Pernyataan Sikap HMI Badko Jawa Barat

Kasus keracunan massal akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ribuan peserta didik menjadi tragedi serius. Berdasarkan laporan berbagai media, termasuk Kompas, tercatat total sebanyak 4.711 anak terdampak, termasuk di Kabupaten Bandung Barat, bukanlah sekadar “kelalaian teknis” biasa. Ini adalah alarm keras yang menunjukkan adanya cacat serius dalam manajemen, pengawasan, dan komitmen moral penyelenggara program. Dalam pandangan agama, memberi makan anak-anak adalah amal mulia. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa siapa yang memberi makan kepada sesama, terlebih kepada anak-anak, maka ia mendapatkan pahala yang besar. Namun sebaliknya, ketika makanan yang diberikan justru mencelakakan, maka itu berubah menjadi bentuk kezaliman.

Keracunan massal ini adalah bentuk “membahayakan jiwa” yang mestinya bisa dicegah bila amanah dijalankan dengan benar. Amanah dalam Islam bukan hanya soal niat, tetapi juga tanggung jawab memastikan makanan itu halal, thayyib, sehat, dan aman. Bila di tinjau bersama akar persoalan ini terletak pada lemahnya pengawasan, buruknya standar operasional, dan minimnya tanggung jawab moral. Makanan yang seharusnya menjadi sumber keberkahan justru berubah menjadi sumber penderitaan karena diolah tanpa standar kebersihan, disimpan tidak sesuai aturan, dan didistribusikan secara serampangan. Ketua Umum “HMI Badko Jawa Barat (Siti Nurhayati) turut menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas insiden kesehatan yang menimpa para tunas muda dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ini menjadi paradoks kebijakan dimana niat menghadirkan ma?la?ah justru berujung mafsadah karena lemahnya pengawasan. Dalam Islam ditegaskan kullukum ra in wa kullukum mas ul an ra iyyatihi, setiap pemimpin bertanggung jawab atas keselamatan umatnya. Prinsip la ?arar wa la ?irar menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh mencelakakan, melainkan harus menjadi jalan keberkahan dalam keselamatan generasi. Untuk itu, diperlukan evaluasi strategis komprehensif agar generasi emas tidak meninggalkan trauma melainkan tetap melihatnya sebagai jalan keberkahan dan masa depan yang lebih sehat”.

Oleh karena itu, HMI Badko Jawa Barat menegaskan:

1.     Kami menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas jatuhnya korban keracunan massal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di Kabupaten Bandung Barat yang menjadi salah satu wilayah dengan kasus paling tinggi. Berdasarkan laporan Kompas dan CNN Indonesia, jumlah korban di wilayah ini mencapai hampir 1.000 anak yang mengalami gejala keracunan. Anak-anak yang seharusnya memperoleh gizi justru terancam kesehatannya. Tragedi ini melukai rasa kemanusiaan kita bersama dan mencederai tujuan mulia dari program MBG.

2.     Tuntutan transparansi dan evaluasi pemerintah pusat, BPOM, serta Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat harus membuka secara terang hasil investigasi kepada publik. Evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi dan pengolahan makanan tidak boleh ditunda, karena menyangkut keselamatan ribuan anak.

3.     Penegakan tanggung jawab dan sanksi tegas semua pihak yang terbukti lalai, termasuk penyedia jasa boga dan dapur-dapur di KBB yang fiktif atau tidak memenuhi standar, harus dikenai sanksi tegas baik administratif maupun pidana. Penegakan hukum ini penting bukan hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat yang kini terguncang.

4.     Perbaikan sistem standar operasional dapur dan distribusi MBG, terutama di KBB, harus diperketat. Pemerintah daerah wajib memastikan kualitas bahan pangan, higienitas dapur, serta meningkatkan kapasitas tenaga pengolah makanan agar peristiwa serupa tidak terulang.

5.     Kajian ulang program pemerintah harus melakukan kajian ulang terhadap program MBG secara menyeluruh. Evaluasi ini wajib mempertimbangkan aspek kesehatan, pendidikan, akuntabilitas anggaran, serta dampak sosial. Program yang seharusnya membawa manfaat tidak boleh terus menimbulkan korban dan pemborosan.

6.     Komitmen kemaslahatan kami mendukung tujuan mulia pemenuhan gizi anak bangsa. Namun, tanpa kesungguhan, ketelitian, dan amanah, program ini hanya akan menjadi ladang mubazir. Oleh karena itu, pelaksanaan MBG terutama di wilayah seperti Kabupaten Bandung Barat yang kini menjadi sorotan nasional harus berjalan sesuai prinsip kemaslahatan rakyat, amanah konstitusi, serta nilai moral keagamaan.

Ketua Bidang Pendidikan dan kebudayaan “HMI Badko Jawa Barat (Bayu Saputra) menegaskan program makan bergizi gratis sejatinya merupakan gagasan strategis yang lahir dari keprihatinan akan tingginya angka kekurangan gizi anak bangsa. Namun, realitas implementasi yang dipenuhi kasus keracunan, pemborosan makanan, hingga terkuaknya dapur-dapur fiktif, justru menyingkap adanya jurang antara idealitas kebijakan dan praksis lapangan. Dari sudut pandang akademik, kebijakan publik hanya dapat disebut berhasil  apabila memenuhi tiga syarat utama efektivitas (mencapai tujuan yang dirancang), efisiensi (meminimalkan biaya dan kerugian), serta akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan sosial). Fakta yang ada memperlihatkan bahwa Program MBG belum mampu menjawab syarat-syarat tersebut. Lebih jauh, persoalan ini menyingkap dilema kebijakan yang klasik ketika dana besar yang seharusnya diarahkan untuk memperkuat fondasi pendidikan dan kesejahteraan guru justru dialokasikan pada program yang rawan inefisiensi. Padahal, guru adalah kunci peradaban bangsa. Ketika mereka terabaikan, maka investasi terbesar bangsa, yaitu kualitas manusia, akan ikut tergerus”.

Agama mengajarkan bahwa “innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu” Sesungguhnya Allah menyukai jika seseorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, maka hendaknya ia mengerjakannya dengan sebaik-baiknya (dengan optimal, sempurna, atau profesional  Maka, hal ini menegaskan bahwa setiap kerja, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, menuntut kesungguhan, ketelitian, dan amanah. Menjalankan program gizi untuk anak-anak tanpa standar yang jelas, tanpa pengawasan yang kuat, dan tanpa rasa tanggung jawab, sama artinya dengan mengkhianati amanah rakyat sekaligus melanggar perintah Allah. Karena itu, keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis tidak bisa dibiarkan berjalan setengah hati. Evaluasi menyeluruh adalah keniscayaan, bukan sekadar perbaikan teknis. Negara harus kembali pada prinsip dasar kebijakan publik mengedepankan kemaslahatan rakyat, menghindari praktik mubazir, serta memastikan setiap kebijakan berjalan sejalan dengan amanah konstitusi dan nilai-nilai moral keagamaan. Hanya dengan pendekatan seperti ini, MBG dapat bertransformasi dari program yang berpotensi membawa mudarat menjadi instrumen nyata dalam mencerdaskan dan menyehatkan kehidupan bangsa. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sah secara etis, moral, dan spiritual.