dari sisi umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan dini adalah  perkawinan antara laki laki dan perempuan yang belum berusia 19 tahun. Kriteria ini mengacu  syarat umur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa umur minimal untuk melakukan perkawinan baik pria maupun perempuan adalah 19 tahun.

Dalam terminologi Islam “pernikahan” lebih familier dan diterima daripada “Perkawinan”.  Pernikahan dari akar kata nikah, yang mengandung perbuatan sakral dan penuh hikmah dengan menyatukan dua insan yang berbeda karakter, antara pria dan wanita yang diikat dengan ijab kabul sehingga sah secara agama Islam untuk hidup bersama secara lahir dan batin. Kata ini identik dengan perkawinan dari kata kawin yang lebih cenderung karena hawa nafsu dan orientasi jangka pendek dan tidak didasari syariat Islam.

Pernikahan dini menjadi buah simalakama antara mempersulit pernikahan atau mengharamkan perbuatan halal (Buya Yahya). Pernikahan itu jangan dipersulit dengan alasan pendekatan umur  lalu menyebabkan perbuatan halal menjadi haram. Harus dicegah bahwa karena pernikahan dibatasi sementara perbuatan haram dengan membolehkan perbuatan zina jelas itu bertentangan dengan syriat Islam.

Menurut Qurais Shihab, tidak ada ketetapan pasti usia minimal atau maskimal untuk melakukan perkawinan di dalam Islam. Dalam kajian Alquran syarat perkawinan tidak merujuk kepada batasan umur melainkan pada kemampuan sebagaimana dalam Alquran. Dalam setiap Negara ada hal mengatur fungsi perkawinan. Ada fungsi pendidikan, agama, ekonomi, cinta kasih.  Perkawinan dalam Islam sangat sakral dan merupakan perjanjian yang sangat kukuh karena diikat oleh cinta, diikat oleh rahmat, diikat amanah dan kasih sayang. Jika cinta putus masih ada rahmat, jika rahmat putus masih amanah. Jadi perkawinan dini yang belum mampu menjalankan fungsi perkawinan tidak sesuai dan dikehendaki menurut Islam. Oleh karena itu jika belum mampu menjalankan fungsi-fungsi perkawinan maka jangan menikah dulu.

Sementara melihat dari sisi kedewasaan orang dalam perkawinan tidak melihat dari sisi umur melainkan dari kemampuannya untuk menghadapi dan mengelolah kemandirian dalam urusan  berumah tangga pascamelakukan perkawinan.

Dalam kearifan lokal (local wisdom) syarat perkawinan itu memiliki 4 hal yang sama dan 1 hal yang berbeda. 1. sama-sama hidup, 2. sama-sama manusia, 3. sama-sama dewasa, 4. sama-sama cinta. Syarat terakhir harus beda yakni antara laki-laki dan perempuan.

Banyak orang melakukan dispensasi melegalkan pernikahan dini untuk menhindari perbuatan zina, tetapi menciptakan penyakit baru. Jangan mengobati penyakit dengan menimbulkan penyakit baru akibat pernikahan dini bisa menimbulkan kebodohan, stunting, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain, demikian Qurais Shihab.

Perkawinan Dini dan Pelanggaran HAM

Pasca Covid 19, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  terjadi peningkatan izin perkawinan di Pengadilan Agama Indonesia sebanyak 34.000 pemohon, bahkan menurut Komnas Perempuan Indonesia terdapat 64.000 anak Indonesia di bawah umur dikawinkan. Angka menjadi rangking kedua teritinggi di ASEAN setelah Kamboja dan rangking ke 8 dunia.

Pernikahan dini karena umur sesungguhnya dari aspek fisik dan psikis belum matang untuk  menjalani bahtera rumah tangga. Secara fisik terutama kaum perempuan organ seksualnya  belum siap secara maksimal sehingga bisa menimbulkan kerusakan baik pada hubungan suami istri maupun saat kehamilan sampai persalinan. Sementara di sisi psikis kemampuan untuk mengontrol emosi dan amarah masih sangat labil, sehingga ketika menghadapi berbagai  gonjangan dan persoalan dalam rumah tangga tidak mampu menyelesaikan secara dewasa dan  bijak.

Akibat situasi mental yang masih labil maka dapat menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga dan anak serta peluang hidup dalam kemiskinan karena suami istri belum bekerja secara mandiri, serta rentang dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Sehingga pernikahan dini ini  menjadi potensi terjadinya pelanggaran HAM.

Akibat terjadinya perkawinan dini menjadi salah satu penyebab pelanggaran HAM, sebagian besar dari perceraian yang terjadi saat ini menurut data yang ada berumur antara 20-25 tahun (artinya mereka secara umum sudah menikah sejak dini). Karena tidak matang secara psikis maupun umur maka potensi kekerasan dalam rumah tangga (khususnya kaum perempuan), penelantaran anak serta tiadanya pemenuhan kebutuhan fisik yang maksimal (karena masalah ekonomi) menjadi realitas kehidupan secara umum dari hasil perkawinan secara dini. Selain itu tingginya tingkat perceraian dari perkawinan dini menyebabkan berbagai dampak ikutan seperti  terputusnya pendidikan, kekerasan anak, stunting, dan lainnya.

Perkawinan dini dengan alasan untuk mencengah perbuatan zina sesungguhnya hanya menciptakan penyakit baru (ikutan) seperti mudahnya terjadi KDRT, penelantaran anak, pemaksaan perkawinan yang pada hakikatnya menjadi pemicu terjadinya pelanggaran HAM.

Anak yang dilahirkan karena pernikahan dini karena kecelakaan (hamil sebelum nikah) acap kali  juga dicap sebagai anak haram oleh masyarakat, sehingga menjadi beban anak-anak dalam  perkembangannya. Anak merupakan amanah dan karunia Allah swt, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.

Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan juga karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk  asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, keseteraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum; Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak: Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.

Bagi wanita hamil sebelum nikah maka bisa mengacu pada Kompilasi Hukum Islam bunyi Pasal 53 sebagai berikut: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Pernikahan dini selayaknya tidak dilakukan jika hanya dengan alasan untuk menhindari perbuatan zina tetapi bagaimana mempersiapkan pernikahan dengan pendidikan dan pemahaman untuk menjalani perkawinan dengan kemampuan memenuhi fungsi-fungsi perkawinan. Pernikahan dini karena izin perkawinan/dispensasi dari Kementerian Agama atau terpaksa karena hamil di luar nikah, cenderung menjadi peluang terjadinya pelanggaran HAM berupa  KDRT dan lainnya yang berakhir pada perceraian.