PERPOLISIAN MASYARAKAT

Oleh Drs. Rohman Durachman Noer

Dalam kehidupan masyarakat madani yang bercirikan demokrasi dan supremasi hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan kebermanfaatan sebagai wujud pertanggung-jawaban terhadap publik.

Reformasi yang telah berlangsung bahkan dilalui untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa berbagai perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepolisian yang saat ini melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik-beratkan pada pendekatan yang reaktif dan konvensional(kekuasaan) menuju pendekatan yang proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial, model penyelenggaraan fungsi kepolisian tersebut dikenal dengan berbagai nama seperti Community Oriented Policing dan Community Based Policing yang akhirnya populer dengan sebutan Community Policing.

Beberapa tahun yang lalu Lembaga Donor yang bermaksud memberikan dukungan kepada Kepolisian untuk memberikan bantuan berupa pengembangan Community Policing bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dengan menyelenggarakan proyek “Pengembangan Kepolisian Nasional dengan berorientasi pada Masyarakat Lokal”. Secara tradisional Polri telah mengembangan program Bimbingan masyarakat dan program-program yang bekaitan dengan sistem keamanan swakarsa (siskamswakarsa). Program siskamswakarsa dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan yang saat ini dinamakan satuan keamanan lingkungan (satkamling) yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk pengamanan swakarsa.

Secara tradisional Polri mengembangkan program Bimbingan Masyarakat dan yang berkaitan dengan sistem keamanan swakarsa, ini dilakukan melalui sistem keamanan lingkungan yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja sebagai bentuk pengamanan swakarsa sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia. Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak Polri yang bertugas di Desa-desa atau Kelurahan sekaligus sebagai pelaksanaan siskamswakarsa. Selain membawa berbagai manfaat, pola penyelenggaraan tugas Polri bersifat pre-emtif dengan pendekatan Binmas yang mencerminkan hubungan struktural kekuasaan dipandang perlu untuk disesuaikan untuk perkembangan masyarakat madani.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan diatas maka dipandang perlu untuk mengadopsi konsep Community Policing dan menyesuaikannya dengan karakteristik masyarakat/wilayahnya masing-masing. Tanpa mengenyampingkan terjemahan istilah yang berbeda terutama bagi keperluan akademis secara formal, model tersebut diberi nama “Perpolisian Masyarakat” dan secara konseptual dan operasional disebut Polmas.

Konsep Polmas mencakup 2 unsur: Perpolisian dan masyarakat, secara harfiah perpolisian merupakan terjemahan dari kata “Policing”berarti segala hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncak sampai manajemen lapis bawah termasuk pemikiran-pemikiran filsafat yang melatarbelakanginya. Masyarakat terjemahan dari kata “Community”dalam kontek Polmas berarti Warga masyarakat atau komunitas yang berada di dalam suatu wilayah kecil yang jelas batas-batasnya. Batas wilayah komunitas ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan karakteristik-geografis dan sosial dari suatu lingkungan serta keefektipan pemberian layanan kepada masyarakat, wilayah tersebut dapat berbentuk RT, RW, Desa/Kelurahan atau berupa pasar, pusat perbelanjaan, kawasan industri. Dalam pengertian lain masyarakat; sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah yang lebih luas seperti kecamatan bahkan Kabupaten/Kota sepanjang mereka memiliki kesamaan kepentingan seperti kelompok berdasarkan etnis/suku, kelompok berdasarkan agama, profesi dan hobi.

Sebagai suatu strategi Polmas berarti model pemolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Dalam pengertian ini masyarakat diberdayakan sehingga tidak lagi semata-mata sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subjek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib bagi ketentraman dan keselamatan bersama yang difasilitasi oleh petugas polmas dalam suatu kemitraan.

Dalam pengertian pengelolaan terkandung makna bahwa masyarakat berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar pemecahan masalah gangguan kamtibmas termasuk pertikaian antar warga dan penyakit masyarakat serta masalah sosial lainnya.